“Selamat Tinggal Era Upah Murah” - Peningkatan Daya Saing Industri Harus Didasari Produktivitas dan Efisiensi

NERACA

Jakarta - Pertarungan antara produk dari industri nasional dengan produk asing, di pasar bebas, tidak terelakan lagi. Bahkan, saat pemberlakuan pasar bebas nanti, akan terjadi hukum alam, dimana yang kuat akan menjadi pemenang dan yang lemah akan terbuang. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri karena pertarungan di pasar bebas tidak dapat dicegah.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat mengungkapkan, peningkatan daya saing industri Indonesia harus berdasarkan produktivitas dan tingkat efisiensi industri itu sendiri. "Ini yang kita ketinggalan dan harus diperjuangkan,"ungkap Hidayat di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Mantan ketua Kadin ini, memaparkan ada beberapa kalangan pengusaha yang mengatakan daya saing industri Indonesia akan makin jatuh karena upah buruh mahal, dibandingkan negara tetangga.

"Pemikiran ini tak boleh lagi dipakai, untuk itu pemerintah bertekad untuk menghilangkan pemikiran tersebut.(Upah murah) saya kita itu harus berakhir. Supaya anda ketahui, pemerintah menyatakan bahwa era upah murah bagi buruh itu berakhir. Jadi daya saing itu tidak boleh lagi didasari oleh upah murah. Itu tekad salah satu pemerintah," ujar Hidayat.

Beberapa waktu lalu, terkait polemik upah buruh,sambung Hidayat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan era buruh murah sudah berakhir di Indonesia. Tingkat daya saing industri tak boleh lagi berdasarkan tingkat upah.

SBY menegaskan, era buruh murah sudah selesai. Namun buruh tak boleh melakukan aksi kekerasan dalam menuntut upah tinggi. Kita ingin buruh sejahtera, perusahaan juga tidak ada PHK. Jangan dibiarkan kalau ada kekerasan yang tidak perlu. Saya katakan buruh murah sudah selesai. Tapi sekali lagi meningkatkan upah buruh sesuai kepatutan dan kemampuan. Ingat harus rasional.

Untuk itu, Hidayat berharap adanya peningkatan daya saing industri dari sektor pendidikan. "Pengembangan kebijakan akademik bisa sesuai dengan perubahan global. Perguruan tinggi diharapkan mampu mengembangkan kebijakan akademik yang dapat mengantisipasi perubahan global yang sedang terjadi dengan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena, keberadaan perguruan tinggi mampu meningkatkan daya saing di dalam negeri," kata Hidayat.

Menurut dia, sebagian besar dari angkatan kerja tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Hal itu lantaran latar belakang pendidikan formal yang mayoritasnya di sektor industri sekitar 71% yang berpendidikan SMU ke bawah. "Komposisi yang lebih banyak berpendidikan SMU ini merupakan masalah yang mendasar karena tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap daya saing sehingga mengakibatkan rendahnya keterapilan teknis rata-rata tenaga kerja di sektor industri," ucapnya.

Menurut Hidayat, ada beberapa langkah yang semestinya bisa ditempuh oleh institusi pendidikan dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pertama adalah dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat maka setidaknya peserta didik dibekali dengan studi kasus riil denga porsi yang besar.

Kedua, institusi pendidikan dan dunia usaha khususnya dunia industri harus dikelola secara terpadu. Ketiga, secara bersama-sama antara dunia usaha, pendidikan terutama perguruan tinggi dan pemerintah untuk menerapkan pendekatan aliansi strategis untuk mengembangkan rencana program bersama dalam menjawab kebutuhan akan pemimpin, manajer, dan profesional yang benar-benar berkompeten.

Hidayat menambahkan, di masa lalu terdapat paradigma bahwa dunia pendidikan dan dunia usaha adalah dua entitas yang tidak bisa beraliansi dan hal ini keliru. "Pada saat ini, sudah banyak perguruan tinggi menerapkan skenario pengembangan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Artinya, muatan kurikulum harus ditransformasikan supaya output pendidikan tinggi, terlebih lagi perguruan tinggi berbasis teknologi, makin mampu beradaptasi dan antisipasi terhadap perubahan, sehingga banyak diperoleh hasil-hasil inovasi," tandasnya.

Tiga Faktor

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Natsir Mansyur mengatakan, penyebab lemahnya daya saing produk dalam negeri karena tiga faktor yaitu lemahnya infrastruktur, buruknya sistem logistik serta sistem regulasi yang berbelit-belit, “Selama ini, tiga masalah klasik itu terus menjadi penghambat dunia usaha kita. Sehingga tiga hal itu selalu saja jadi bumerang yang membuat daya saing produk kita masih lemah di perdagangan internasional," kata dia.

Lanjut Natsir, jika tiga masalah itu masih belum ada perbaikan, maka produk-produk impor akan tetap membanjiri pasar tanah air. Padahal, dia menilai kualitas produk dalam negeri jauh lebih baik daripada produk luar negeri. Natsir menambahkan, agar produk dalam negeri bisa bersaing dan bertahan di tanah air maupun luar negeri, maka pemerintah harus segera membenahi ketiga bumerang tersebut.

Related posts