NERACA

Jakarta - Pengawasan barang beredar yang dilakukan pemerintah sangat lemah, pasalnya impor ilegal baja lapis seng (BJLS) dari China, membuat industri baja lapis seng nyaris bangkrut. Setidaknya 4 dari 18 industri sudah gulung tikar. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah seakan mengarahkan pelaku di industri baja lapis seng (BjLS) stop berhenti berproduksi sehingga menjadikan mereka trader (pedagang).

Ketua II Gabungan Asosiasi Pengusaha Seng Indonesia (Gapsi) Agus Salim para pelaku saat ini tidak kuat bersaing dengan produk impor ilegal yang harganya jauh lebih murah dibanding produk yang mereka produksi.

“Harga per lembar untuk produksi lokal Rp35.000, sedangkan yang ilegal dipasaran dijual mencapai Rp30.000 per lembar bahkan bisa lebih murah,” ungkapnya kala menggelar konfrensi pers di KADIN, Selasa (26/11).

Selain itu katanya, impor ilegal BjLS tak ber SNI itu tiap tahun terus mengalami peningkatan secara signifikan. Bahkan lanjutnya angka impor ilegal itu mencapai 150 persen per tahun. Dengan angka-angka diatas menurut Agus, itu merupakan bukti bahwa pemerintah tidak bekerja secara maksimal untuk engatasi permasalahan menimpa industri BjLS ini. “Kita seakan-akan digiring untuk jadi pedagang,” ujarnya.

Belum lagi, kata Agus, ketidaksiapan pemasokan bahan baku yang sampai saat ini tidak bisa mencukupi kebutuhan produksi. Ini tentunya membuat mereka (pengusaha) kelimpungan. Padahal produksi mereka besar. Karenanya para pengusaha sektor ini meminta pemerintah mencari solusi agar tetap berproduksi, terlebih nasib tenaga kerja tergantung kelangsugan dunia ini. “Kami per bulan mampu memproduksi 25 juta lembar,” ungkapnya.

BjLS kini sudah dikuasai oleh produk impor. Yang lebih parah lagi barang impor tersebut diduga masuk secara ilegal, dan diduga tidak punya SNI (Standard Nasional Indonesia). Padahal pemberlakuan standar SNI untuk produk tersebut sudah diberlakukan secara wajib melalui SNI 07-2053-2006. Iti guna memproteksi produsen sejenis di sini. Tapi itu gak mampu juga.

Itu membuat prihatin Ketua II Gabungan Asosiasi Pengusaha Seng Indonesia Gapsi Agus Salim. Menurtnya praktek impor ilegal tak ber SNI, merugikan pelaku industri BjLS Rp87,5 miliar per bulan (akumulasi 14 perusahan yang ada saat ini). “Belum lagi kerugian yang dirasakan oleh konsumen, dimana produk yang harusnya bertahan lima hingga 10 tahun hanya dinikmati sebentar saja,” kata dia.

Agus pun meminta Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan yang lebih intens di pasaran, dan meindak importirnya sesuai hukum yang berlaku. Kalau memeng sayang terhadap industri lokal. Sebenarnya kata Agus praktek impor ilegal BjLS ini sudah berlangsung sejak 2010 dan hingga kini terasa seperti pembiaran oleh pemerintah khususnya Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar.

Sementara itu, pelaku usaha dibidang BjLS Tamora mengatakan, permasalahan seperti ini sudah ada sejak dulu namun, tak sebesar 3-4 tahun terakhir. “Saat ini beda cost produksi sebesar 10 persen, kalau begini terus kami hanya jadi pedagang, kalau pasar bagus kita aktif, karyawan banyak, tapi saat ini kita harus bersaing dengan barang impor ilegal yang harganya murah,” keluhnya.

Sebagai produsen BJLS Tamora meminta pemerintah untuk turun tangan membantu usahanya. Pasalnya, dibelakang dirinya bergantung ratusan karyawan yang harus dipenuhi kebutuhannya.

Tekan Impor

Jauh sebelumnya, Menteri Perindustrian, MS Hidayat menyakini, operasionalisasi pabrik baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan Pohang Iron & Steel Company (Posco) dapat mengurangi impor bahan baku baja sebesar 30 hingga 40%. "Saat ini hampir semua industri kita masih impor sekitar 80% bahan baku baja," ujar Hidayat.

Menurut dia, pabrik tersebut akan memproduksi bahan baku baja berupa pelat dan slab untuk memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri. Yakni industri galangan kapal, otomotif, konstruksi dan manufaktur domestik. "Nantinya juga akan mengeskpor ke Korea dan memenuhi kebutuhan dalam negeri masing-masing 50%," ujar dia.

Ia melanjutkan perusahaan joint venture antara PT Krakatau Steel Pohang Iron & Steel Company (Posco) tersebut dapat beroperasi secara komersial pada awal 2014. "Saat ini kemajuan pembangunan pabrik baja tahap pertama KS-Posco mencapai 86 %. Diharapkan bapak Presiden pada awal Juni bisa membuka pabrik tersebut, dan awal 2014 itu sudah siap berproduksi," ujar dia.

Menperin menambahkan total biaya investasi pembangunan pabrik baja PT Krakatau Posco sekitar US$ 3 miliar  atau sekitar Rp27 triliun. "Untuk tahap pertama Posco investasi sebesar US$ 3 miliar  dan tahap kedua senilai US$ 3 miliar , jadi jumlahnya US$ 6 miliar. Untuk tahap kedua nanti dibahas lagi.Intinya mereka akan melanjutkan hingga tahap kedua," kata dia.