NERACA

Jakarta - Masih tingginya penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar membuat Badan Pengatur Hilir (BPH Migas) lebih ketat dalam mengawasi pendistribusiannya. Sekretaris BPH Migas Djoko Siswanto menyarankan agar PT Pertamina (Persero) lebih memperioritaskan kendaraan yang menggunakan solar sebagai target utama pemasangan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) dengan memakai alat Radio Frequency Identification (RFID). "Harusnya RFID itu dipasang di mobil yang menggunakan solar, karena penyelundupan paling besar itu solar," kata Djoko di Jakarta, Senin (18/10).

Djoko mengungkapkan, penyebab utama yang membuat solar lebih banyak menjadi incaran oknum penyeleweng karena disparitas yang terlalu tinggi antara solar subsidi dengan solar nonsubsidi. Solar subsidi seharga Rp 5.500 per liter, sedangkan solar non subsidi mencapai Rp 11 ribu per liter."99% penyelundupan terjadi di solar, premium hanya 1 %," tutur Djoko.

Dia menuturkan, solar subsidi yang diselewengkan tersebut rata-rata dipasok untuk dua sektor yaitu ke sektor perkapalan dan yang kedua disewengkan untuk sektor industri."Ini ke industri dan ke kapal. Ke luar negeri sudah jarang," tegasnya.

Djoko mengungkapkan, kedua sektor tersebut menjadi penadah solar subsidi karena ada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2013 yang melarang kapal logistik dan industri menggunakan BBM bersubsidi."Kenaikan harga, program Permen dan kami lakukan penindakan," tukasnya.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) mengklaim mundurnya pemasangan Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dengan Radio Frequency Identification (RFID) akibat terlambatnya barang impor.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengungkap mundurnya karena peralatan (seperti ring tag dan lainnya) yang diimpor dari China dan Korea Selatan, impornya agak sedikit terlambat.

Hanung berharap, setelah barang yang diimpor sudah masuk, maka implementasi RFID akan langsung dilaksanakan pada tiap SPBU dan juga mobil-mobil."Mudah-mudahan setelah ini masuk kita bisa langsung melakukan percepatan. Jadi pertamina lakukan upaya maksimal, karena memang tidak mudah memasang di belasan juta kendaraan yang bergerak, milik orang lain. Kita tahu ini tidak mudah, tapi ini udah jadi keputusan pemerintah dan Pertamina sebagai pelaksana lakukan yang terbaik," tambahnya.

Menurut dia, Pertamina akan mencoba memasang di kantor-kantor lembaga kementerian. "Dan saya harapkan untuk wilayah jabodetabek itu selesai dalam waktu tiga bulan. Karena enggak mudah," sambung Hanung.

Menurut Hanung, apabila kendaraan mobil tidak dipasang RFID tidak akan bisa mengisi BBM subsidi. "iya, langsung dia enggak bisa ngisi premium atau solar subsidi," jelasnya.

Lanjut Hanung mengungkapkan, pembatasan pembelian BBM subsidi  untuk kendaaran pribadi juga akan dilakukan apabila sudah ada aturan dari Pemerintah terkait.

"Tentu juga akan kita lakukan, tapi kan belum ada aturannya. kecuali memang pemerintah pusat atau daerah keluarkan regulasi. Di beberapa pemda kan keluarkan keputusan gubernur yang menyebutkan pembatasan, misalnya mobil pribadi cuma boleh isi premium sekian liter per hari, solar 3 liter per hari, sepeda motor sekian.  itu di kalimantan udah ada. nah kalo itu sudah ada, aspek formalitasnya penting," tegas Hanung.

Dia menjelaskan, regulasi pembatasan pembeliin BBM subsidi cukup dengan Surat Keputusan Gubernur daerahnya sendiri. "cukup itu sangat membantu ya, RFID sangat tergantung dengan  aturan setempat. kalau disana dibatasin sehari 100 ribu, maka di RFIDnya dibatasin 100 ribu per hari," ucap Hanung.