NERACA

Jakarta- Untuk meningkatkan likuiditas pasar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginginkan agar calon emiten dapat melepas sahamnya secara signifikan. Oleh karena itu, hingga kini pihaknya masih terus menggodok aturan terkait ketentuan tersebut. “Kalau jumlahnya terlalu kecil hanya dipegang beberapa pihak dan kemudian tidak ditransaksikan, tidak membantu likuiditas market. Sekarang ini rata-rata 20%, mungkin bisa ditingkatkan ke 30%,” kata Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK Nurhaida di Jakarta, Senin (18/11).

Meski demikian, sambung dia, untuk saat ini pihaknya masih akan melihat kondisi pasar. Yang jelas, nantinya ketentuan ini akan masuk dalam aturan OJK mengenai pelaksanaan penawaran saham ke publik (Initial Public Offering/IPO). “Nanti akan ada proses dulu, kita lihat dulu di market apakah ini sesuatu yang krusial atau tidak. Ini akan masuk aturan OJK.” ucapnya.

Direktur Kresna Graha Securindo, Oktavianus Budiyanto mengatakan, ada baiknya ketentuan mengenai hal tersebut tidak dipukul rata untuk seluruh calon emiten karena tidak semua perusahaan sama. Oleh karena itu, harus ada ketentuan mengenai batasan nilai jika aturan tersebut jadi diberlakukan. “Sebaiknya tidak dipukul rata. Misalnya 10% nya saja nilai emisi Rp 1 triliun, kalau 30% kan sudah Rp 3 triliun, nah ini bisa tidak terserap,” jelasnya.

Diketahui, berdasarkan aturan I-A BEI tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham, batas minimal porsi saham publik bagi calon emiten adalah 10%. Rencananya, pihak otoritas Bursa Efek akan mengusahakan agar jumlah saham yang dilepas ke publik saat IPO minimum bisa 20% dari modal disetor.

Selanjutnya, jika perusahaan sudah menjadi perusahaan publik maka saham yang beredar di pasar (free float) sebanyak 15%. “Masih terus kami diskusikan peraturannya. Semoga tahun ini bisa selesai, nanti kalau sudah selesai akan kami sampaikan,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Hoesen.

Dengan adanya batasan minimum saham beredar di pasar, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan likuiditas di pasar modal. Selain itu, melalui aturan ini BEI ingin memberikan ruang lebih bagi unvestor ritel dalam kepemilikan saham di perusahan publik. Namun, tentunya aturan tersebut membutuhkan masa transisi selama 6-12 bulan. “Free float akan berlaku bagi semua emiten di BEI. Kami memastikan adanya proses transisi dahulu lewat RUPS. Waktu transisinya antara 6 bulan sampai 12 bulan,” jelasnya.

Seperti diketahui, free float adalah saham yang beredar di publik yang biasanya dimiliki investor ritel. Jumlah saham free float inilah yang menentukan likuiditas perdagangan saham suatu emiten di BEI. Selama ini terdapat beberapa calon emiten yang melaksanakan IPO di tahun ini dengan melepas 10 persen saham ke publik namun free floatnya hanya 2%. Alhasil pergerakan saham emiten tersebut diperkirakan akan kurang likuid ditransaksikan investor. (lia)