Krisis Listrik, Apa Makna Hari Listrik Nasional?!

Oleh: Lea Willsen

Rabu, 30/10/2013

Listrik menjadi suatu kebutuhan yang penting. Terlebih pada era modern masakini, kita masyarakat jelas tidak hanya memanfaatkan sumber daya listrik sebagai hiburan belaka, semisal menyalakan televisi atau audio player untuk bersenang-senang, tetapi juga menjadi sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, industri, serta hal lain sebagainya. Menyadari pentingnya peran listrik dalam kehidupan kita, negara kita memperingati 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

Akan tetapi, miris rasanya ketika kita mengaitkan masalah krisis listrik yang dialami Sumatera Utara beberapa bulan terakhir, di mana masyarakat mau tak mau harus mengalami pemadaman listrik bergilir yang sehari bahkan kadang bisa mencapai tiga kali, layaknya dosis obat yang dianjurkan dokter.

Jelas, ‘obat pemadaman listrik bergilir’ tidak memberi kesembuhan atau manfaat apapun bagi masyarakat, selain rasa frustrasi, pekerjaan yang terbengkalai, biaya produksi industri yang meningkat, bahkan tragedi kematian yang diakibatkan oleh terjadinya kebakaran yang bersumber dari api lilin.

Di samping itu, proses belajar bagi pelajar tentu juga terganggu. Satu pertanyaan, bagaimana kita menghasilkan generasi baru Sumatera Utara yang baik, serta masyarakat Sumatera Utara dengan perekonomian yang stabil, jika hidup masih dalam ‘teror’ kegelapan?! Pernahkah pihak-pihak yang bertanggungjawab pihak PLN memikirkan hal ini, selain coba memberi alasan-alasan yang meminta pemakluman, atau terkadang justru menempatkan masyarakat sebagai ‘kambing hitam’ yang mengakibatkan terjadinya krisis listrik di Sumatera Utara?!

Masyarakat kerap dituding sebagai pihak yang memboros listrik, tak memiliki kesadaran untuk melakukan penghematan listrik, sehingga seolah sangat wajar ketika kita harus lapang dada menghadapi kondisi gelap gulita.

Dari sini kita dapat menyimpulkan, ternyata segelintir pihak yang wajib bertanggungjawab justru mencoba membela diri, dan bahkan mungkin tidak menganggap listrik sebagai suatu kebutuhan penting bagi masyarakat. Ini seperti sebuah gurauan yang tidak lucu. Di saat kita juga membayar tarif sama dengan masyarakat propinsi lain, tetapi hanya kitalah yang terus berulang kali terpuruk dalam kondisi krisis listrik. Mimpi buruk di tahun 2006 kembali terulang!

Timbulkan Sejumlah Masalah

Malam hari jalanan gelap gulita, lalulintas kacau, bahkan seakan memberi dukungan kepada pihak tertentu dalam menjalankan aksi kejahatan. Tidak sedikit yang meninggal atau kehilangan harta benda akibat kebakaran, keracunan asap genset, dan lain sebagainya.

Tidak berlebihan jika kita menyebut sejumlah masalah ini bersumber dari satu masalah utama, yakni pemadaman listrik. Dan ini sebenarnya masalah serius—bahkan menyangkut hidup-mati serta keamanan yang dibiarkan terus berlarut.

Ada juga kejadian yang baru-baru ini dialami oleh seseorang yang penulis kenal secara langsung. Sebut saja A. Saat itu pukul tiga sore, listrik padam di tempat sehari-hari A bekerja sebuah bimbel. Karena gelapnya kondisi ruangan yang tak memungkinkan dilanjutkannya proses belajar bagi murid, A mencoba menyalakan genset.

Siapa sangka bukan genset berhasil menyala, tetapi justru mengeluarkan suara ledakan keras meskipun genset tidak benar-benar meledak dan mengakibatkan sebelah pendengaran A menjadi tak berfungsi. Kondisi hilangnya pendengaran berlangsung lama dan sempat menimbulkan kecemasan apakah kejadian itu akan benar-benar merenggut pendengaran yang normal untuk seumur hidup meskipun syukurnya pada akhirnya pendengaran itu dapat pulih kembali.

Lain cerita dengan krisis listrik yang terjadi tahun 2006. Keluarga penulis kedatangan famili jauh asal China. Saat itu, sehari terjadi tiga kali pemadaman, dengan total duabelas jam pemadaman dalam sehari. Kesan yang ada adalah kami berbicara pada ruang yang remang-remang, tanpa dapat melihat wajah lawan bicara secara jelas.

