DPR Desak Revisi Asumsi Makro APBN-P 2013

Rupiah Dikisaran Rp10 Ribu

Rabu, 28/08/2013

NERACA

Jakarta - Guncangan terhadap stabilitas ekonomi nasional, membuat pemerintah sibuk akhir-akhir ini. Terpuruknya nilai tukar Rupiah hingga sempat menyentuh level Rp11 ribu per dolar AS dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 3.900, pada akhirnya memaksa pemerintah menggelar rapat maraton membahas perkembangan ekonomi terkini. Akhir pekan lalu, pemerintah mengumumkan empat paket kebijakan stimulus yang diyakini bisa menangkis dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Tetapi tidak itu saja, pemerintah juga ternyata berencana merevisi sejumlah target asumsi makro yang tercantum dalam postur APBN-P 2013.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan target asumsi makro APBN-P 2013 yang akan direvisi adalah inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Tingginya tekanan inflasi hingga semester I 2013 sebesar 3,29% dengan tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Juli 2013) sebesar 6,75% dan tingkat inflasi year on year (Juli 2013 terhadap Juli 2012) sebesar 8,61%, memaksa pemerintah merevisi target inflasi APBN-P 2013.

"Target inflasi yang semula dipatok di angka 7,2%, akan direvisi naik. Menjadi 9%," katanya, seusai rapat antara Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (26/8) malam. Menurut dia, anjloknya nilai tukar rupiah juga memaksa pemerintah merevisi target dalam APBN-P 2013. Rupiah yang dipatok pada kisaran Rp9.600 per dolar AS, direvisi di atas Rp10 ribu per dolar AS.

"Nilai tukar rupiah akan direvisi dikisaran Rp10 ribu-Rp10.200 per dolar AS," ujarnya. Kemudian Harry Azhar juga menjelaskan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang pada semester pertama ini hanya berada di bawah 6%, seolah membuat pemerintah pesimis mampu mencapai target pertumbuhan 6,3%, sesuai APBN-P 2013.

"Pertumbuhan ekonomi kemungkinan tidak bisa 6,3%, angka optimisnya 6,2%, angka pesimis 5,8% itu menurut BI, kalau menurut pemerintah 5,9%," ungkap Harry Azhar. Dia pun menilai rangkaian kebijakan yang digelontorkan pemerintah terkait carut-marut perekonomian dalam negeri, tidak memberi solusi terhadap pelemahan nilai tukar Rupiah. Kebijakan tersebut bersifat jangka panjang, sehingga tidak cocok untuk menyelesaikan persoalan Rupiah dalam jangka pendek.

"Menurut saya apa yang dikeluarkan pemerintah dalam empat paket itu, dan juga BI, OJK dan yang lainnya itu masih tidak fokus, memang secara jangka panjang mungkin akan mengarah, tapi sekarang ekspektasi yang satu dua bulan ini belum tentu bisa terkendali," imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, Komisi XI DPR-RI akan memanggil Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk mendiskusikan kebijakan yang telah dikeluarkan. "Intinya kita akan mempertanyakan tentang policy koordinasi terkait dengan nilai tukar itu, maka dari itu kami memanggil mereka untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP)," tuturnya.

Dapat dikendalikan

Menurut dia, jika pelemahan nilai tukar rupiah tidak bisa dikontrol maka imbasnya akan merambah ke berbagai sektor. "Kita tahu bahwa kalau ini terus, saya khawatir bisa menjadi tidak terkontrol, dan kalau pemerintah tidak bisa kontrol itu segala macam bisa diikut sertakan, seperti politik dan segala macam," jelas Harry Azhar.

Dia mengatakan, langkah awal yang perlu diselesaikan pemerintah adalah memperbaiki sisi pasokan dan permintaan terhadap dolar AS. Hal lain adalah spekulan. Harry mensinyalir adanya aksi para spekulan yang berkontribusi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

"Saya ngomong dengan BI, anda bisa tidak meneliti spekulan itu dan ternyata mereka bilang gak bisa pak, seperti itu lah. Tapi katanya pak Agus akan menceritakan hari ini di rapat. Makanya dia minta rapat ini tertutup," ungkap Harry Azhar.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan pihaknya akan mengkaji efektivitas paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dan juga kebijakan yang dibuat BI selama beberapa pekan ke depan. Sehingga dapat mengantisipasinya dengan respon kebijakan lain apabila diperlukan.

"Kami hanya melaporkan saja tentang perkembangan yang ada dan lima kebijakan yang kami keluarkan itu. Kami akan melihat bagaimana tidak lanjut dari paket pemerintah tersebut," katanya. Agus Marto menuturkan, pihaknya akan melihat efektifitas dari respon pemerintah tersebut. Dan BI akan melakukan pembahasan kembali untuk dapat merespon lagi, jika diperlukan khususnya terkait stabilitas nilai tukar rupiah.

Masih selaras

Lima kebijakan yang dikeluarkan oleh BI di dalamnya selain terdapat kebijakan-kebijakan makroprudensial, menurut Agus, juga terdapat kebijakan-kebijakan lain untuk meyakinkan struktur pasar keuangan nasional menjadi lebih dalam dan lebih efisien.

"Jadi instrumen-instrumen seperti term deposit valas, SDBI (sertifikat deposito Bank Indonesia), kami keluarkan tujuannya agar supply and demand akan lebih efektif terbentuk. Dan itu adalah upaya yang akan terus dilakukan oleh BI," ujar Agus Marto.

Dengan struktur pasar yang efisien tersebut, lanjutnya, tentu juga akan membuat pemerintah dan BI siap apabila terjadi tappering off (pengurangan stimulus moneter) oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed.

Agus Marto juga mengatakan, saat ini perkembangan nilai tukar rupiah masih selaras dengan kondisi perkembangan di kawasan negara-negara berkembang. Namun BI juga tetap mewaspadai isu tappering off tersebut seandainya benar-benar terjadi.

"Tapi yang controllable (dapat dikendalikan) di kita itu kan di NPI (neraca pembayaran Indonesia), jadi kita musti respon yang jangka pendek, menengah dan panjang. Supaya menunjukkan kondisi yang lebih sehat. Dan kami akan selalu menjaga stabilitas nilai tukar, dan akan kita yakinkan mencerminkan kondisi fundamentalnya, serta juga terbentuknya neraca pembayaran yang lebih sehat tadi," pungkas Agus Marto. [mohar]