Swasembada Pangan Mustahil Terwujud

Ribuan Hektar Lahan Pertanian Beralih Fungsi

Kamis, 12/09/2013

NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) mengungkapkan gara-gara ratusan ribu hektar lahan pertanian menyusut setiap tahun, program lima swasembada pangan pemerintah tidak akan pernah terwujud. Kondisi ini tentu akan menganggu ketahanan pangan nasional.

"Sebanyak 100 ribu hektar lahan pertanian menyusut setiap tahun padahal sektor ini menjadi salah satu yang diliberalisasi dalam Asean Community 2015, selain sektor kelautan," ujar Direktur Eksekutif IGJ, Riza Damanik di Jakarta, Rabu (11/9).

Lahan pertanian yang kian lama lenyap itu, tambah dia, beralih menjadi perkebunan kelapa sawit, real estate, perkantoran atau lahan komersial. Hal tersebut juga memicu penurunan jumlah petani karena bergeser mencari pekerjaan lain.

"Profesi petani pindah dan ternyata tidak lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, yakni sebagai buruh bangunan, buruh migran, paruh waktu, dan sebagainya. Utang pun bertambah untuk mendanai kegiatan baru dengan jumlah anggota keluarga yang bekerja bertambah," jelas dia.

Kondisi ini, Riza memperkirakan, program swasembada yang telah dicanangkan pemerintah terancam gagal dan akhirnya Indonesia akan mengalami ketergantungan impor pangan.

"Swasembada bisa saja tidak tercapai. Karena beberapa negara seperti Eropa, Belanda sudah mulai menerapkan perlindungan untuk sektor pertanian dengan melarang lahan pertanian dikonversi menjadi lahan komersial. Sedangkan Amerika Serikat mengkampanyekan untuk konsumsi pangan lokal," terangnya.

Berbanding terbalik, dia menuturkan, Indonesia justru tidak mengeluarkan kebijakan proteksi di sisi sektor pertanian."Inilah yang membuat banyak negara mengalami kebangkrutan, karena sektor pertanian dan perikanan menjadi sektor andalan yang wajib dilindungi. Tapi Indonesia malah tidak memproteksi sehingga ketahanan pangan pun berpotensi terganggu," tandas Riza.

Sementara itu, di tempat terpisah, Menteri Pertanian Suswono mengakui beratnya menciptakan swasembada pangan untuk Indonesia yang berpenduduk 250 juta jiwa ini. Hal ini dikarenakan banyaknya penyempitan lahan tanam yang setiap tahun semakin berkurang.

"Jadi kita memang untuk mencapai swasembada tantangannnya berat, karena terutama soal lahan yang semakin susut luar biasa, khususnya di Jawa yang selama ini menjadi andalan,"ungkapnya.

Selain lahan yang menjadi kendala utama, faktor iklim dan dukungan anggaran dinilai juga masih sangat kurang memadai. Kendala lainnya yang membutuhkan tambahan adalah untuk pembuatan dan perbaikan irigasi. Sebagian besar irigasi ke area-area perkebunan dan persawahan sudah mengalami kerusakan."Kemudian juga irigasi, irigasi yang rusak 52% ini membutuhkan anggran perbaikan Rp 21 triliun, ini cukup besar, anggran yang ada masih sangat kecil,"tegasnya.

Namun sebagai orang nomor 1 di Kementerian Pertanian ini, Suswono mengaku akan berusaha semaksimal mungkin dan mengefektifkan anggaran untuk mencapai target swasembada hingga akhir tahun 2013.

"Kalau memang akhirnya tidak tercapai, tentu kami harus memberikan setidak tidaknya alasan yang bisa diterima, yang kuat, untuk bisa menjadi bahan perbaikan bagi pemerintahan yang akan datang. Tapi kita masih berharap dan optimal target akan kita terus upayakan," tukas Suswono.

Konversi Lahan

D itempat berbeda, Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Didik J. Rachbini mengatakan kalau masalah konversi lahan masih menjadi persoalan utama di sektor pertanian di Indonesia. Adanya konversi lahan, membuat luas lahan pertanian di Indonesia kian menyusut bahkan kalah luas dari Thailand yang penduduknya lebih sedikit. "Kepemilikan lahan per keluarga itu tergolong terendah di dunia. terutama sawah dan perkebunan. Luas lahan per kapita per orang hanya 0,03 hektar," kata Didik.

Didik mengungkapkan hal tersebut kebalikan dengan kepemilikan lahan perkebunan oleh perusahaan swasta besar atau korporasi luar negeri. "Juga konversi lahan yang mencapai 113.000 hektar per tahun," katanya.

Berdasarkan data Kadin, luas lahan pertanian di Indonesia hanya mencapai 7,75 juta hektar dengan populasi 240 juta orang. Angka tersebut hanya 1/4 dari luas lahan yang dimiliki Thailand yang mencapai 31,84 juta hektar dengan populasi 61 juta orang.

Masalah lain adalah lambatnya pembukaan lahan atau program mencetak lahan baru. Menurut Didik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian tidak bisa menjalankan program pencetakan lahan baru."Pembangunan dan pembukaan lahan baru sangat lamban dan sulit diwujudkan. Tahun lalu dikasih uang Rp 1-2 triliun untuk pembukaan lahan ke deptan (departemen pertanian), tapi tidak terpakai," katanya.