Kolaborasi Agar Tak Impor Bahan Pangan

Kolaborasi Agar Tak Impor Bahan Pangan

Seolah selalu darurat, itulah kondisi yang selalu diciptakan hingga memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan membuka kran impor bahan pangan. Kebijakan itu akan terus-menerus berlangsung jika memang pemerintah bekerja sendirian menyelesaikan persoalan ketahanan pangan, yaitu kecukupan cadangan dalam bentuk stok nasional lebih banyak dari pada kebutuhan dalam kurun waktu tertentu.

Untuk mengurai beban berat dari pemerintah tersebut, diperlukan langkah sinergis atau kolaborasi berbagai pihak yang terkait dengan persoalan pangan. Yaitu, pihak pemreintah pusat, pemerintah daerah, kalangan perguruan tinggi, maupun para praktisi atau pengusaha.

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan, hampir 50% irigasi pertanian rusak akibat perubahan iklim. Alih fungsi lahan sudah mencapai 100 ribu ha per tahun. Hal ituah antara lain yang menyebabkan 70% kedelai impor, daging sapi dan beras 5%, impor sayuran 30%. Jumlah petani gurem, yaitu yang tak punya lahan garapan, kecuali menggarap lahan milik orang, bertambah menjadi 13 juta jiwa.

“Ketergantungan akan impor itu menuai krisis, posisi Indonesia di urutan 66 dari 100 negara. Kini posisi Indonesia kembali merosot menjadi urutan 7 di bawah Vietnam dan Thailand,” kata Hadi.

Direktur Partisipasi Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Conrad Hendrarto mengatakan, untuk menjaga ketersediaan lahan tanaman pangan, program transmigrasi perlu digalakkan. Namun, mereka harus dilatih lebih dulu. Setelah mendapat lahan, barulah mereka perlu mendapat subsidi pupuk dan bibit. Namun, perlu subsidi pupuk untuk tanaman pangan.

Namun, Direktur Perencanaan dan Transformasi Perusahaan PT Sang Hyang Seri Mas Dharmawan mengingatkan, subsidi pupuk yang diperuntukkan bagi petani. Namun kenyataannya, justru mleset dari sasaran. Dia mengingatkan, mayoritas subsidi itu justru lebih banyak dinikmati oleh para pedagang. (mulyadi)

BERITA TERKAIT

Efektivitas Impor Pangan Perlu Dievaluasi

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan berbagai kebijakan terkait mekanisme impor pangan yang tidak efektif agar…

Panglima TNI - Keikutsertaan Pensiunan TNI Tak Pengaruhi Netralitas

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto Panglima TNI Keikutsertaan Pensiunan TNI Tak Pengaruhi Netralitas Jakarta - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,…

Kioson Bukukan Penjualan Rp1,13 Triliun - Agresif Membangun Kolaborasi

NERACA Jakarta - Sepanjang tahun 2017 kemarin, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) membukukan laba bersih Rp 2,938 miliar dengan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ternyata, Ikan Impor

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengumumkan 27 produk ikan kaleng makerel mengandung cacing parasit. Sebelumnya, BPPOM Kota…

Siapa Lebih Dipercaya, Menkes atau IDI?

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan 27 merek produk makarel mengandung parasit cacing. Temuan ini diperoleh setelah BPOM meneliti…

Ini Dia, 27 Merek Sarden Mengandung Cacing

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan perkembangan temuan dari isu ikan makarel mengandung parasit cacing. Sebelumnya, tiga merek yaitu…