KPPU Endus Kartel Kedelai

KPPU Endus Kartel Kedelai

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih menyelidiki adanya dugaan praktik kartel dalam tata niaga impor kedelai. Namun, sampai sekarang belum ada kesimpulan itu. Karena itu, KPPU terus meneliti. Alhasil, lembaga itu sudah berhasil mengantungi sejumlah nama terkait dengan adanya praktik kotor yang menyebabkan harga kedelai bergejolak.

Jika praktik kotor itu terulang lagi, kata komisioner KPK Sukarmi, akan melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Jika demikian, mereka akan berurusan dengan orang dewasa.

\"Menurut catatan KPPU, jika terbukti adanya kartel, jajaran Kementan dan Kementerian Perdagangan bisa diseret ke meja hijau sebagai pihak yang mengizinkan realisasi impor,\" kata Sukarmi, Selasa (17/9). Dari rapat dengar pendapat yang digelar KPPU beberapa waktu lalu, ditemukan beberapa indikasi kartel kedelai.

Komisioner KPPU Munrohim menjelaskan, indikasi permainan yang tidak sehat dalam perdagangan kedelai antara lain terlihat dari ketidaksamaan laporan mengenai stok kedelai. Laporan yang diterima oleh pihaknya berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh pihak Kementerian Perdagangan. Selain itu, indikasi lainnya adalah adanya ketidakpastian kebijakan.

“Ketika ada ketidakpastian kebijakan, ada kemungkinan di sana terjadi permainan,” ungkap Munrohim.

Untuk memastikan ada tidaknya kartel kedelai dari indikasi-indikasi yang tertangkap, Munrohim menegaskan pihaknya akan segera melakukan investigasi. Jika dari proses pendalaman itu ditemukan fakta-fakta yang menguatkan, maka KPPU akan melanjutkan proses menuju tahapan penyelidikan. Penemuan dalam penyelidikan akan menentukan masalah ini masuk sebagai perkara atau tidak.

Sedangkan Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan pihaknya terus mendalami proses tata niaga kedelai impor. Lembaga ini percaya, ada kebijakan pemerintah yang salah, sehingga harga bahan baku tempe dan tahu tersebut bergejolak. Oleh karena pendalaman membutuhkan waktu, maka tidak bisa serta merta disebut terjadi praktik kartel. Untuk mempertajam analisis, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil importir yang berperan dalam mendatangkan kedelai dari Amerika Serikat (AS).

Nawir menjelaskan KPPU sebelumnya sudah memanggil unsur pemerintah dan importir soal gejolak harga kedelai.“Namun, pertemuan pekan lalu itu hanya berupa rapat dengar pendapat, dan belum berupa investigasi mendalam,” ujar dia.

Kementerian Perdagangan, pada akhir bulan lalu menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 45/M-DAG/KEP/8/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24/M-DAG/PER/5/2013 soal Ketentuan Impor Kedelai Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai.

Tadinya, aturan itu diprediksi bisa menormalkan harga kedelai di pasar. Namun kenyataannya, harga tak kunjung membaik, bahkan saat ini mendekati Rp9.400 per kilogram. Jika nantinya harga mencapai Rp10 ribu, para pengrajin tempe dan tahu serta konsumen menanggung semuanya.

Peraturan menteri perdagangan ini menetapkan mekanisme importasi dapat dilakukan melalui importir terdaftar (IT) dan importir produsen (IP), serta ada penambahan BUMN (badan Usaha Milik Negara) sebagai importir kedelai ikut dalam program stabilisasi harga kedelai. Dengan demikian, dibuka kesempatan kepada BUMN lain selain Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk ikut dalam program itu.(mohar/saksono)

BERITA TERKAIT

Karhutla Sumatera dan Kalimantan Berkurang Jauh

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa selama sepekan terakhir kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah berkurang jauh berkat…

Perusahaan Tersangka Karhutla Telah Inkrah

Sebanyak sembilan perusahaan yang ditetapkan tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Tiga Instrumen Penegakan Hukum Karhutla

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI menerapkan tiga instrumen dalam upaya penegakkan hukum serta menindak tegas para…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PKB Siapkan Kader Untuk Posisi Menteri

Partai Kebangkitan Bangsa mulai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk posisi menteri pada kabinet menjelang pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai presiden…

Tak Etis Oposisi Minta Jatah Menteri

Pengamat hukum dan administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, SH, Mhum mengatakan, sangat tidak…

Menteri Baru Harus Komunikatif dan Responsif

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengingatkan bahwa Ragam persoalan yang terjadi, yang mengemuka dan yang disuarakan oleh berbagai…