NERACA

Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut, nelayan tradisional kembali dikorbankan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Sail Komodo 2013. Sejak 24 Agustus–14 September 2013, mereka dilarang melakukan aktivitas kenelayanan di perairan tempat mereka mencari ikan selama ini. Praktek ini adalah bentuk pengulangan dari penyelenggaraan ajang promosi wisata bahari di Indonesia atau lazimnya disebut sail.

Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim, menegaskan, kegiatan promosi wisata bahari semestinya melibatkan masyarakat nelayan dan adat yang tersebar di sepanjang pesisir Indonesia. “Bukan justru membatasi hak konstitusional mereka untuk pergi ke laut. Berkaca pada penyelenggaraan Sail Bunaken hingga Sail Komodo, praktek pembatasan pelaksanaan hak konstitusional warga negara banyak terjadi,” kata Halim kepada Neraca, Kamis (19/9).

Mengacu pada data BPS berjudul NTT dalam Angka Tahun 2012, lanjut Halim, sebanyak 194.684 jiwa nelayan tidak bisa melaut selama 22 hari dan menderita kerugian sebesar Rp857 miliar. Dengan jumlah kerugian ini, nelayan harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anggota keluarganya. 

“Di samping merugikan rakyat, penyelenggaraan sail-sail ini juga membebani keuangan negara sebesar Rp4,461 triliun. Alih-alih menyejahterakan nelayan tradisional yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan berbiaya besar ini lebih dijadikan sebagai ajang pencitraan elit-elit politik,” lanjutnya.

Pusat Data dan Informasi KIARA (September 2013) menyebut, anggaran penyelenggaraan sail, mulai dari Sail Bunaken (2009) Rp41 miliar, Sail Banda (2010) Rp160 miliar, Sail Wakatobi-Belitong (2011) Rp1 triliun, Sail Morotai (2012) Rp200 miliar, Sail Komodo (2013) Rp3,06 triliun. Total dari 5 acara Sail itu adalah Rp4,461 triliun.

“Untuk prosesi acara puncak Sail Komodo 2013 yang dihadiri oleh Presiden SBY dan pejabat negara lainnya, misalnya, dana sebesar Rp60 miliar terbuang cuma-cuma. Lebih ironis lagi, pemerintah daerah juga harus menanggung hutang miliaran rupiah pasca sail berakhir. Hal ini terjadi pada Sail Banda di Maluku,” ungkapnya.

Menurut Halim, Sail Komodo 2013 bukanlah ajang penyejahteraan masyarakat nelayan tradisional, melainkan alat eksploitasi sumber daya pesisir dan laut di balik Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Pemborosan terhadap anggaran ini, tambah Halim, sangat bertolak belakang dengan kondisi nelayan tradisional. Dengan dana sebesar Rp4,461 triliun tersebut, pemerintah semestinya bisa melakukan banyak hal untuk menyejahterakan dan melindungi nelayan, seperti pemberian jaminan perlindungan jiwa, pendidikan dan kesehatan nelayan dan keluarganya, penyediaan akses dan fasilitas BBM bersubsidi, perlindungan dan penguatan kapasitas  nelayan di wilayah perbatasan, dan insentif pendaratan ikan di TPI.

“Indonesia sudah sangat dikenal masyarakat dunia berkat anugerah sumber daya lautnya, tanpa biaya besar pun, promosi wisata bahari dapat dilakukan secara swadaya bersama masyarakat nelayan tradisional,” jelasnya.

Pariwisata Bahari

Sementar itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo selaku Ketua Panitia Pelaksana Tingkat Pusat Sail Komodo 2013 menjelaskan, penyelenggaraan Sail Komodo 2013 merupakan Sail ke-5 kalinya sejak 2009. Event internasional ini dimulai dengan penyelenggaraan Sail  Bunaken 2009, Sail Banda 2010, Sail Wakatobi - Belitong 2011 dan Sail Morotai 2012.  Seperti halnya kegiatan Sail sebelumnya, Sail Komodo merupakan event internasional tahunan yang diikuti peserta dari berbagai negara. Selain Indonesia, negara lain yang akan terlibat adalah Malaysia, Australia, Belanda, Thailand, Philipina, AS, dan sebagainya.

“Sail Komodo 2013 merupakan event internasional yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah terutama melalui sektor pariwisata bahari. Event ini menjadi momentum untuk memajukan wisata bahari di tanah air menjadi destinasi utama wisata dunia,” tegasnya, belum lama ini.

Sharif menegaskan, penyelenggaraan event internasional Sail Komodo 2013 seperti juga kegiatan Sail sebelumnya, dilakukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan serta kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Kegiatan  Sail juga menjadi model percepatan pembangunan daerah kepulauan dan daerah terpencil.

Sail Komodo juga sangat efektif untuk mempromosikan wilayah NTT dan sekitarnya sebagai tujuan wisata nasional dan internasional. Apalagi Taman Nasional Komodo merupakan salah satu Situs Warisan Dunia sehingga pemerintah sudah semestinya melestarikan, mengembangkan, sert mempromosikan Taman Nasional Komodo.