NERACA

Kuningan - Perebutan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), ternyata masih terus hangat diperdebatkan di kalangan DPRD. Kab. Kuningan Pernyataan Wakil Ketua DPRD, H. Yudi Budiana, yang mengatakan, tidak ada kewajiban bupati untuk melampirkan LHP BPK pada LPJ APBD, mendapat reaksi lagi dari Fraksi PKS dan Fraksi Reformasi.

Ke-dua fraksi yang memboikot rapat pandangan umum fraksi terhadap LPJ APBD 2010, pada beberapa hari lalu, ternyata hingga Rabu (6/7) kemarin, masih tetap pada pendirian awal. Yaitu mengharuskan Bupati Kuningan melampirkan LHP BPK pada LPJ-nya, dan mereka menyatakan akan tetap konsisiten sampai LHP BPK itu turun.

Ke-dua fraksi itu tetap konsisten pada peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 17  2003, UU nomor 33  2004, UU No. 15  2004, Pemendagri No. 13  2006 serta Tatib DPRD. Yang mana, dalam peraturan itu tertulis ada kewajiban melampirkan hasil pemeriksaan dari BPK.

“Kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh wakil pimpinan. Namun F-PKS tetap berpegang teguh pada aturan yang sudah ada. Dari beberapa peraturan yang disebutkan tadi, sudah secara tegas menyatakan bahwa LPJ Pelaksanaan APBD harus disertai dengan LHP BPK,” ujar Ketua Fraksi PKS, Daswa.

Menurut dia, dalam Pasal 298 Permendagri saja sangat jelas sekali bunyinya, yaitu tertulis dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK.