Mentan Pastikan Tidak Ada Revisi Target Swasembada

Senin, 26/08/2013

NERACA

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan pada 2014 adalah tahun swasembada pangan. Target swasembada tersebut melingkupi produksi padi 76,57 juta ton, jagung 20,82 juta ton, kedelai 2,7 juta ton, gula 3,1 juta ton dan daging sapi 530 ribu juta ton. Meski keadaan iklim cuaca yang tidak menentu, Menteri Pertanian Suswono menyatakan bahwa tidak ada perubahan target dari swasembada 2014.

“Kita sangat mengoptimalkan potensi. Pada akhir tahun terwujud atau tidak, kalau tidak ada alasan yang kuat. Jelasnya kita tidak mengubah revisi target swasembada,” ujar Suswono di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Rasa optimis juga diungkapkan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Anggoro Kasih Angodo. Ia mengatakan hingga saat ini tidak ada revisi target swasembada pangan tahun depan."Instrumen dulu dilaksanakan untuk terpenuhi target selesai, jangan dibalik, target direvisi sebabnya dulu apa mau direvisi,” kata Anggoro.

Sementara itu, menurut Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi, Kementerian Pertanian (Kementan), Maman Suherman, pembahasan revisi target swasembada belum ada. "Belum lagi dibahas apa ada perubahan produksi, target tetap diupayakan untuk mempercepat pelaksaaan," ungkap Maman.

Oleh karena itu, menurut Maman mencapai target swasembada tahun depan dengan adanya penambahan luas lahan 340 ribu hektar dari yang dicanangankan 600 - 1 juta hektar luas lahan. "Tapi realisasi penambahan luas lahan baru 110 hektar kalau minimal bisa mendekati 220 hektar luasnya tercapai target swasembada selesai," ujar Maman.

Sulit Terealisasi

Dilain pihak, Pakar ekonomi Latif Adam mengatakan target swasembada pangan 2014 agak sulit terealisasi bila tidak ada insentif bagi petani yang menjadi tulang punggung pasokan pangan dalam negeri. "Tulang punggung ketahanan pangan adalah petani. Namun mereka selalu dalam posisi sulit terutama bila terkait dengan harga pangan dalam negeri," kata Latif Adam.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan petani sering tidak menerima keuntungan besar meskipun harga pangan dalam negeri naik tinggi. Di sisi lain, bila harga pangan dianggap terlalu tinggi dan membahayakan konsumen, kebijakan yang diambil pemerintah juga tidak berpihak kepada kepentingan petani.

"Harga pembelian pemerintah atau HPP terhadap komoditas pangan yang ditetapkan selama ini kurang menguntungkan petani. Bila pasokan dianggap kurang, pemerintah juga mengambil kebijakan impor yang justru membuat produksi petani kurang laku," tuturnya.

Seharusnya, kata Latif, pemerintah memberikan insentif kepada petani karena mereka yang paling terlibat dalam produksi dan ketahanan pangan nasional dengan memberikan harga yang menguntungkan bagi petani.

Namun, Latif mengatakan di sisi lain pemerintah pun seringkali berada di posisi yang sulit dalam mengambil kebijakan. Pemerintah harus sama-sama memikirkan konsumen dan petani, tetapi juga harus merealisasikan target yang sudah ditetapkan. "Kalau harga pangan naik konsumen yang dirugikan. Di sisi lain bila pemerintah menekan harga, produsen dan petanni yang dirugikan," ujarnya.

Namun, meskipun target swasembada pangan sulit direalisasikan pada 2014, Latif mengatakan swasembada pangan tetap harus dicapai demi ketahanan pangan nasional. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah lebih mengedepankan kebijakan yang propetani.

Senada dengan Latif Adam, Anggota Komisi IV DPR RI, Siswono Yudo Husodo, mengatakan, agak sulit bagi pemerintah untuk memenuhi target swasembada pangan pada tahun 2014. "Anggaran Kementan pada 2014 nanti akan jauh lebih rendah dari 2013. Ini mengkhawatirkan," ujar Siswono.

Menurut Siswono, anggaran Kementan menurun dan berpotensi mengganggu program yang telah ditetapkan. "Kami berharap pemerintah bisa tetap memberikan bantuan kepada petani seperti pakan, penambahan lapangan kerjam dan pertumbuhan di industri pertanian," imbuh politisi dari Partai Amanat Nasional ini.

Sebagai info, berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1949/M.PPN/04/2013 dan Menteri Keuangan Nomor S-279/MK.02/2013, Pagu indikatif 2014 Kementerian Pertanian ditetapkan Rp15,38 triliun. Jumlah itu turun 17,6% atau setara Rp3,15 triliun dibandingkan pagu anggaran tahun 2013.

Siswono menambahkan, ketersediaan lahan yang terbatas juga akan menjadi penghambat tercapainya swasembada lima komoditas pada 2014. Saat ini, lahan pertanian yang mendukung produksi produk utama pangan adalah sebesar 10 juta hektar (ha) atau tidak berbeda jauh dengan lahan perkebunan sebesar 8 juta ha. "Perluasan lahan pertanian sangat diperlukan. Jika tidak, maka kita akan terus melakukan kebijakan impor pangan," ujarnya.

Bukan cuma itu, Siswono melanjutkan, pemerintah juga akan kesulitan untuk mencapai swasembada daging sapi. "Saat ini impor daging sapi masih sebesar 30% dari total kebutuhan per tahun," ujarnya.

Dengan terus meningkatnya konsumsi daging perkapita, turut mendorong semakin beratnya upaya pemerintah mencapai swasemdaba daging. Siswono menilai, pemerintah harus lebih bekerja keras untuk mendorong tercapainya swasembada daging dalam waktu yang tidak terlalu lama ini.