Kebijakan Mobil Murah Hambat Program Konversi BBM ke Gas - Sektor Otomotif

NERACA

Jakarta - Pemerintah seharusnya mengutamakan pengembangan transportasi masal dibandingkan mendukung mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost and Green Car/LCGC).\"Buat transportasi masal yang nyaman dan aman. Mobil LCGC hanya menambah konsumsi masyarakat akan BBM (Bahan Bakar Minyak),\" kata pengamat ekonomi, Avilian di Jakarta, Senin (23/9)

Dengan adanya transportasi massal, kata Aviliani, permasalahan kemacetan di Jakarta dan tingginya konsumsi BBM akan terselesaikan. Selain itu, mobil murah juga berbenturan dengan upaya pemerintah dalam mengalihkan pemakaian BBM ke gas.

\"Mobil LCGC diharuskan memakai pertamax, tetapi hal ini meragukan untuk diterapkan pemiliknya nanti, karena mobil yang di atas (LCGC) saja menggunakan premium, apalagi LCGC. Kalau mau LCGC itu gunakan bahan bakarnya menggunakan gas jangan BBM,\" ujar dia.

Pemerintah saat ini telah menetapkan peraturan terkait LCGC yang tertuang dalam Peraturan Mentri Perindustrian Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia .Ada kepentingan lain dari keputusan pemerintah melancarkan program mobil murah di Indonesia. Secara tegas YLKI menilai mobil belum pantas beredar di Indonesia. Namun karena kebijakan yang mendukung akhirnya mobil tersebut menjadi bebas di Indonesia.

Pengurus Harian YLKI dan Anggota Dewan Transportasi Kota, Tulus Abadi menduga ada kepentingan pemilihan umum 2014 di balik program mobil murah.\"YLKI menduga ada money politic untuk kepentingan 2014 dari kebijakan mobil LCGC ini,\" ucapnya .

Tulus menilai kebijakan mobil murah hanya akal-akalan pemerintah. Mobil tersebut bukanlah mobil murah karena masih belum dilengkapi aksesoris seperti AC, radio dan sebagainya. Jika dilengkapi maka konsumen akan menambah sekitar Rp 20 juta lagi. \"Hentikan produksi mobil LCGC,\" tegasnya.

Sebelumnya, keberadaan mobil murah hingga kini masih menjadi pro kontra. Sejumlah kepala daerah misalnya, menolak program mobil murah tersebut. Pertimbangan utamanya, mobil murah justru berdampak pada kemacetan. Selain itu, mobil murah juga bertentangan dengan program angkutan umum yang sedang digalakkan di sejumlah daerah.

Program mobil murah dan ramah lingkungan ini sangat bertentangan dengan 17 instruksi Wakil Presiden Boediono yang ditandatanganinya pada 10 September 2010 lalu. Dalam instruksi itu, terlihat jelas pada poin ke-13 disebutkan salah satu cara mengatasi kemacetan adalah dengan melakukan pembatasan kendaraan bermotor.

Industri Komponen

Di tempat berbeda, Menteri Perindustrian,Mohammad S Hidayat memaparkan, pengembangan industri komponen otomotif segingga mobil tersebut bisa terjangkau oleh masyarakat. Situasi Ekonomi Domestik,Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan naiknya pendapatan perkapita membawa dampak meningkatnya kebutuhan energi akibat bertambahnya kegiatan komersial, industri, serta mobilitas orang dan barang. Mobilitas orang dan barang akan menimbulkan kebutuhan untuk penyediaan alat transportasi publik maupun pribadi yang aman dan nyaman serta ekonomis.

Selain itu, lanjutnya, sebanyak 60 juta pemilik kendaraan roda 2 mengidamkan kepemilikan kendaraan roda 4 dengan harga terjangkau serta hemat bahan bakar minyak sebagai alat transportasi untuk keperluan produktif dan keluarga. Free Trade Area Regional,Menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut dan untuk menyikapi persaingan pada era Free Trade Area (FTA) regional ASEAN dan Asia Timur, industri otomotif Indonesia dituntut untuk selalu berinovasi menciptakan kendaraan hemat energi dan harga terjangkau untuk keperluan pasar domestik dan ekspor. Saat ini negara lain dalam regional FTA seperti Thailand, Malaysia, China, Jepang, dan Korea telah memproduksi mobil sejenis Low Cost and Green Car (LCGC).

“Sehingga apabila kita tidak memenuhi permintaan masyarakat dengan produk sejenis dari dalam negeri, maka akan terjadi banjir impor kendaraan jenis tersebut. Demikian juga sebaliknya, peluang pasar bebas haruslah kita manfaatkan pula, sehingga produk otomotif yang dibuat di dalam negeri tersebut haruslah mampu di ekspor. Untuk dapat menembus pasar ekspor, maka kualitas minimum tertentu dari produk otomotif LCGC harus dipenuhi,” jelasnya.

Efisiensi BBM

Lebih jauh Kemenperin berkeyakinan, pada program LCGC ini industri otomotif disyaratkan untuk membuat kendaraan yang lebih ramah lingkungan dengan menaikan efisiensi penggunaan bahan bakar per-kilometer jarak tempuh. Saat ini rata-rata mobil berbahan bakar minyak mengkonsumsi 12 km/liter BBM, sedangkan LCGC ini disyaratkan untuk dapat mengkonsumsi 20 km/liter BBM, sehingga penghematan yang dicapai dalam konsumsi bahan bakar adalah 66 % per unit mobil.

“Selain itu dengan berkurangnya BBM yang dibakar per km, maka emisi Karbon yang ditimbulkan juga akan lebih sedikit. Program ini tidak berlaku untuk semua kategori kendaraan. Program ini hanya berlaku bagi kapasitas mesin kelas 1000-1200 cc untuk bensin dan 1500 cc untuk diesel,” ungkapnya.

Related posts