Sukabumi – Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terus giatkan sosialisasi tentang perizinan. Kali ini, daerah yang disasar menjadi pusat sosialisasi adalah Kecamatan Cibadak.

Kepala BPMPT, Dedi Sutadi SH, melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi (PPE), Asep SR kepada NERACA Jumat (18/10) mengatakan, sosialisasi ini dilaksanakan guna menyampaikan informasi tata cara pelayanan perizinan dan kebutuhan izin akan usaha. “Masih banyak masyarakat belum memahami proses perizinan,” ungkap Asep.

Bahkan, dalam kegiatan ini, ujar dia, BPMPT melakukan jemput bola pelayanan permohonan izin. “Khusus pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), kita layani pemberian izin di lapangan dan membantu mereka mendapatkan persyaratan lainnya yang dibutuhkan,” tukas Asep SR.

Sosialisasi ini juga merupakan rangkaian upaya pencapaian target yang telah direncanakan naik sebesar 10 persen pada perubahaan anggaran tahun ini. “Dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman akan proses perizinan dapat dipahami masyarakat. Dan tentunya akan berimbas terhadap pendapatan retribusi yang ditargetkan pada BPMPT,” ujar dia.

Asep menyebutkan, dari sektor Pelayanan Perizinan Ekonomi, target retribusi kedepannya dari Rp3,2 miliar menjadi Rp4,57 miliar. “Untuk mencapai target ini, pelayanan prima dari BPMPT diperlukan. Sistem jemput bola, percepatan proses pelayanan dan peningkatan kapasitas pelayanan,” sebut dia.

Sedangkan penghasil retribusi kata Asep, hanya dari dua izin yakni, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan. “Izin lainnya gratis. Ini guna memudahkan para pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum atas usahanya,” ungkap Asep.

Khusus perizinan bagi pelaku UMKM dan UKM, banyak kemudahan yang diberikan oleh BPMPT. “Dan kita memang menargetkan semua pelaku UKM dan UMKM memiliki izin. Hal ini guna mendukung pelaku UKM dan UMKM mampu bersaing dengan produk luar yang usdah mulai membanjiri pasar domestik, serta mewujudkan produk lokal semakin dicintai masyarakat. Karena kebanyakan konsumen dalam membeli suatu produk selalu memperhatikan lisensinya,” pungkas Asep.