KKP Targetkan Konservasi Perairan 20 Juta Hektar

Sektor Kelautan

Kamis, 22/08/2013

NERACA

Manado - Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan 20 juta hektar kawasan perairan dapat terkonservasi pada tahun 2020. Dan saat ini sudah ada 15,5 juta hektar perairan yang sudah terkonservasi dari sekitar 100 juta hektar perairan Indonesia.

"Pemerintah menargetkan pada tahun 2020 ada 20 juta hektar kawasan perairan Indonesia yang terkonservasi, dari sekitar 100 juta hektar kawasan perairan Indonesia," kata Sharif C. Sutardjo, Menteri Kelautan dan Perikanan, saat menghadiri Regional Priority Workshop (RPW), Coral Triangle Initiative - Coral Reefs Fisheries and Food Security (CTI-CFF), di Manado, Rabu (21/8).

Awalnya, lanjut Sharif, pemerintah menargetkan sekitar 15 juta hektar sampai dengan tahun 2014. Saat ini, kami sudah melampaui target yang ditentukan. Dan kami sangat optimis capai target di tahun 2020 nanti. "Saat ini kami sudah lampaui target yang sudah ditentukan, dan saya sangat optimis untuk target tahun 2020 bisa kami capai," imbuhnya.

Pencapaian ini, sambung Sharif, tidak lepas dari kontribusi dan kolaborasi dari seluruh negara CT6 dan Partner CTI. Maka dari itu, kami mengapresiasikan dan penghargaan atas upaya dan kerja sama yang terjalin selama ini. Kedepan, kami berharap komitmen dan langkah dari anggota CT6 semakin solid dan terpadu.

"Pencapaian ini karena memang ada kontribusi dari seluruh anggota CT6, dan kedepan pencapaian ini harus terus dikawal dan didukung agar momentum pengelolaan sumberdaya di Kawasan Segitiga Karang dapat mensejahterakan masyarakat, melindungi sumberdaya kelautan dan pesisir, serta mewujudkan ketahanan pangan," ujarnya.

Adapun untuk implementasi di tingkat nasional, Sharif mengatakan, saat ini kami mempunyai beberapa program diantaranya yaitu memiliki Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil . Adanya Harmonisasi kebijakan Ecosystem-based Approach to Fisheries Management, menyepakati resolusi Live Reef Food Fish Trade, yang mengatur pola perdagangan ikan karang hidup konsumsi.

Membuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Khusus untuk Pelatihan Konservasi dan Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus).

"Keseluruhan program nasional tersebut dapat terlaksana dengan baik karena telah dimasukkan ke dalam Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia 2009 – 2014 dan akan menjadi prioritas pada rencana pembangunan jangka menengah selanjutnya," jelasnya.

Pertajam Kerjasama

Guna pencapaian tujuan, target dan aksi (goal, target, dan action), maka pemerintah Indonesia akan memperkuat dan mempertajam kerjasama dengan negara anggota CTI. "Untuk lebih memperet dan membangun komitmen, pemerintah akan mempertajam kerjasama dengan anggota CTI," tuturnya.

Kerjasama ini nantinya akan lebih mengoptimalisasikan realisasi dari hasil perumusan kegiatan prioritas regional yang disepakati pada acara RWP tahun ini. "Saya meyakini bahwa upaya konservasi berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan perlindungan dan preservasi serta kepentingan ekonomi secara general, maka dari itu harus ada komitmen yang kuat," tegasnya.

Selain mempererat kerjasama dengan negara anggota CTI, ditingkat nasional pun harus lebih bisa ditingkatkan lagi animo kerjasama antar pusat dan daerah. "Sudah saatnya kita bersama memikirkan pola pengelolaan konservasi melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha untuk mengembangkan kegiatan yang saling memberi manfaat antara lain dalam bentuk wisata bahari dan akuakultur," tukasnya.

Sehari sebelumnya, terkait hal ini, Sudirman Saad, Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, Coral Triangle Inisiative (CTI) atau Inisiatif Segitiga Terumbu karang yang beranggotakan 6 Negara (Indonesia, Malaysia, Filipinana, Timor Leste, Papua Nugini, kepulauan Solomon) menganggarkan US$ 50 juta untuk implementasi pemanfaatan dan pengelolaan ekosisitem terumbu karang dan ekosistem laut lainnya dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. "Kami sudah menyiapkan US$ 50 juta untuk pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem lainnya," kata Sudirman Selasa (20/8).

Dana US$ 50 juta ini, lanjut Saad, untuk konservasi terumbu karang, dan pemanfaatan ekosisitem laut lainnya. karena memang saat ini ekosisitem laut telah memberikan manfaat bagi 120 juta penduduk. "Ada wilayah yang masuk dalam zona segitiga terumbu karang, yang kaya akan nabati yang mampu menghidupi sekitar 120 juta orang," imbuhnya.

Dari pertemuan ini, sambung Saad, yang terpenting adalah seluruh anggota CTI dapat berkomitmen untuk melaksanakan aksi prioritas baik secara nasional maupun regional dalam rangka pelaksanaan karakteristik ilmiah bentang alam, kebijakakan pengelolaan perikanan berbasis ekosisitem, harmonisasi kebijakan perdagangan ikan karang hidup, penguatan jejaring kawasan perlindungan laut, rencana aksi awal regional dan lokal pada adaptasi perubahan iklim. "CTI sudah menyusun program dari pertemuan sebelumnya, tiga tahun yang lalu. Dan pertemuan ini diharapkan mampu menyusun prioritas tiga tahun mendatang," ujarnya.