Tantangan Masalah Pangan

Oleh : Prof Purbayu Budi Santosa, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip

Jumat, 06/09/2013

Bukan saja Indonesia dalam tahun 2013 yang menghadapi masalah pangan, akan tetapi banyak negara mengalami masalah pangan yang cukup mengkhawatirkan. Perhatian terhadap masalah pangan perlu ditekankan, kalau tidak akan makin memberatkan pada masa-masa mendatang. Jika ini terjadi mempunyai dampak kumulatif yang merugikan terhadap berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai misal, Organisasi Anti Kemiskinan Oxam di Paris menyatakan perubahan iklim menyebabkan terjadinya cuaca ekstrim, yang juga mendorong naiknya harga pangan. Ini salah satu pemicu terjadinya krisis pangan yang bisa mengancam warga dunia. Kekeringan di Amerika Serikat dan banyaknya hujan di Asia telah menyebabkan melonjaknya harga pangan. Kecenderungan ini diperkirakan akan berlanjut dalam dua dekade ke depan, yang memicu gagal panen banyak komoditas sehingga harga pangan naik tajam. Dengan daya beli masyarakat yang menurun akibat krisis ekonomi di dunia, akan dapat mengancam kehidupan masyarakat secara global.

Organisasi Pangan Dunia (FAO) belum lama ini melaporkan indeks harga pangan dunia naik. Namun FAO menyatakan meskipun terjadi kenaikan harga karena kurangnya pasokan, namun bukan berarti akan terjadi krisis pangan dalam waktu dekat. Hal ini berarti, tanpa penanganan manajerial yang baik terhadap masalah pangan, dalam jangka panjang masalah pangan bisa menjadi problema yang berat.

Dampak kenaikan harga pangan di dunia berpengaruh pada kenaikan harga pangan di Indonesia, karena ketergantungan pangan Indonesia terhadap impor demikian besar. Kejadian tahun 2012 di Indonesia tercatat bagaimana terjadi kelangkaan kedelai pada media bulan Juli, dan belum lama ini terjadi kenaikan harga daging sapi yang spektakuler. Demikian juga, komoditas lainnya, sepertinya beras yang dinyatakan surplus kondisinya secara nasional, akan tetapi tetap saja masih dilakukan impor.

Belum lagi, yang cukup memprihatinkan pada kenaikan komoditas pangan di Indonesia ditengarai munculnya masalah kartel pangan. Sampai-sampai Presiden SBY dalam kasus kedelai meminta agar kartel kedelai yang terbukti merugikan masyarakat ditindak secara hukum. Pernyataan Presiden ini secara eksplisit menyatakan bahwa dalam hal kedelai dan bisa jadi pangan lainnya tentunya bentuk pasar kartel tidak boleh ada karena benar-benar dapat merugikan masyarakat.

Tantangan untuk menciptakan ketahanan pangan yang mengarah kepada kedaulatan pangan pada masa-masa mendatang akan terasa berat, kalau pangan di Indonesia tidak ditangani secara serius. Data impor pertanian yang makin membengkak dibandingkan dengan ekspornya sangatlah berbahaya bagi perekonomian Indonesia.

Fundamental Perbaikan

Dalam menghadapi kondisi pangan yang semakin hari semakin memprihatinkan, maka kita diingatkan oleh pernyataan Presiden pertama, Bung Karno pada waktu peletakkan batu pertama pembangunan kampus IPB (Institut Pertanian Bogor) tahun 1952, di mana pangan merupakan masalah mati hidupnya suatu bangsa dan negara. Meskipun pernyataan beliau telah lama berlalu, akan tetapi sekarang menjadi relevan kembali karena dengan pangan yang tergantung kepada pihak luar negeri, maka pihak kita akan semakin tidak mempunyai kekuatan dan begitu mudah didikte pihak lain.

Pangan bagaimanapun berkaitan dengan urusan perut, sebagai sesuatu hal yang teramat penting bagi aktivitas kehidupan. Kerawanan masalah pangan disebabkan karena ketidak berhasilan strategi pembangunan Indonesia yang dicirikan kepada industri berteknologi tinggi, akan tetapi bukan berbasis sumber daya lokal (footloose industry). Belum lagi, model pembangunan dengan tumpuan kepada utang luar negeri, makin mengkhawatirkan keberadaan sektor asli Indonesia (pertanian). Sektor pertanian (termasuk pangan di dalamnya) dibebani dengan masih besarnya tenaga kerja, akan tetapi produktivitasnya mengalami penurunan.

