Tambal Sulam Wajah Birokrasi

Oleh: Bhakti Dharma MT, Pemerhati Olahraga dan Masalah Sosial Kemasyarakatan

Rabu, 21/08/2013

Semestinya birokrasi haruslahdapat seperti menara airyangmenghadirkan manfaat bagirakyat kebanyakan. Birokrasi yang nyata hadir dan omni present menjawab permasalahan rakyat akan memantik harapan dan memupus segala antipati yang ada terhadap pemerintahan. Seorang pemimpin selayaknya mengejawantahkan pengabdian kepada masyarakat dengan semangat pamong (pelayan, pengurus pemerintahan). Pamong pun bermakna seorang pemimpin bukanlah penguasa. Namun, dia adalah pelayan yang menyenangkan untuk rakyatnya. Manifestasi dari sikap melayani adalah program kerja pro-rakyat.

Program kerja tersebut pun lahir dari keresahan masyarakat, bukan dari nafsu atau keinginan seorang pemimpin. Dengan demikian, langkah kerja seorang pemimpin tertata dan benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan program penuh kemunafikan (pencitraan). Selain itu, pemimpin harus menjadi penjaga moral dan memimpin dengan etika. Tindakan korupsi dalam birokrasi bisa terjadi karena nilai-nilai etika tidak lagi dipakai. Nilai-nilai yang bersifat preventif itu sengaja dilanggar, sehingga pelaku korupsi tidak merasa malu bertindak seperti itu.

Lalu, kalau kita lihat model kepemimpinan di era demokrasi dan reformasi ini maka begitu banyak keanehan dibanding kepemimpinan masa dulu. Kalau pemimpin era perjuangan kemerdekaan masuk penjara dulu, baru mendapat kedudukan dalam pemerintahan, sekarang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan dulu, baru masuk penjara. Jika dulu pemimpin keluar-masuk penjara pemerintahan kolonial, sekarang masuk penjara pemerintahan bangsa sendiri karena tersangkut kasus korupsi. Ungkapan yang pernah dilansir ‘’Kiai Sejuta Umat’’ K.H. Zainuddin MZ (almarhum) dalam kotbahnya ini relevan dengan kondisi sekarang. Mereka menyebut diri sebagai pejuang, tetapi motivasi perjuangannya dan cara berjuangnya, bertolak belakang.

Dulu, para pemimpin berjuang untuk kepentingan nasional dan kepentingan masa depan bangsanya dengan siap mengorbankan raga dan jiwa, sekarang banyak yang mengaku pemimpin tetapi berjuang untuk kepentingan pribadi, cenderung meraih hasil secepatnya tanpa harus repot-repot. Norma etika dan moral ditinggalkan, budaya malu tak dikenalnya lagi. Jika harus masuk penjara sebagai risiko perilakunya, untung-rugi masuk penjara dihitung secara ekonomi. Hasil korupsi masih lebih menguntungkan daripada kerugian materialnya selama dalam penjara. Ironisnya, kehidupan dalam penjara bukan untuk membuat penghuninya kapok, tetapi dengan dalih pembinaan, terbuka peluang munculnya penyelewengan baru; penguasa penjara menyediakan fasilitas menggiurkan bagi penghuni tertentu yang tebal duitnya.

Perilaku Tercela

Semangat maju tak gentar membela yang bayar, makin menyuburkan lahan tumbuhnya perilaku tercela. Pembinaan memang masih diperlukan bagi mereka yang masuk penjara karena terjepit beban ekonomi sehingga terpaksa mencuri ayam, mencuri sandal, dan sejenisnya. Bagi koruptor, masihkah pembinaan mengalahkan upaya untuk membuat mereka kapok? Banyak birokrat yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Slogan PKI yang dikutuk habis-habisan rezim Orde Baru ini, justru tumbuh subur dalam era reformasi.

