HIPMI: Data Pertanian Ngawur

Kebijakan Pemerintah Tidak Tepat Sasaran

Kamis, 10/10/2013

NERACA

Jakarta - Pemerintah dinilai tidak pernah memiliki data statistik pertanian yang akurat. Akibatnya, kebijakan pertanian yang dibuat terlihat salah kaprah. “Selama ini data-data terkait pertanian banyak yang tidak akurat, sehingga berdampak pada banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran,” ujar Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sari Pramono, di Jakarta, Rabu (9/10).

Ia mencontohkan, data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi mencapai sebesar 68,9 juta ton gabah atau setara 37 juta ton beras. Sementara, dia menghitung konsumsi beras 237,6 juta penduduk Indonesia sebesar 27 juta ton. Jika asuminya konsumsi beras per kapita sebesar 113,5 kilogram. Dengan demikian, menurutnya, seharusnya sudah terjadi swasembada beras di Indonesia, “Tetapi data tersebut ternyata over estimate 9-10%. Akibatnya, Bulog tetap mengimpor beras.” ucapnya.

Atas dasar itu, Sari menekankan perlunya memperbaiki akurasi data pertanian. “Sejatinya persoalan data tidak menimbulkan polemik, jika sensusnya dilakukan dengan baik menggunakan metodologi yang benar,” tukasnya.

Disisi lain, rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian menjadi kesalahan bersama yang dilakukan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Director Econit Advisory Group Hendri Saparini mengungkapkan Pemerintah juga dianggap masih menganaktirikan sektor tersebut.

Menurut dia, sulitnya pencapaian swasembada pangan lebih dikarenakan kurang perhatiannya pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian. “Bukan hanya Kementerian Pertanian saja yang bertanggung jawab untuk permasalahan ini, tetapi Kementerian Perdagangan juga harus menjaga masuknya barang impor produk pertanian,” kata Hendri.

Dia menegaskan, selain mencegah atau membatasi impor komoditas pertanian, pemerintah seharusnya juga mendatangkan investor di bidang pertanian. “Berikan insentif pada mereka. Itu yang harusnya dilakukan pemerintah,” kata dia.

Akibat belum adanya perhatian serius pemerintah terhadap sektor pertanian dan khususnya kemandirian pangan, menurut dia, lonjakan harga pangan kerap terjadi setiap kali menghadapi kondisi tertentu. Dia menegaskan, jika pemerintah memang hendak menjadikan pertanian dan pangan sebagai sektor strategis, maka pemerintah harus membuktikan keberpihakan yang jelas pada sektor itu. “Apakah dengan 240 juta penduduk ini akan terus dijadikan pasar produk dalam negeri atau malah untuk produk impor,” tuturnya.

Menurut Hendri, program pengembangan sektor pertanian dan dukungan terhadap hasilnya merupakan program jangka panjang yang selama ini sudah mendapatkan pembahasan berkali-kali oleh pemerintah. Namun, realisasi program pembinaan sektor pertanian yang konsisten tidak terlihat. “Semua itu harus diprogramkan dan menjadi rencana jangka panjang,” ucapnya.

Perhatikan Petani dan Peternak

Di tempat terpisah, Ketua Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Jawa Tengah Riyanto mengatakan, kalau bangsa ini ingin maju, harus kembali ke pertanian dan perikanan kelautan. Tidak seperti sekarang, yang dinilainya tidak punya arah. “Kita berharap, dengan pertanian yang maju, maka produk petani kita bisa masuk mal,” ujarnya.

Saat ini pembangunan bangsa ini menganaktirikan pertanian. Dengan begitu, makin tidak jelas arahnya mau ke mana bangsa ini. Dia mengatakan, impor pangan nasional sudah masuk zona merah sehingga harus segera dihentikan. Namun untuk menghentikan impor, membutuhkan keputusan politik bukan semata hitungan ekonomi, karena sampai sekarang tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu. “Sampai kapan kita akan impor?” ujarnya.

Menurut dia, impor akan berhenti dengan kesadaran penuh untuk cinta produk sendiri dan keputusan politik. Dia juga mengingatkan, program ketahanan pangan harus dilakukan oleh seluruh daerah. Apalagi masalah ketahanan pangan sangat mudah diukur melalui adanya akses rakyat terhadap pangan, ketersediaan pangan, keamanan pangan, serta distribusi pangan.

Namun dia mengatakan, keempat faktor itu masih timpang di negeri ini. Hampir 40 % pangan hanya mampu diproduksi di Jawa. Akibatnya, wilayah luar sangat tergantung pada Jawa. Tidak sekadar masalah pangan yang menyangkut komoditas hortikultura belaka, kekisruhan dan lonjakan harga terjadi pula pada harga daging sapi.

Untuk hal ini, anggota Komisi IV DPR Hermanto mengatakan, pemerintah harus dapat meningkatkan produktivitas sapi lokal. Dengan begitu, kebutuhan terhadap daging secara nasional dapat terpenuhi. Itu, menurutnya, dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap sapi betina produktif agar tidak dipotong. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas para peternak dan kelembagaan para peternak dalam mengelola ternak sapi. Dengan begitu, mampu meningkatkan kesejahteraan para peternak.