BI Selidiki Suap Direksi Bank BUMN - Kasus Mesin ATM Diebold

NERACA

Jakarta – Kejatahan besar di industri perbankan kembali menguak, kali ini tuduhan direksi Bank BUMN menerima suap dari perusahaan penyedia mesin ATM terbesar di Amerika, Diebold Inc. Meskipun tuduhan tersebut dibantah langsung direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Merespon tudahan tersebut, Bank Indonesia sebagai bank sentral langsung bereaksi melakukan pemeriksaan terhadap bank BUMN yang diduga terlibat skandal suap dengan Diebold Inc.

Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah mengatakan, pihaknya tengah melakukan pemeriksaan laporan yang datang dari bank maupun pihak lainnya, “Dugaan sementara itu kelihatannya cuma biaya entertainment. Saya hanya dapat kabar seperti itu. Kita belum tahu karena laporan datang dari Amerika Serikat, tapi kami akan menindak serius soal itu apa betul itu ada. Dan bentuknya seperti apa kita ingin tahu," kata Halim di Jakarta kemarin.

Dia menegaskan, jika benar pejabat bank BUMN terlibat skandal suap, maka bank BUMN yang bersangkutan telah mencederai prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Oleh karena itu, BI akan memberikan sanksi sesuai bobot pelanggarannya. Nantinya, sanksi tersebut bisa berupa teguran fit and proper untuk pejabat banknya atau sanksi berat lainnya,”Kita belum tahu apakah ini masuk administrasi atau masuk wilayah penyuapan. Karena saat ini, BI sedang mengumpulkan informasi,”ujarnya.

Halim mengatakan, BI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pengadaan barang dan jasa di perbankan karena semua itu berpulang kepada bank bersangkutan. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait kasus suap ini.

Kordinasi OJK

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad juga mengatakan, OJK juga sedang menunggu langkah yang akan diambil Kementerian BUMN terkait kasus tersebut,”Kami akan menunggu laporan dari BI). Kami juga masih menunggu langkah-langkah yang diambil Meneg BUMN. Saat ini pengawasan perbankan masih di BI. OJK nanti akan diinfokan, karena pengawasan perbankan di OJK masih 2014 nanti," ujar Muliaman.

Apabila hasil pemeriksaan dari pengawasan BI dan audit internal bank-bank pelat merah terbukti melanggar aturan perusahaan terbuka (PT), OJK akan meminta penjelasan terhadap bank yang bersangkutan untuk selanjutnya memberikan keterbukaan informasi kepada publik. “Guna menghindari kasus serupa, Muliaman meminta perbankan untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi,” kata Muliaman.

Sebelumnya, kasus suap yang diungkap oleh Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, melibatkan produsen mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kelas dunia, Diebold Inc, dan bank-bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. SEC mengungkap bahwa Diebold Indonesia menyuap pejabat bank pelat merah di Indonesia dengan dana sebesar USD 147.000 atau setara Rp 1,6 miliar. Dana tersebut dikeluarkan Diebold pada periode 2005-2010 untuk membiayai perjalanan wisata yang diberikan kepada pejabat bank tersebut.

Beberapa destinasi wisata yang dibiayai Diebold guna memperlancar bisnis yang digarap bersama para pejabat bank tersebut antara lain Grand Canyon, Napa Valley, Disneyland, Universal Studios, Las Vegas, New York City, Chicago, Washington DC, dan Hawaii. Selain itu, para pejabat bank tersebut juga diberikan liburan ke Eropa.

Kasus tersebut melibatkan bank-bank BUMN Indonesia. Hanya ada empat bank BUMN di Indonesia, yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI). (sylke)

BERITA TERKAIT

Kasus Korupsi Akibat Mahalnya Biaya Kampanye

Kasus Korupsi Akibat Mahalnya Biaya Kampanye NERACA Malang - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Malang Corruption Watch (MCW) menyatakan bahwa tingginya…

LBH Minta OJK Tuntaskan Kasus Fintech - LBH DAN YLKI TERIMA BANYAK PENGADUAN PINJAMAN ONLINE

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diketahui telah menerima pengaduan 1.330 korban pinjaman online selama kurun waktu 4-25 November 2018.…

Utang BUMN, Mau Untung Apa Buntung?

Oleh: Pril Huseno Dalam rapat dengar pendapat antara Direksi BUMN dengan DPR Komisi VI pada (03/12), terungkap bahwa besaran utang…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…