Akibatnya, penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan uang negara, makin merambah wilayah yang makin luas, menggurita, melilit dan mencengkeram tubuh birokrasi kita, di pusat maupun di daerah-daerah. Mereka disumpah sebelum menduduki jabatan di pemerintahan. Diingatkan, undang-undang melarang mereka menerima suap, upeti dan sejenisnya. Dia memang menolaknya, tetapi kan masih ada anaknya, ada istrinya, ada kerabat dekatnya. Maka begitu dilantik, tak jarang pejabat pemerintah yang berupaya mati-matian agar anak-anaknya, anggota keluarganya, menduduki jabatan-jabatan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memuluskan praktik kolusi, nepotisme, dan kongkalikong, guna menyalurkan ambisinya meraup rezeki secepatnya, segampang dan sebanyak mungkin.

Kondisi dan kehidupan buram seperti ini, cukupkah hanya diatasi dengan mengubah perilaku berdemokrasi para kepala daerah, dengan menghidupkan demokrasi autentik, misalnya? Persoalannya, apakah para pemimpin masih peduli terhadap alternatif yang ditawarkan, meskipun baik bagi bangsanya tetapi menutup keran kesempatannya untuk berbuat curang? Pada saatnya nanti kita akan berpikir bahwa diperlukan solusi yang menyeluruh dan lebih mendasar untuk mengatasi dan mengikis coreng-moreng kehidupan bangsa ini.

Pada saatnya nanti semua komponen bangsa harus duduk bersama mengevaluasi apa penyebab mendasarnya. Bangsa ini mendambakan adanya upaya seperti itu, sesegera mungkin. Permasalahan bangsa ini tidak terhapus jika hanya diatasi dengan tambal-sulam, menambal kulit luarnya. Upaya tersebut hanya dapat mencapai hasilnya, jika semua komponen bangsa memiliki motivasi sama dan berani mengoreksi tindakannya yang salah dalam kurun-kurun waktu sebelumnya demi masa depan bangsanya. Dengan cara berpikir seperti itu diharapkan ditemukan sumber permasalahan yang mendasar.

Bukan mustahil kita berpandangan sama, sumber permasalahan itu timbul akibat kurang hati-hatinya kita saat melakukan serangkaian amendemen konstitusi kita, UUD 1945. Pemimpin pun merupakan pembelajar sejati. Belajar sepanjang hayat merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menghendaki masa depan hidupnya cerah benderah. Sekolah yang paling nyata adalah kehidupan itu sendiri yang dapat diperoleh dengan merefleksikan pengalaman. Hal-hal tersebut menjadikan seorang pemimpin mampu menginspirasi bagi orang banyak.

Inspirasi yang melecut semangat bagi orang banyak dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Melalui hal itu, pemimpin pun selalu memotivasi rakyatnya untuk bangkit dari keterpurukan kemalasan dan kebodohan. Hingga akhirnya rakyat perlahan bangkit menatap masa depan cerah. Keberhasilan ini tak lepas dari sentuhan cinta kasih tanpa batas. Ia senantiasa menyapa warga dan memompa semangat untuk bangkit. Sentuhan tanpa menggurui berbekal pengalaman hidup inilah yang kemudian mengantarkan menjadi pemimpin masyarakat. Pemimpin yang melayani dengan kesederhanaan dan cinta.

Kita mengharapkan perwujudan sistem birokrasi berkeadaban dapat muncul berbarengan dengan sinergi program kerja berbasis kearifan lokal di daerah. Kearifan lokal menjadi warna yang makin menghiasi keadaban publik. Kearifan lokal pun tidak hanya menjadi bumbu penyedap namun menjadi roh dalam setiap gerak dan langkah. Jadi jangan hanya menghiasi birokrasi pemerintahan dengan upaya tambal sulam, sebab masalah yang ada, khususnya korupsi tidak pernah tuntas dengan cara kerja yang demikian. (analisadily.com)