Terkait BSA, Pemerintah Tengah Dekati 3 Negara

Selasa, 10/09/2013

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku jika saat ini Indonesia telah mendekati tiga negara terkait perjanjian Bilateral Swap Agreement (BSA) sebagai antisipasi apabila pemerintah memerlukan bantuan likuiditas jangka pendek. "Mungkin ada tiga negara, termasuk Jepang, yang lain, saya tidak mau sebutkan negaranya dan yang penting sudah ada pembicaraan internal seperti itu," katanya di Jakarta, Senin (9/9).

Chatib menjelaskan perjanjian BSA merupakan antisipasi dalam menghadapi krisis terutama apabila terjadi kesulitan pemenuhan pembiayaan dan untuk menjamin tersedianya langkah antisipasi fiskal. "Jadi nanti kalau ada kejutan yang berkaitan dengan (penarikan) Quantitative Easing, kita punya request packaged yang bagus," terangnya.

Dia menuturkan, paket tersebut akan melengkapi komitmen pinjaman siaga senilai US$5,5 miliar dan berjaga-jaga untuk menenangkan para pelaku pasar yang saat ini masih khawatir akibat perlemahan nilai tukar rupiah. Chatib menjelaskan, belum tentu paket ini akan terpakai, namun perjanjian BSA merupakan bagian dari persiapan dan inisiatif untuk memperkuat antisipasi terhadap risiko yang dapat menganggu stabilitas sistem keuangan.

"Pengalaman kita tahun 2005 dan 2008 (BSA) tidak terpakai. Padahal tahun 2008 (ekonomi kita) lebih parah dari (saat) ini. Mudah-mudahan, tahun ini tidak seburuk tahun 2008, namun BSA sebagai second line of defence," ungkap Chatib.

Pemerintah saat ini telah memiliki pinjaman siaga sebesar US$5,5 miliar yang berasal dari Bank Dunia senilai US$2 miliar, Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar US$500 juta, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar US$1,5 miliar dan pemerintah Australia US$1 miliar.

Sebelumnya, Bank Indonesia dan Bank of Japan, telah sepakat untuk memperpanjang masa BSA yang berlaku efektif sejak akhir Agustus 2013, dalam kerangka Chiang Mai Initiative sebagai bagian dari kerjasama keuangan negara anggota ASEAN+3.

Perpanjangan tersebut merupakan bagian dari perjanjian peningkatan nilai BSA pada 2009, dimana Indonesia dapat melakukan swap rupiah/dolar AS dengan nilai maksimum US$12 miliar atau meningkat dua kali lipat dari nilai sebelumnya US$6 miliar.

Perjanjian BSA antara Indonesia dan Jepang pertama kali ditandatangani pada 2003, sebagai upaya untuk menjaga kestabilan keuangan kawasan di tengah perlambatan perekonomian global yang semakin dalam dan peningkatan risiko pembalikan modal di pasar keuangan. [ardi]