NERACA

Jakarta - Untuk mencapai asumsi pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 6% pemerintah berencana melakukan penghematan subsidi khususnya listrik hingga Rp11,2 triliun. Padahal pada tahun 2015 mendatang Indonesia akan menghadapi APEC. Langkah pemerintah itu pasti  akan memberatkan para pelaku ekonomi.

“Jelas industri akan menghalami hambatan produksi yang begitu berat dengan penurunan subsidi listrik yang juga akan beriringan dengn kenaikan tarif listrik. Karena dengan langkah itu pasti biaya produksi juga meningkat,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati kepada Neraca, Minggu (27/10) pekan lalu.

Dengan pengurangan subsidi listrik dan kenaikan tarif listrik pada tahun 2014 nanti Enny menilai industri akan menghalami babak belur. Pasalnya dalam kurun waktu satu tahun ini tarif listrik sudah naik hingga empat kali. “Sejatinya subisid listrik kita memang terlalu besar. Tapi kalau sudah subsidinya diturunin mestinya tarifnya juga tidak dinaikan. Industri akan babak belur dan tidak mungkin menuju pertumbuahn ekonomi.”

Bahkan dengan pengurangan subsidi listrik dalam kondisi seperti ini Enny menilai dampaknya akan melebar hingga inflasi harga-harga komoditas. Pasalnya jika industri akan kekurangan pasokan listrik maka produktifiktas juga akan menurun. Hasilnya suplai barang berkurang dan harga pasti melonjak.

Dampak dari inlfasi komoditas Enny melihat akan membuat potensi demo buruh untuk peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) akan semakin jadi. Padahal industri sendiri sudah tidak siap dalam kondisi saat ini membayar buruh dengan upah yang lebih tinggi. Ia mengkhatirkan para industri itu sendiri jika terus ditekan oleh pemerintah maka akan terjadi penutupan besar-besaran.

“Jadi apa yang mau tumbuh nantinya. Bahkan suku bunga juga masih tinggi. Ini adanya nanti industri malah relokasi ke luar negeri dalam jumlah besar. Itu kan bisa celaka kita,” tegas Enny.

Untuk itu Enny mengungkapkan jika pemerintah punya tujuan penghematan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2014, maka semestinya pemerintah melakukan perhambatan belanja barang internal terutama belanja dinas. Dengan begitu pemerintah dapat merealisasikan target pertumbuhan dengan strategi yang logis.

“Gimana pertumbuhan mau tercapai tapi kinerja industri terhambat. Lucunya justru ada rencana mau tambah belanja dinas yang isinya banyak habis untuk ongkos jalan-jalan sebanyak Rp8 triliun. Itu kan menunjukan kalau rencana pemerintah itu kacau,” tegas Enny. [lulus]