Kolaborasi Agar Tak Impor Bahan Pangan

Seolah selalu darurat, itulah kondisi yang selalu diciptakan hingga memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan membuka kran impor bahan pangan. Kebijakan itu akan terus-menerus berlangsung jika memang pemerintah bekerja sendirian menyelesaikan persoalan ketahanan pangan, yaitu kecukupan cadangan dalam bentuk stok nasional lebih banyak dari pada kebutuhan dalam kurun waktu tertentu.

Untuk mengurai beban berat dari pemerintah tersebut, diperlukan langkah sinergis atau kolaborasi berbagai pihak yang terkait dengan persoalan pangan. Yaitu, pihak pemreintah pusat, pemerintah daerah,  kalangan perguruan tinggi, maupun para praktisi atau pengusaha.

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto mengungkapkan, hampir 50% irigasi pertanian rusak akibat perubahan iklim. Alih fungsi lahan sudah mencapai 100 ribu ha per tahun.  Hal ituah antara lain yang menyebabkan 70% kedelai impor, daging sapi dan beras  5%, impor sayuran 30%. Jumlah petani gurem, yaitu yang tak punya lahan garapan, kecuali menggarap lahan milik orang, bertambah menjadi 13 juta jiwa.

“Ketergantungan akan impor itu menuai krisis, posisi Indonesia di urutan 66 dari 100 negara. Kini posisi Indonesia kembali merosot menjadi urutan 7 di bawah Vietnam dan Thailand,” kata Hadi.

Direktur Partisipasi Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Conrad Hendrarto mengatakan, untuk menjaga ketersediaan lahan tanaman pangan, program transmigrasi perlu digalakkan. Namun, mereka harus dilatih lebih dulu. Setelah mendapat lahan, barulah mereka perlu mendapat subsidi pupuk dan bibit. Namun, perlu subsidi pupuk untuk tanaman pangan.

Namun, Direktur Perencanaan dan Transformasi Perusahaan PT Sang Hyang Seri Mas Dharmawan mengingatkan, subsidi pupuk yang diperuntukkan bagi petani. Namun kenyataannya, justru mleset dari sasaran. Dia mengingatkan, mayoritas subsidi itu justru    lebih banyak dinikmati oleh para pedagang. (mulyadi)