NERACA

Jakarta - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) dari 7% menjadi 7,25% dipastikan menghambat laju pertumbuhan industri nasional khususnya manufaktur. "Pasti menghambat. Dampak kenaikan itu berbeda, tergantung masing- masing sektor industri,"jelas Pengamat Ekonomi Universitas Trisakti,Tulus Tambunan saat di hubungi Neraca, Rabu (13/11).

Tulus mengatakan, industri yang menggunakan bahan baku impor akan mengalami kerugian. Sektor industri tidak akan mendapat keuntungan apa pun dari kenaikan suku bunga tersebut.Kebijakan tersebut menurutnya justru memberatkan pengusaha. “Situasinya kurang tepat, kondisi ekonomi akibat krisis global masih belum kondusif. Selain itu pengusaha juga ada masalah upah dan daya beli masyarakat yang menurun,” kata Tulus.

Menurut Tulus, daya beli masyarakat Indonesia telah turun 15% akibat krisis global. Krisis tersebut juga membuat hampir semua produk mengalami kenaikan harga untuk semua sektor industri.Selain itu masalah internal dalam negeri yang membebani industri banyak yang masih belum terselesaikan, semisal infrastruktur dan kemudahan perizinan. Kendati demikian, dunia usaha memahami kebijakan yang diambil BI tersebut.

Namun, pengusaha berharap kenaikan suku bunga acuan BI tidak lantas diikuti naiknya bunga pinjaman. “Kita mengharapkan bank tidak menaikkan bunga kredit ke pengusaha manufaktur supaya kontinuitas tetap ada untuk tambah modal kerja,” kata Tulus.

Sementara itu, ekonom IJniversitas Indonesia, Nina Sapti menegaskan kalau kenaikan BI rate dinilai hanya memberikan dampak sementara bagi perekonomian nasional yang sedang lesu. Kebijakan ini pun hanya memperbaiki sektor moneter dan bukan sektor industri produksi atau sektor riil yang masih menjadi tumpuan perekonomian Indonesia.

Nina menegaskan kenaikan BI rate bisa menarik aliran modal kembali masuk ke Indonesia yang diharapkan mampu membangkitkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). "Tapi kebijakan ini mungkin hanya untuk 3 sampai 6 bulan, sementara jangka panjangnya harus mulai dipikirkan pemerintah," kata dia.

Dia mengatakan, kenaikan BI rate memang menjadi kewenangan BI untuk mengatur sektor moneter di Indonesia. Sebab itu, kebijakan ini hanya sebagian besar memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia.

Menurut dia, kenaikan BI rate akan membuat aliran mulai masuk. Tapi di sisi lain sektor riil menjadi terhambat pertumbuhannya sebagai tindak lanjut dampak kenaikan BI rate.Sebab itu selain moneter, pemerintah diminta ikut memikirkan kebijakan sektor lain seperti riil. Seperti mencari cara bagaimana mengurangi ketergantungan pada impor vane masih besar Apalaei. impor tersebut menyangkut kebutuhan pangan dan energi nasional.

Dia mengingatkan saat ini harga kebutuhan pokok seperti daging, sayur dan bahan bakar minyak (BBM) masih cukup tinggi di dalam negeri. Hal itu karena sebagian besar masih dipasok dari negara lain. "Jadi BI rate memberikan kepercayaan di pasar uang tetapi memberikan stigma buruk bagi sektor riil karena masyarakat masih harus membayar lebih mahal untuk pangan dan minyak," tutur dia.

Kebijakan jangka panjang yang bisa diambil pada sektor riil, dia mencontohkan bagaimana pemerintah membangun kilang BBM yang selama ini menjadi kendala memberikan pasokan energi lebih besar bagi negara. Kemudian menggenjot swasembada daging, kedelai, sayur, buah dan lainnya."Jadi sektor riil harus dibangun secepatnya. harus ada insentif dan cara bagaimana pemerintah secepatnya bekerja mengurangi impor agar harga pangan dan energi tetap murah dan inflasi tetap karena inflasi dan tekanan defisit bagi sinyal untuk rupiah," lanjut Nina.

Menurut dia, jika sektor riil tak segera diperbaiki maka perekonomian nasional bisa memburuk secara permanen. Ini mengingat produk yang diimpor Indonesia merupakan bahan utama dan menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

"Karena jika kita masih bergantung impor kemudian ada kejadian seperti ini lagi maka akan sulit. Harga pangan jadi tambah mahal karena rupiah anjlok, dan masyarakat kelas menengah bawah yang kena, karena pangan dan minyak tidak bisa diganti," jelas dia.

Masalah Pembiayaan

Sementara itu, pengamat LPEM-UI Eugenia Mardanugraha mengungkapkan menaikkan suku bunga acuan BI Rate akan mendorong perbankan menaikkan lagi suku bunga deposito dan kredit sehingga mempersulit ruang gerak pengusaha yang selama ini mengandalkan pembiayaannya melalui perbankan. Kini, terbukti suku bunga bank mulai merangkak naik lebih tinggi lagi. "Padahal,kebijakan menaikan suku bunga ini bisa membahayakan sektor rill dalam negeri, karena kredit yang tidak terserap di masyarakat," ujar Eugenia.

Keputusan BI menaik  meredam tekananinflasi agar nilai tukar (kurs) rupiah, menurut dia, jelas mendatangkan konsekuensi lain bagi industri perbankan dan sektor rill yang ada. Karena, paradigma yang berlaku di Indonesia adalah bahwa investasi sektor riil akan masuk dengan sendirinya jika pasar uang dan pasar modal domestik dijaga  tetap atraktif.