Pemerintah Harus Memaksimalkan Ketahanan Cadev

Kamis, 26/09/2013

NERACA

Jakarta - Meskipun Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menerapkan kebijakan bilateral swap arrangement (BSA) atau pertukaran cadangan devisa dengan tiga negara Asia Timur, yakni Jepang, Korea Selatan dan China. Namun sejatinya, Pemerintah harus memaksimalkan first line of defence atau ketahanan utamanya, yakni cadev saat ini. Sebab, kebutuhan utang harus diperhitungkan matang-matang.

“Sebetulnya, first line of defence kita jumlahnya relatif dapat meningkat. Terlebih dengan hasil lelang sukuk kemarin. Jadi menurut Saya, wacana BSA ini cukup dijadikan momen untuk membuat pasar percaya dan nyaman aja,” ungkap Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Anton Gunawan, di Jakarta, Rabu (25/9).

Melemahnya cadangan devisa Indonesia menjadi US$93 miliar hingga Agustus 2013 ini menyebabkan Kemenkeu dan BI menerapkan kebijakan BSA sebagai jaminan untuk pertahanan lapis kedua atau second line of defense. Namun begitu, bukan berarti bisa bernafas lega.

Pasalnya, saat ini Pemerintah tengah membahas ukuran batas minimum atau threshold dengan ketiga negara penjamin BSA tersebut. Untuk itu dia menganjurkan agar Pemerintah harus mulai memperhitungkan akses GDO (go down option) atau pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia.

Akan tetapi, langkah ini baru boleh disepakati bila Pemerintah memang tidak bisa mengakses pasar uang lantaran jumlah cadev yang kian menyusut. “Tekanan terhadap rupiah semakin besar. Saya kira, hingga bulan Oktober nanti permintaan dolar AS dari luar negeri semakin tinggi. Ini tentu bisa menyebabkan cadangan devisa kita terus menurun,” terang Anton.

Kebijakan konservatif

Lebih lanjut Anton mengatakan, melalui BSA ini, Pemerintah bisa mendapatkan pinjaman dalam bentuk standby loan atau utang siaga dari Jepang. Pasalnya, BI dan Bank Sentral Jepang telah menandatangani perpanjangan BSA sebesar US$ 12 miliar, dan telah berlaku efektif 31 Agustus 2013 lalu. Sedangkan dengan Korea Selatan baru dilakukan perjanjian senilai US$10 miliar pada Selasa (24/9) kemarin.

Adapun dengan China perjanjian akan dilaksanakan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Negara-negara APEC di Bali awal Oktober 2013 mendatang. “Dengan Jepang bisa karena, selain sudah ada perjanjian, juga mereka memberlakukan conditional threshold yang relatif kecil, yaitu 20%. Artinya, Jepang masih menerapkan kebijakan ekonomi konservatif. Sedangkan dengan Korea Selatan dan Jepang conditional threshold-nya relatif lebih tinggi dikisaran 30%-40%,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah juga memiliki pinjaman siaga dari Pemerintah Federasi Jerman senilai Rp7 triliun, yang tujuannya untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia. Tidak hanya itu. Indonesia juga harus mengaktifkan standby loan, termasuk dengan lembaga keuangan multilateral dalam skema Chiang Mai Initiative, yaitu kesepakatan negara ASEAN plus 3 (China, Jepang, Korea Selatan) untuk melakukan iuran dana.

Dalam skema ini, Indonesia memiliki plafon dana yang bisa ditarik sebesar US$11,9 miliar. Bilateral swap arrangement (BSA) merupakan kerja sama antarbank sentral untuk memberikan cadangan devisa jika sewaktu-waktu salah satu negara membutuhkan. [lulus]