Mimpikah Swasembada Pangan?

Mimpikah Swasembada Pangan?

Oleh Bani Saksono

(wartawan Harian Umum Neraca)

Untuk mengatasi gejolak harga impor komoditas pangan strategis, kuncinya ada di tangan Kementerian Pertanian. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mempertanyakan, apa program kongkret yang dilakukan kementerian itu untuk mewujudkan swasembada kedelai, kepada Menteri Pertanian Suswono. Tidak hanya Hatta, tapi mayoritas rakyat Indonesia juga sudah lama menunggu.

Menurut Hatta, tak ada alasan tidak bisa mewujudkan swasembada kedelai seperti pernah terjadi pada 1992, 21 tahun silam. Tanah di kepulauan di Indonesia juga cocok untuk tanaman kedelai. Bahkan, Benny Kusbini, ketua umum Dewan Kedelai Nasional (DKN) pernah mengungkapkan bahwa kedelai dari Indonesia sangat berkualitas dan disukai luar negeri, karena itu banyak kedelai lokal yang justru diekspor.

Komoditas pangan yang ditargetkan mampu swasembada di antaranya adalah beras, daging sapi, kedelai, dan gula. Sampai sekarang, Kementerian Pertanian tak merevisi target swasembada pangan pada 2014, yaitu produksi padi hingga 76,57 juta ton, jagung 20,82 juta ton, kedelai 2,7 juta ton, gula 3,1 juta ton, dan daging sapi 530 ribu juta ton.

Kalangan pengusaha komoditas pangan itu sebetulnya tak menolak produk lokal asalkan pemerintah konsisten mampu menyediakan kebutuhan secara terus-menerus tanpa ada gejolak harga di pasaran. Tapi, belajar dari kasus langkanya daging sapi lokal, para pengusaha daging olahan pun pesimistis dengan langkah yang ditempuh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian.

Sudah beberapa tahun terakhir ini mereka terombang-ambingkan oleh harga daging yang terus meroket. Kementerian Pertanian sengaja menurunkan kuota impor daging sapi. Persoalannya, suplai daging lokal jauh dari mencukupi. Lumbung-lumbung sapi di Jawa Timur dan NTB-NTT tak bisa mencukupi kebutuhan untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya yang mencapai lebih dari 40% kebutuhan nasional.

Memang ada sejumlah persoalan yang bakal mengadang realisasi swasembada pangan tersebut. Di antara kendala itu adalah keterbatasan lahan dan hasrat mengimpor karena harganya lebih murah. Dorongan dari kalangan pengusaha importir itu bakal memengaruhi para pejabat pemerintahan.

Lihat saja contohnya kasus mobil nasional (mobnas). Tak ada kabar beritanya. Padahal masyarakat Indonesia sudah menunggu-nunggu keberpihakan pemerintah untuk segera meluncurkan mobnas sebagai mobil wajib bagi minimal di kalangan pejabat dan lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

Kini, pemerintah justru terbuai dengan iming-iming mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC). Semula, mobil rakitan dari negara lain yang masuk ke Indonesia dikenai pajak barang mewah. Kini, dengan kepiawaian dan lobi tingkat tinggi, produsen mobil asal Jepang berhasil memperoleh lisensi memproduksi LCGC dengan bea atau pajak barang mewah 0%. Sedangkan mobil Esemka yang dipakai Joko Widodo saat masih menjadi walikota Surakarta pada awal 2012 lalu, tak ada gaungnya. []

BERITA TERKAIT

Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik - KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Kota Sukabumi Sulit Jadi Daerah Penghasil Pangan

Kota Sukabumi Sulit Jadi Daerah Penghasil Pangan NERACA Sukabumi - Wali Kota Sukabumi M Muraz mengatakan Kota Sukabumi, Jawa Barat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Konflik Taksi Online, Kapan Berujung?

Keluarnya putusan Mahkamah Agung No.37 P/HUM/2017 (PMA.37/2017) memicu kegamangan yang berujung pada meningginya tensi antara operator angkutan umum konvensional dengan…

Mencari Jalan Tengah di Tengah Konflik

Putusan Mahkamah Agung (MA) telah menggugurkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang angkutan sewa online. Peraturan tersebut berlaku…

Permenhub Memaksakan Pendekatan Lama?

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menjelaskan diantara poin-poin yang dicabut oleh PMA.37/2017 adalah…