Kadin Desak Pencabutan Monopoli Pipa Gas PGN

Kamis, 12/09/2013

NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menghapus monopoli penggunaan pipa gas oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Pasalnya, krisis pasokan gas akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.“Pemerintah harus segera menghapus monopoli penggunaan saluran pipa gas oleh PGN agar industri nasional bisa bergerak mengikuti pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 6,8 persen pada 2013,” kata Wakil Ketua Kadin Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Pasokan gas selama ini diduga dimono­poli oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sehingga industri sulit mendapatkan gas. Untuk itu, PGN harus se­gera membuka akses gas ini ke­pada semua pihak untuk memasok gas karena pipa yang dibangun menggunakan uang negara. “Monopoli gas harus dibenahi segera karena itu akan mengganggu pertum­bu­han ekonomi,” tegas Natsir.

Monopoli PGN pada penggunaan infrastruktur pipa gas telah menyulitkan industri nasional mendapatkan pasokan gas. “Monopoli pipa gas membuat kami bergantung sepenuhnya pada PGN. Padahal, pasokan dari perusahaan tidak mencukupi kebutuhan industri nasional,” protesnya.

Saat ini sekitar 50 persen industri menggunakan gas bumi untuk bahan baku. Sedangkan 14 persen industri lainnya memanfaatkan gas untuk proses produksi dan 36 persen lainnya menggunakan gas bumi untuk utilitas.

Pada 2013, dibutuhkan pasokan gas sebesar 1.108 million metric standard cubic feet per day (MMSCFD) untuk bahan baku industri pupuk dan petrokimia, 1.073 MMSCFD untuk industri keramik, logam, kaca, glassware, dan semen, dan 764,17 MMSCFD untuk utilitas industri. Sehingga, total kebutuhan gas industri untuk tahun depan, adalah 2.181,64 MMSCFD.

Tidak Fair

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pemerintah menerapkan fungsi pemakaian bersama (open access) pada pipa PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mulai Oktober 2013.

Kepala BPH Migas Andy Sommeng mengatakan, akibat belum diterapkannya open acess, tata niaga gas belum berjalan efisien. "Masih ada yang tidak fair. Jadi, gas yang ada di hulu tidak bisa lewat pipa, akibatnya tidak terdistribusikan ke konsumen," ungkap Andy.

Saat ini, Andy pihaknya sudah mengirimkan surat ke Menteri ESDM Jero Wacik agar menjalankan kebijakan open access tersebut. "Kami sudah kirim surat ke Menteri yang meminta agar open access diterapkan pada Oktober 2013," jelasnya.

Sesuai surat Dirjen Migas Kementerian ESDM yang saat itu masih dijabat Evita Legowo, PGN masih diberi waktu melaksanakan open access sampai Oktober 2013. "Kami minta batas waktu itu ditepati," tambahnya.

Sesuai Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2009 Permen ESDM 19/2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa, PGN semestinya menjalankan open access dan pemisahan peran pengangkutan dan niaga, dua tahun setelah permen diterbitkan atau 2011.

Namun, Kementerian ESDM sudah memperpanjangnya hingga akan berakhir Oktober 2013. Pada 2011, PGN telah mengirim surat ke Dirjen Migas Kementerian ESDM yang meminta pemerintah memperpanjang batas waktu selama 10 tahun atau hingga 2021.

Sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Singapura sudah menerapkan open acces dan tata niaganya berjalan efisien. Sebelumnya sebagian pipa transmisi gas bumi di Indonesia, seperti milik Pertamina Gas, dan PGN yang berada di Grissik-Duri serta Grissik-Singapura, serta pipa milik PT Energasindo Heksa Karya (EHK) dan PT Majuko Utama Indonesia sudah melakukan open access.