Sektor Industri Diguyur Investasi Rp 296 T

Hingga Akhir Agustus 2013

Jumat, 16/08/2013

NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat investasi yang masuk ke sektor industri di Tanah Air hingga akhir Agustus 2013 mencapai Rp 296 triliun. Dana itu berasal dari beberapa proyek investasi penting telah dan akan segera dibangun.

Investasi ini meliputi industri berbasis mineral logam dengan total investasi US$ 17,5 miliar atau setara Rp 180,2 triliun dari 18 sektor industri yang bergerak di basis produk bijih bauksit, bijih besi, bijih nikel, dan bijih tembaga. Kemudian Industri berbasis migas dan petrokimia dengan total investasi US$ 8 miliar atau 82,3 triliun dari 7 sektor industri.

Sementara itu, untuk industri berbasis sumber daya terbarukan, yaitu pengolahan CPO dengan total investasi Rp 30 triliun dari 9 sektor industri dan pengolahan kakao dengan total investasi US$ 333 juta atau setara Rp 3,4 triliun dari 8 sektor industri.

"Hingga saat ini, minat para investor masih tetap tinggi karena berbagai faktor yang dianggap dapat menjanjikan dan menguntungkan, dan pada beberapa sektor investasi di luar Pulau Jawa banyak juga diminati industri,” ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam keterangan tertulisnya yang diterima Neraca, Kamis (15/8).

Untuk investasi industri berbasis berbasis mineral logam, ada beberapa perusahaan yang tercatat seperti PT Indonesai Chemical Alumina dengan investasi sebesar US$ 450 juta, PT Well Harvest Winning US$ 1 miliar, PT Aneka Tambang US$ 1 miliar, PT Krakatau Steel US$ 400 juta, PT Fenu Haltim sebesar US$ 1,6 miliar, serta PT Nusantara Smelting US$ 700 juta.

Di sektor industri berbasis migas seperti PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebesar US$ 145 juta yang direncanakan selesai 2014, PT Nippon Sokubai sebanyak US$ 332 juta yang direncanakan selesai pada 2016, PT Indorama Polychem US$ 185 juta, PT Amoco Mitsui sebesar US$ 150 juta dan lain-lain.

Sedangkan untuk investasi industri pengolahan CPO seperti Sinar Mas Group dengan nilai investasi Rp 4,7 triliun, Musin Mas Group Rp 2,2 triliun, Wilmar Group Rp 3,2 triliun, Domba Mas US$ 180 juta, PTPN III Rp 3 triliun, Salim Ivonmas Pratama Rp 1,3 triliun, Asian Agri Group Rp 1,4 triliun, Unilever Rp 1,2 triliun, dan Golden Hop Rp 12 triliun.

Sementara itu investasi industri pengolahan kakao seperti Guangchong Cocoa Malaysia dengan nilai investasi US$ 50 juta, JB Cocoa Malaysia US$ 61 juta, Barry-Comextra Swiss US$ 33 juta, Cargill Cocoa Belanda US$ 185 juta, Nestle Indonesia US$ 1,90 juta, Indolakto US$ 1,24 juta, Mayora Indah US$ 750 ribu, dan Unilever US$ 300 ribu.

Genjot Investasi

Di tempat berbeda,Wakil Ketua Umum Bidang Industri, Riset dan Teknologi Bambang Sudjagad mengatakan perlemahan perekonomian global, khususnya di negara maju, bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menggenjot investasi luar negeri di sektor riil. "Dana yang masuk ke SUN dan SBI sudah cukup besar, bayangkan kalau investasi portofolio itu masuk ke sektor riil seperti industri dan infrastruktur," katanya.

Investasi langsung dari luar negeri, papar Bambang, harus diarahkan mendorong hilirisasi industri manufaktur berbasis komoditas unggulan Indonesia yang saat ini lebih banyak diekspor mentah."Ekspor industri pengolahan kita sekarang tinggal 40% dari total ekspor dari tadinya 60%," ucap Bambang.

Dia mencontohkan nilai ekspor produk hilir kakao yang lebih tinggi 100 kali lipat dari ekspor biji kakao."Jika kita terus ekspor komoditas, artinya kita mengekspor penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah ke negara lain," katanya.

Selain itu, Bambang mengatakan investasi langsung harus diarahkan ke sektor industri makanan dan minuman."Dalam sektor pangan, impor besar sekali. Investasi harus diarahkan ke situ, tidak usah sampai ekspor, tidak impor saja sudah sangat bagus," jelasnya.

Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia Franky Sibarani mengatakan investasi harus diarahkan ke tiga industri prioritas."Harus ada rambu. Investasi yang masuk harus diutamakan di industri yang padat karya, tidak berdampak lingkungan dan hemat energi," katanya ketika dihubungi Bisnis, hari ini.

Dia menjelaskan pemerintah harus bisa melindungi industri dalam negeri dari investasi yang berdampak buruk pada lingkungan dan merugikan penduduk."Saat ini, misalnya, pemerintah China mulai memperketat aturan lingkungan di negaranya hingga banyak industri baja ingin relokasi di Indonesia. Jangan sampai malah pencemar lingkungan di sana pindah ke sini," tegas Franky.

Selain itu, dia menambahkan pemerintah harus memberikan insentif khusus bagi investasi pada sektor industr agro yang bisa memperkuat basis industri manufaktur dalam negeri.“Khususnya produksi bahan baku yang bergantung pada impor seperti gandum dan garam. Mereka harus diberi kemudahan,” kata Franky.