Desain Produk Furniture Harus Tetap Berciri Khas Indonesia

Kemenperin Mengaku Terus Dorong Daya Saing Industri

Rabu, 30/10/2013

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun mengungkapkan pengembangan industri furniture dan kerajinan semakin tidak bisa dilepaskan dari teknologi dan terutama faktor desain yang inovatif dan berhubungan dengan trend masyarakat. Namun, pengembangan desain produk harus tetap berciri khas Indonesia.

"Trend furniture dunia yang terus berubah dan berkembang menuntut perhatian tersendiri dari para pelaku industri ini. Diperlukan usaha ekstra keras untuk terus memperbaharui desain produk furniture sesuai trend terkini sekaligus tetap berciri khas Indonesia,"jelas Wamen pada Pembukaan Pameran Furniture dan Produk Interior di Jakarta, Selasa (29/10).

Pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian juga terus mendorong dan menyusun kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk furniture nasional. Beberapa program yang telah dilaksanakan di bidang desain furniture, antara lain pelaksanaan Diklat peningkatan kompetensi SDM furniture bidang desain, Pelaksanaan Lomba Desain Furniture sebagai bagian dari Program pengembangan pusat desain, Pelaksanaan workshop desain furniture dan Pembangunan Pusat Desain Furniture di Jepara dan Cirebon. Pada pameran ini juga ditampilkan hasil karya finalis Indonesia Furniture Design Award 2013, lomba desain furniture yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian.

Hal-hal yang perlu diantisipasi oleh semua pihak terkait kemajuan pertumbuhan desain baru adalah dibutuhkannya upaya menumbuhkan kesadaran inovasi, khususnya karya kreatif furniture baru dengan inspirasi budaya lokal yang mampu menyesuaikan selera pasar sebagai upaya peningkatan daya saing industri furniture dan kerajinan nasional. “Selain itu sebagai wujud apresiasi dan kebanggaan kita terhadap produk dalam negeri, marilah kita terus tingkatkan penggunaan produk Indonesia," kata Alex.

Industri furniture merupakan salah satu industri berbasis kayu/rotan yang memiliki nilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja serta memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dalam bentuk kontribusi pada PDB maupun dalam perolehan devisa (ekspor).

Berdasarkan bahan baku, data ekspor furniture kayu cukup berfluktuasi, tahun 2009 sebesar 1,15 Milyar US$, tahun 2010 naik menjadi 1,4 Milyar US$ dan tahun 2011 turun menjadi 1,03 Milyar US$, dan pada tahun 2012 naik menjadi 1,22 Milyar US$. Sedangkan, pada periode bulan Januari - Juli 2013 ekspor furniture kayu tercatat 711,3 Juta US$.

Dengan adanya kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan maka ekspor barang jadi rotan berupa anyaman dan furniture rotan diharapkan mengalami peningkatan. Komposisi ekspor furniture Indonesia dilihat dari segi bahan baku masih didominasi oleh bahan baku kayu 59,5%, metal 8,1%, rotan 7,8%, plastik 2,3%, bambu 0,5%, lain-lain 21,3%.

Industri furniture dan kerajinan selain didukung oleh besarnya potensi bahan baku, didukung pula oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang diharapkan bisa mendorong berkembangnya industri ini. Untuk menjamin legalitas bahan baku kayu industri furniture telah ditetapkan kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK telah diakui secara resmi oleh Uni Eropa dengan ditandatanganinya Perjanjian Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement pada tanggal 30 September 2013 di Brussel antara Pemerintah RI dan Komisioner Uni Eropa.

Hal ini diharapkan menjadi peluang bagi produk furniture Indonesia untuk merebut pasar produk hijau (green product) internasional. Selain itu, dilakukan kegiatan promosi untuk kembali mempopulerkan furniture di tingkat nasional maupun internasional. Sejauh ini Kementerian Perindustrian telah mengikuti pameran furniture internasional di luar negeri (Eropa, Amerika, China) dan juga di Indonesia. Image furniture sebagai green product juga dipopulerkan melalui pameran-pameran ini.