Bayangkan, cerita dan kesan apa yang akan dibawa pulang famili kami itu untuk diceritakan kepada kenalannya di China? Ini bukan semata masalah malunya keluarga kami, tetapi lebih pada betapa memalukannya negara tercinta kita, Indonesia.

Mungkin warga negara lain akan menganggap betapa miskinnya negara Indonesia yang selama ini digambar-gemborkan, bahkan kebutuhan paling mendasar untuk memperoleh suplai listrik bagi masyarakat pun tidak tersanggupi! Padahal, dibilang miskin sebenarnya negara kita tidak terlalu miskin, hanya saja mungkin ada sejumlah pihak yang membuat negara ini menjadi miskin.

Di Balik Krisis

Ketika negara lain menjadikan listrik sebagai sumber keindahan malam dengan cahaya-cahaya gemerlapan yang menghiasi gedung-gedung pencakar langit, negara kita justru meributkan krisis listrik, barang hanya sekadar sebuah lampu untuk ruangan kecil. Betapa tertinggalnya negara kita dari negara lain yang padahal dulunya bisa dikatakan sempat berjalan sejajar.

Suatu kebutuhan yang paling umum ketersediaan listrik negara kita pun tak sanggup mengelolanya secara baik. Setelah Sumatera Utara krisis listrik di tahun 2006, kini kembali terulang, dan tak menutup kemungkinan akan kembali terus terulang hingga masa anak-cucu kita, bila tidak pernah diambil sebuah langkah profesional dalam memperbaiki kinerja internal dari pihak PLN.

Terlepas dari tudingan-tudingan klasik yang dialamatkan bagi masyarakat yang dianggap boros listrik, krisis listrik tidak terjadi tanpa adanya suatu sebab yang lebih logis. Menurut Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara, Drs. Tunggul Siagian, sedikitnya 100 pejabat dan mantan pejabat PLN Sumbagut (Sumatera Bagian Utara) diduga terlibat dalam kasus korupsi di tubuh PLN, baik bagian mesin pembangkit Sicanang Belawan, maupun PLTU Labuan Angin Tapteng (Tapanuli Tengah), beserta sejumlah proyek pembangkit listrik lainnya. Seluruh data-data keterlibatan pejabat dan mantan pejabat PLN Sumatera Utara ada pada AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia), yang selama ini melakukan kerja-sama dengan PLN.

Melalui kabar yang diberikan kepada wartawan, Senin (7/10), Tunggul mengaku menerima informasi dari ‘orang dalam’ PLN, bahwa banyak pejabat dan mantan pejabat PLN yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi, memiliki rumah mewah, dan bahkan juga apartemen di Australia.

Anggota FP Demokrat ini juga meminta KPK agar segera melakukan audit total terkait biaya perawatan mesin listrik di Sicanang Belawan yang diperkirakan menghabiskan anggaran sebesar 800 miliar rupiah per tahun, karena diduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang mengakibatkan kerugian negara.

Ujung-ujungnya krisis listrik berpulang pada penyelidikan KPK, tak berbeda jauh dari kasus-kasus korupsi lainnya. Dan segalanya butuh proses, bahkan tak jarang panjangnya proses tersebut membuat suatu kasus korupsi seakan kasus yang abadi selama bertahun-tahun.

Ini memprihatinkan. Pemerintah seyogianya segera menyelesaikan masalah krisis listrik di Sumatera Utara sesegera mungkin tanpa harus menunggu jawaban siapa saja ‘tikus’ di balik kejadian ini. Jika tidak, masalah krisis listrik akan semakin terus menimbulkan sejumlah masalah-masalah serius lainnya.

Pada dasarnya, tidak ada opsi yang mewajibkan masyarakat untuk bersabar menunggu sampai bulan atau tahun sekian. Lagipula, siapa tahu semua itu hanya kembali sebatas janji kosong? Janganlah seolah meminjam pepatah “nasi telah menjadi bubur” untuk pasrah terhadap suatu kesalahan yang dibiarkan berlarut-larut. Sungguh pepatah itu menjadi hilang makna.

Tanpa suplai listrik yang memadai, Hari Listrik Nasional benar-benar seperti sebuah tamparan yang membuat masyarakat tersadar betapa bobroknya pengelolaan listrik di Sumatera Utara. Benar, ternyata Sumatera Utara tidak belajar dari mimpi buruk 2006! (analisadaily.com)