KPPU Endus Kartel Kedelai

KPPU Endus Kartel Kedelai

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih menyelidiki adanya dugaan praktik kartel dalam tata niaga impor kedelai. Namun, sampai sekarang belum ada kesimpulan itu. Karena itu, KPPU terus meneliti. Alhasil, lembaga itu sudah berhasil mengantungi sejumlah nama terkait dengan adanya praktik kotor yang menyebabkan harga kedelai bergejolak.

Jika praktik kotor itu terulang lagi, kata komisioner KPK Sukarmi, akan melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Jika demikian, mereka akan berurusan dengan orang dewasa.

\"Menurut catatan KPPU, jika terbukti adanya kartel, jajaran Kementan dan Kementerian Perdagangan bisa diseret ke meja hijau sebagai pihak yang mengizinkan realisasi impor,\" kata Sukarmi, Selasa (17/9). Dari rapat dengar pendapat yang digelar KPPU beberapa waktu lalu, ditemukan beberapa indikasi kartel kedelai.

Komisioner KPPU Munrohim menjelaskan, indikasi permainan yang tidak sehat dalam perdagangan kedelai antara lain terlihat dari ketidaksamaan laporan mengenai stok kedelai. Laporan yang diterima oleh pihaknya berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh pihak Kementerian Perdagangan. Selain itu, indikasi lainnya adalah adanya ketidakpastian kebijakan.

“Ketika ada ketidakpastian kebijakan, ada kemungkinan di sana terjadi permainan,” ungkap Munrohim.

Untuk memastikan ada tidaknya kartel kedelai dari indikasi-indikasi yang tertangkap, Munrohim menegaskan pihaknya akan segera melakukan investigasi. Jika dari proses pendalaman itu ditemukan fakta-fakta yang menguatkan, maka KPPU akan melanjutkan proses menuju tahapan penyelidikan. Penemuan dalam penyelidikan akan menentukan masalah ini masuk sebagai perkara atau tidak.

Sedangkan Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan pihaknya terus mendalami proses tata niaga kedelai impor. Lembaga ini percaya, ada kebijakan pemerintah yang salah, sehingga harga bahan baku tempe dan tahu tersebut bergejolak. Oleh karena pendalaman membutuhkan waktu, maka tidak bisa serta merta disebut terjadi praktik kartel. Untuk mempertajam analisis, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil importir yang berperan dalam mendatangkan kedelai dari Amerika Serikat (AS).

Nawir menjelaskan KPPU sebelumnya sudah memanggil unsur pemerintah dan importir soal gejolak harga kedelai.“Namun, pertemuan pekan lalu itu hanya berupa rapat dengar pendapat, dan belum berupa investigasi mendalam,” ujar dia.

Kementerian Perdagangan, pada akhir bulan lalu menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 45/M-DAG/KEP/8/2013 tanggal 28 Agustus 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24/M-DAG/PER/5/2013 soal Ketentuan Impor Kedelai Dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai.

Tadinya, aturan itu diprediksi bisa menormalkan harga kedelai di pasar. Namun kenyataannya, harga tak kunjung membaik, bahkan saat ini mendekati Rp9.400 per kilogram. Jika nantinya harga mencapai Rp10 ribu, para pengrajin tempe dan tahu serta konsumen menanggung semuanya.

Peraturan menteri perdagangan ini menetapkan mekanisme importasi dapat dilakukan melalui importir terdaftar (IT) dan importir produsen (IP), serta ada penambahan BUMN (badan Usaha Milik Negara) sebagai importir kedelai ikut dalam program stabilisasi harga kedelai. Dengan demikian, dibuka kesempatan kepada BUMN lain selain Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk ikut dalam program itu.(mohar/saksono)

BERITA TERKAIT

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

KPPU Usulkan Pasar Induk Beras Selain Cipinang

KPPU Usulkan Pasar Induk Beras Selain Cipinang NERACA Garut - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai anggota dari Tim Satgas…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Duh, Biro Umroh (Lagi)

Biro Jasa travel umroh kembali tercoreng, setelah kasus kemarin First Travel tidak bisa memberangkatkan kurang kebih 50.000 hingga 60.000 korban.…

Penyelenggara Umroh/Haji Perlu Didaftar Ulang

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Perhimpunan Asosiasi Travel Umrah dan Haji Khusus (PATUH) ikut serta mengawasi biro perjalanan yang…

Wapadai Penipuan Jamaah “Berskema Ponzi”

Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kelembagaan DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Bungsu Sumawijaya menyatakan, kasus…