NERACA

Paris – Dalam lawatannya ke Paris, Perancis, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menjadi pembicara kunci pada International Energy Agency (IEA) Global Summit on People-Centred Clean Energy Transitions. Arifin menyampaikan Indonesia terbuka untuk berbagai peluang kolaborasi untuk capai target transisi energi.

Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini, sebut Arifin, adalah untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dan memensiunkan sumber energi fosil secara bertahap. Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung upaya transisi energi global, dengan menetapkan target reduksi emisi hingga 43% pada 2030. Pemerintah Indonesia kini sedang menyiapkan 2nd Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi yang lebih ambisius.

"Untuk mencapai target t ersebut, kami terbuka untuk berkolaborasi dalam hal transfer teknologi, berbagi pengetahuan, dan pembiayaan hijau. Mempercepat pencapaian target sebelum tahun 2060 berarti membutuhkan lebih banyak upaya untuk memobilisasi sumber daya," tutur Arifin di Paris, Perancis.

Transisi menuju energi bersih, ujar Arifin harus mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memastikan energi terjangkau untuk semua melalui keterlibatan masyarakat yang inklusif.

"Untuk mencapai target NDC yang baru dan memaksimalkan dampak sosial dari transisi energi ramah lingkungan kepada masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah, Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mempercepat transisi energi," tambah Arifin.

Salah satu yang dilakukan adalah pengembangan dan peningkatan infrastruktur energi di seluruh penjuru negeri. Selain itu, dilakukan pengembangan 130 ribu unit konverter kit untuk nelayan, serta pengembangan sektor pengolahan mineral untuk mendukung pertumbuhan permintaan dari industri kendaraan listrik. Pemerintah juga menyediakan sekitar 21 ribu unit baterai portabel untuk rumah tangga yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari jaringan listrik.

"Pemerintah Indonesia juga melakukan pembangunan sekitar 1 juta jaringan gas kota untuk rumah tangga, dengan target 10 juta jaringan gas kota pada tahun 2030. Juga penyediaan 21 unit biogas komunal untuk akses memasak bersih, penyaluran 2 ribu kompor listrik dan 500 ribu rice cooker pengganti LPG (liquefied petroleum gas)," imbuh Arifin.

Dari sektor pembangkit listrik, pembangunan 21 unit PLTS hybrid dan diesel yang berkapasitas hampir 3 MWp, pembangunan 62 unit PLTMH dengan kapasitas lebih dari 5 MWp, sekitar 1.000 PLTS untuk elektrifikasi pedesaan dengan kapasitas lebih dari 28 MWp.

"Pemerintah juga menyiapkan berbagai paket insentif untuk konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik," tutur Arifin. 

Terkait transisi energi, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan, "saya mendefinisikan transisi energi dari sisi pemerintah. Menurut kami, menurut ESDM transisi energi ini adalah suatu kebijakan dari pemerintah untuk merespon apa yang terjadi di global. Jadi kita merespon, global itu inginnya seperti ini. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga daya saing kita. Jadi saya memberikan planning-nya sesuatu yang sangat umum untuk semua. Bukan keperluannya ESDM, bukan keperluannya lingkungan saja."

Pemanfaatan produk energi bersih, sambung Dadan, dalam proses produksinya akan menjadi sebuah persyaratan masyarakat global dengan konsekuensi pajak lebih tinggi jika dalam proses produksinya menggunakan bahan bakar yang menghasilkan emisi tinggi.

"Kita harus bisa juga bersaing dengan negara-negara lain untuk tetap menjaga market kita, misalkan di Eropa. Asia sekarang mulai menerapkan prinsip-prinsip energi bersih. Jadi, jadi kira-kira tujuan besarnya seperti itu, jangan dibalik. Justru kita mendorong kemanfaatan energi terbarukan, kita ingin meningkatkan daya saing kita,"ujar Dadan.

Beberapa negara dilaporkan sudah meminta pajak yang tinggi untuk produk-produk yang terbukti menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan dan sebaliknya yang memiliki sertifikat penggunaan energi bersih untuk menghindari pajaknya.

"Saya dengar, Eropa itu akan mulai menerapkan carbon border tax-nya dua tahun lagi. Kan tidak lama, 2026 itu tidak lama untuk sebuah industri memastikan bahwa nanti akan bisa masuk ke sana. Nanti misal ada produk dari Indonesia, masuk, diekspor ke sana, ditanya. Maksudnya ditanya itu pasti ada sertifikasi, ada segala macam ini prosesnya menggunakan energinya seperti apa? Karbonnya seperti apa? Ketemu misalkan nih, untuk produknya kalau 1 ton menggunakan apa, mengeluarkan emisinya sekian nanti disana ada batas batasnya itu batas maksimumnya sekian, kalau terlewati boleh produknya masuk kesini saya kasih pajak tambahan, sehingga barang yang diproduksi bertambah harganya," jelas Dadan.