Langkah paling utama yang perlu dilakukan Pemerintah adalah kepada kemauan politik (political will) dan implementasinya yang terarah kepada pembangunan pertanian, tidak terkecuali pada sektor pangan. Arahkan segala kebijakan untuk melakukan kedaulatan pangan, dengan melakukan revitalisasi pada produksi pangan. Paduan kebijakan fiskal dan moneter harus diarahkan kepada para petani pangan, demikian juga kepada sarana dan prasarana pendukungnya, seperti infrastruktur jalan, pasar, irigasi, bibit, pupuk, dan lain-lainnya yang signifikan bagi peningkatan produktivitas pangan Indonesia.

Perbankan pertanian yang termasuk menangani masalah pangan, perlu direvitalisasi di Indonesia dengan pemberian kredit berbunga rendah (bahkan tanpa bunga) dan tanpa jaminan. Seperti pada berbagai negara lain, maka data dasar(base) petani dengan komoditas yang ditanam, berapa luasnya, kapan panennya maupun data penting lainnya perlu dilakukan. Peran penyuluh pertanian dengan spesifikasi keahlian pada masing-masing sektor pertanian sangan diperlukan, tidak seperti sekarang yang keahliannya dituntut banyak sehingga kurang mendalam dalam bidang tertentu. Belum lagi, teknologi pertanian yang tahan terhadap cuaca ekstrim dan pangan yang sehat, tentunya membutuhkan penyuluh yang berkompeten.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Provinsi dan Kabupaten perlu dijalankan secara konsisten, karena selama ini banyak daerah yang sebenarnya untuk peruntukan pertanian disalahgunakan untuk keperluan industri maupun perumahan. Alih guna fungsi tanah begitu derasnya dan besarnya setiap tahun. Konsistensi kepada peraturan yang ada sangat diperlukan, di samping harus diberikan insentif kepada petani maupun pihak lain yang tetap melakukan kegiatan usaha tani (pangan) di daerah yang subur sesuai dengan ketentuan RT/RW.

Usaha secara kelembagaan dalam rangka merevitalisasi sektor pangan dapat dilakukan pertama-tama dengan melarang segala bentuk pasar persaingan tidak sempurna (termasuk kartel) yang begitu merugikan masyarakat. Lembaga yang menangani masalah pelanggaran terhadap prinsip persaingan yang berkeadilan adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), kiranya perlu dilakukan pemberdayaan supaya dapat menjalankan fungsinya secara semestinya. Penguatan peran KPPU perlu dilakukan dengan dukungan pihak eksekutif dan legislatif, seperti penyediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perluasan peran untuk melakukan penyidikan bahkan penangkapan maupun dukungan dana serta peraturan yang mendukung tugas dan fungsinya.

Lembaga penyangga pangan yang selama ini diperankan oleh Bulog perlu lebih diperluas lagi tugasnya. Hal ini dikarenakan setelah Indonesia terkena krisis ekonomi tahun 1997 dan mengikuti arahan penyembuhan dari IMF, salah satunya mencopoti peran Bulog yang sekarang fokusnya hanya pada penanganan masalah beras. Dulu peran Bulog begitu besar menangani komoditas pangan strategis dan dapat menyetabilkan harga dengan operasi pasar maupun politik harga tertinggi dan terendahnya.

Pengalaman kurang menguntungkan beberapa waktu lalu di mana kenaikan harga pangan yang terlalu tinggi, yang begitu merugikan masyarakat banyak, tentunya sebagai refleksi kepada pihak terkait untuk melakukan penanganan secara serius terhadap masalah pangan dan pertanian lainnya. Tanpa panduan kepada kebijakan yang tepat dan langkah implementasinya yang cocok, maka tahun 2013 dan seterusnya masalah ketahanan pangan dapat menjadi bumerang bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Kiranya masalah pangan harus menjadi perhatian yang serius bagi kita bersama. feb.undip.ac.id