Bermacet-macet Dahulu, Ber-MRT Kemudian

Warga Jakarta dan yang bekerja di Jakarta, khususnya di kawasan sepanjang Bunderan Hotel Indonesia (HI) hingga Blok M Fatmawati hingga Lebak Bulus diharap tak terkejut dengan dimulainya pekerjaan konstruksi  proyek Mass Rapid Transit (MRT) dari Lebak Bulus- Fatmawati – Panglima Polim- Sisingamangaraja- Sudirman hingga Bunderan Hotel Indonesia (HI), pekan depan (16/10).

Sebab, menandai dimulainya pekerjaan konstruksi tersebut, bakal menyebabkan kemacetan yang makin akut, setidaknya di ruas jalan tersebut, dan sekitarnya.  "Belum dibangun saja sudah macet, apalagi akan membangun. Saya pastikan mengganggu lalu lintas. Tapi itu konsekuensi membangun MRT," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, usai mengikuti rapat paripurna DPRD DKI yang membahas revisi tiga Peraturan Daerah (Perda tentang MRT) pada 25 September lalu.

Ketiga  perda itu adalah Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta, Perda Nomor 4 Tahun 1998 tentang penyertaan modal PT MRT Jakarta, serta Perda Nomor 12 Tahun 204 tentang Penyertaan Modal bagi BUMD PT Jakarta Propertindo. DPRD DKI sudah setuju dengan status PT MRT Jakarta sebagai BUMD dan pemberian suntikan dana hingga triliunan rupiah.

Dalam rencana, PT MRT Jakarta memulai pekerjaan fisik jalur pada 10 Oktober. Jalur MRT itu meliputi dua model, yaitu Lebak Bulus – Sisingamangaraja dalam bentuk layang (elevated)   dan Sisingamangaraja – Bunderan HI di dalam tanah (underpass). Proyek fisik itu akan berlangsung hingga 2016.

Gubernur Joko Widodo pun dari awal sudah memerintahkan pada PT MRT Jakarta agar secepatnya mengerjakan proyek yang sebetulnya sudah molor tiga tahun lamanya. "Perintah saya jelas, secepatnya dimulai. Dibangun, diselesaikan secepat-cepatnya," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin (7/10).

Menurut Jokowi, pihak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI sudah melakukan simulasi untuk mengatasi kemacetan yang bakal terjadi. Bagi Jokowi, kemacetan yang parah itu merupakan konsekuensi dari dimulainya proyek besar untuk mengurai kemacetan di Jakarta dengan menciptakan pola transportasi umum massal.  Kemacetan parah terjadi saat keluar masuk kendaraan proyek yang mengangkut peralatan berat.

Yang penting bagi warga, adalah agar jalur transjakarta busway tetap dijaga agar tetap steril dari kendaraan pribadi maupun kendaraan umum non feeder.  Proyek MRT itu bersinggungan banyak dengan koridor I (Blok M Kota). “Warga makin stress jika jalur angkutan umum massal yang sudah ada yaitu  bus Transjakarta juga ikut-ikutan merayap, karena tidak steril,” kata Hairun Nisa, yang setiap hari menggunakan moda KRL commuter line dan transit di Stasiun Sudirman dan berganti bus Transjakarta.

Pengaruhi Iklim Bisnis

Di antara problem yang muncul di antara proyek itu adalah adanya sebagian pengusaha di kawasan Jalan Fatmawati yang menolak ruas Lebak-Bulus – Sisingamangaraja dalam bentuk jalan layang. Mereka khawatir  jalur bisnisnya akan merosot drastis. Karenanya mereka minta jalurnya dalam bentuk under pass.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami menyatakan, salah satu kendala yang dihadapi adalah masih belum tuntasnya pembebasan lahan di sekitar proyek, utamanya di kawasan Jalan Fatmawati.  Dono maklum dengan penolakan warga Fatmawati yang khawatir harga property di sana akan turun dan kawasan menajdi kumuh saat pembangunan dimulai. Namun dia yakin keadaan akan berubah jika proyek sudah selesai.

"Sekarang tinggal pemahaman saja. Kalau kami tunggu terus, proyek ini tidak jalan jalan. Titik Lebak Bulus cukup banyak, negosiasi sudah dilakukan persentase tergantung titik mana. Karena itu ada beberapa yang sudah ada dibebaskan” kata Dono yang sebelumnya menggantikan posisi dirut dari tangan Tribudi Rahardjo.  

Menurut Dono, masalah pembebasan lahan adalah urusa Pemda, jadi bukan merupakan hambatan besar. "Kami telah lakukan pendekatan pembahasan. Komunikasi terlalu luas. Bukannya kami tidak terbuka dan transparan. Ini proyek mega struktur pertama. Masalah lahan biar Pemda tapi kami tetap butuh izin," kata Dono saat mengadakan konferensi pers di Jakarta, Senin (7/10).

Namun, keluhan warga itu hanya setengah-setengah. Buktinya, saat Kamar Dagang dan Industri Kadin) DKI Jakarta  mengadakan seminar tentang MRT, para pengusaha Fatmawat tak ada yang datang. “Di seminar yang kami adakan itu, mereka justru tak datang, padahal tujuan seminar itu diakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi,“ kata Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Jasa Non Kontruksi Kadin DKI Oster P Rumbo. (saksono)