PNS Pertanyakan Pembayaran Kelebihan Asuransi BJB - Kabupaten Sukabumi

Sukabumi - Lagi, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mempertanyakan niat Bank Jabar Banten (BJB) soal pembayaran restitusi kelebihan kredit asuransi. Pasalnya hingga kini, masih banyak PNS belum menerima pembayaran.

Seorang PNS di lingkungan Setda Kabupaten Sukabumi, kepada NERACA Rabu (9/10) saat berkunjung ke kantor PWI Perwakilan Kota Sukabumi mengatakan, sebagai salah satu penggugat BJB Cabang Palabuhanratu ke BPSK, dirinya belum menerima restitusi seperti hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). “Katanya akan dibayarkan melalui rekening tabungan BJB. Tapi hingga sekarang belum ada yang masuk,” ujar PNS yang enggan namanya dikorankan karena takut ditegur Bupati.

Sementara Kepala Sekretariat BPSK, Memed Jamaludin ketika dimintai komentarnya mengatakan, pihak BJB tidak boleh memperlambat pembayaran kelebihan asuransi yang merupakan hak para nasabah. “Putusan BPSK sudah jelas. Kendarti BJB banding ke Pengadilan Negeri, tetap hasilnya BJB harus membayar kelebihan uang asuransi itu,” tegas Memed.

Kalau BJB berasalan bahwa dari pihak asuransi sebagai mitra BJB belum membayarkan kelebihan, kata Memed, harusnya BJB transparan. “Dan kalau toh pihak BJB sudah membayarkan kelebihan asuransi, kita menginginkan pihak BJB memberikan rilisnya agar persoalan ini tidak selalu timbul,” tukas Memed.

Secara terpisah, pengamat sosial Sukabumi, Rudi Munawar menanggapi, BJB telah melakukan perlawanan hukum apabila tidak membayar kelebihan asuransi. Menurut Rudi, pemda Kabupaten Sukabumi harus mengkaji kerjasama dengan pihak BJB.

“Kalau merugikan nasabah, apalagi nasabahnya PNS, sebaiknya pemda Kabupaten Sukabumi melakukan kajian ulang dalam hal kerjasama, baik untuk fasilitas kredit ringan, pembayaran gaji dan penitipan dana APBD. Kepala daerah tidak harus takut tidak bekerjasama dengan BJB, karena tidak ada keharusan untuk bekerjasama dengan bank milik Pemprov Jawa Barat itu. Tetapi kalau memang ada apa-apanya untuk kepala daerah, wajar saja takut kehilangan yang ada “apa-apanya,” tukas Rudi.

Bagian kredit BJB Cabang Palabuhanratu Ade, berkali-kali dihubungi NERACA melalui pesawat selulernya, namun tidak mendapat jawaban.

BERITA TERKAIT

Garap Proyek LRT - ADHI Terima Pembayaran III Rp 1,2 Triliun

NERACA Jakarta –Perusahaan kontruksi plat merah, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menerima realisasi pembayaran tahap III pengerjaan proyek Light Rail…

Selama Puasa Hingga Lebaran, BPSK Kota Sukabumi Sepi Pengaduan

Selama Puasa Hingga Lebaran, BPSK Kota Sukabumi Sepi Pengaduan NERACA Sukabumi - Sepanjang puasa hingga Idul Fitri 1440 H, Badan…

Jumlah Pembuatan AK 1 di Disnakertrans Sukabumi Tinggi - Pemohon Membludak di Hari Pertama Masuk Kerja

Jumlah Pembuatan AK 1 di Disnakertrans Sukabumi Tinggi Pemohon Membludak di Hari Pertama Masuk Kerja NERACA Sukabumi - Permohonan pembuatan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian - Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan NERACA Sukabumi…

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan - Reforma Agraria

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan Reforma Agraria NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kamis…

Smelter Feronikel PT CNI Rp 14,5 Triliun Mulai Dibangun di Kolaka

Smelter Feronikel PT CNI Rp 14,5 Triliun Mulai Dibangun di Kolaka NERACA Kolaka - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya…