Ketika Koruptor Berkuasa - Oleh : Prof Dr Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Saya mencoba berempati, apa yang selalu dirasakan dan dipikirkan oleh pejabat negara ataupun politisi yang sejak awal sudah mengidap virus korupsi.

Mungkin saja korupsi itu sudah menjadi agendanya sejak seseorang sogok sana sogok sini untuk mendapatkan jabatan yang dibayangkan merupakan jalan pintas meraih kekayaan melalui korupsi. Dulu ketika penentu jabatan itu berada di tangan Pak Harto, orang berusaha mendekat membangun relasi dan setor muka melalui berbagai jalan dan saluran agar terhubung dengan keluarga Cendana. Saya bayangkan, di sekitar Pak Harto itu terdapat jejaring yang menyeleksi pihak-pihak yang memohon senyum dan restu Pak Harto agar kariernya terus menanjak. Sampai-sampai mereka belajar ungkapan-ungkapan bahasa Jawa halus yang akrab dengan keluarga Cendana agar Pak Harto berkenan mendengarkan permohonannya. Masa itu sudah berlalu. Saya sendiri sering mendengar cerita-cerita seni dan kiat sowan ke Pak Harto dari para pensiunan sambil main golf. Ada kenangan indah, lucu, tapi juga tidak enak diceritakan ulang. Sekarang pusat kekuasaan dan tangga mobilitas beralih ke Senayan, di tangan elite parpol. Di lembaga legislatif, bukannya eksekutif. Namun, sumber uang tetap berada di wilayah eksekutif yang menyelenggarakan dan mengendalikan pemerintahan. Dulu peran militer yang begitu kuasa sekarang beralih ke jajaran polisi. Prestasi polisi dalam menangkap teroris seiring dengan pemberitaan polisi yang terlibat korupsi baik yang jumlahnya ratusan juta sampai ratusan miliar. Ketika berita terorisme surut sebentar, berita korupsi polisi muncul. Kita semua sangat menyadari, sesungguhnya yang korupsi bukan hanya polisi. Hampir semua departemen dan kalangan Senayan juga terkena wabah korupsi. Hanya, rakyat kecewa berat mengapa polisi dan penegak hukum lain seperti jaksa dan hakim, bukannya tampil paling depan menjadi pendekar anti-korupsi, tetapi malah sering jadi bahan pemberitaan media massa. Baik media massa maupun pejabat yang korup keduanya memiliki andil terhadap merosotnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Media massa tentu saja niatnya baik, sebagaimana dalam bahasa Inggris disebut press memang fungsinya untuk “mempressure” atau menekan pemerintah agar tidak seenaknya bekerja. Namun, kadang juga sengaja mengedepankan berita sensasi kurang diimbangi substansi dan edukasi. Sampaisampai sebagian masyarakat enggan dan lelah mengikuti berita yang isinya selalu membuat pesimistis. Seakan Indonesia ini sudah mau kiamat. Rakyat mungkin sekali lelah dan marah, mengapa pejabat negara yang telah memperoleh fasilitas cukup dan memperoleh peluang emas untuk memperbaiki bangsa ini malah mengkhianati tugas mulia yang dipercayakan pada mereka. Saya hanya menduga-duga, apa yang dipikirkan setiap harinya oleh para wakil rakyat dan penguasa terhadap kondisi bangsa dan rakyat yang rindu keteladanan dan rindu keamanan serta kesejahteraan ini? Kalau kitamenyaksikantimsepakbola, misalnya, lagi bertanding melawan kesebelasan asing, kita semua melihat langsung bagaimana mereka telah berusaha. Di mana letak kelemahan dan kekurangan mereka, kita semuanya tahu. Tetapi tidak demikian halnya dengan jajaran pemerintah yang mengemban tugas mulia menegakkan harkat dan martabat bangsa. Mereka memiliki kewenangan membuat kebijakan, membelanjakan uang negara, mengumpulkan uang pajak rakyat, mengeksplorasi kekayaan alam dan menjual ke luar negeri. Setiap hari semua itu berlangsung namun rakyat tidak tahu karena tertutup, bukan seperti menyaksikan permainan sepak bola. Rakyat tidak mungkin melihat dan mengontrolnya. Jadi, sangat bisa jadi korupsi itu merupakan fenomena gunung es (iceberg), yang berada di bawah permukaan dan tidak terlihat jauh lebih banyak ketimbang yang sempat muncul dan diberitakan. Orang bilang, mengatur rakyat Indonesia itu mudah, meskipun jumlahnya besar dan tersebar ke ribuan pulau. Kuncinya adalah keteladanan para elitenya untuk hidup sederhana, jujur dan tegas serta adil dalam menegakkan hukum. Jika elite pemerintah dan politisi jujur serta tegas menerapkan hukum, banyak persoalan di republik ini akan selesai dengan sendirinya. Yang kita perlukan adalah kepercayaan rakyat pada jajaran penyelenggara negara. Rakyat Indonesia itu pemaaf, pelupa, namun juga sangat kreatif. Jadi problem terbesar bangsa ini bukan bagaimana mendidik dan mencerdaskan rakyat. Melainkan pada jajaran penyelenggara negara. Meskipun anggaran pendidikan naik menjadi 20% dari APBN, kalau para elitenya korup dan tidak memiliki komitmen menegakkan etika, kenaikan anggaran itu tidak banyak maknanya. Kembali pada judul tulisan di atas, apakah kekuasaan tanpa kontrol telah menciptakan koruptor, ataukah rekrutmen jabatan selama ini yang terjaring sebagian adalah memang mereka yang telah memiliki agenda untuk korupsi di manapun posisinya?. www.uinjkt.ac.id

BERITA TERKAIT

Selamat Datang Pemimpin Baru Jakarta

Oleh: Susylo Asmalyah Gedung Balaikota Jakarta mulai berbenah karena terlihat panitia dan segala perangkat telah bersiap menyambut kedatangan Gubernur dan…

Klarifikasi Artikel Opini MRT Jakarta

Sehubungan dengan terbitnya artikel dalam Harian Ekonomi Neraca berjudul “Peran MRT Dalam Pembangunan Berorientasi Transportasi” edisi 11 Oktober 2017 (link…

ANIES - SANDI RESMI PIMPIN DKI JAKARTA

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies…

BERITA LAINNYA DI OPINI

"Public Chaos", Ujung Interpretasi Media yang Salah

  Oleh : Ricky Rinaldi, Peneliti Madya Lembaga Studi Informasi Strategis (LSIS) Tidak dapat dipungkiri bahwa aktor yang paling berperan…

Strategi "Survival of The Fittest" Bagi Mal

Oleh: Muhammad Razi Rahman Persaingan dalam ekonomi memang untuk para pelaku usaha yang tangguh, terutama bila kondisi perekonomian ternyata menjadi…

Reformasi Dana Insentif Daerah

Oleh: Joko Tri Haryanto, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *) Dalam APBN, kerangka hubungan pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diterjemahkan…