Pembatasan BBM Masih Terkendala Teknologi

NERACA

Jakarta - Pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan RFID (Radio Frequency Identification) masih terkendala masalah teknologi. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, teknologi yang akan digunakan untuk pembatasan BBM bersubsidi tersebut akan disediakan oleh Pertamina. \"Itu nanti, teknologinya sedang disiapkan oleh Pertamina,\" tutur Jero di kantornya, Jakarta, Selasa (13/8).

Dari sisi payung hukum, lanjut Jero, Kementerian telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri ESDM yang menjadi dasar hukum bagi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi menggunakan RFID.\"Payung hukum sudah ada, sudah ada SK saya untuk menggunakan teknologi, untuk menghemat dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan,\" jelas Jero.

Jero menambahkan pemerintah juga tetap mengawasi penggunaan BBM selama aktivitas mudik Lebaran kali ini. Pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan penggunaan BBM.\"Jadi premiumnya oke, solar oke, LPG oke, kemudian avtur tadinya kan avtur saya khawatir karena penerbangan tambah banyak sekali. Avtur juga oke, listrik oke,\" tutur Jero.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Pertamina Hanung Budya menyatakan pihaknya sebetulnya ingin agar pemasangan RFID di DKI bisa dimulai tepat waktu, yaitu pada awal Juli. Namun, sepertinya uji coba baru bisa dilakukan di beberapa SPBU saja, dan selebihnya pada pertengahan bulan.\"Kita akan lakukan uji coba, Juli tetap, jadi kita harapkan 276 SPBU di DKI akan seluruhnya bulan Juli, memang rada mundur, sekitar 2-3 minggu. Karena peralatan ini diimpor, impornya agak sedikit terlambat,\" ujar Hanung.

Namun sejumlah kalangan menilai rencana penerbitan smart card pengendali BBM dan pemasangan alat RFID di SPBU akan gagal di tengah jalan.\"Kok banyak banget proyek mercusuar bidang teknologi informasi seperti RFID, smart card, dan e-KTP, namun implementasinya masih jauh dari harapan, padahal kasus ringan seperti foto kopi e-KTP saja sudah gak jelas,\" ujar Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Rudi Rusdiah.

Menurut dia, Indonesia paling mudah dibohongi vendor asing padahal belum benar-benar mendatangkan manfaat dan hanya buang-buang duit. \"Semestinya uang subsidi BBM untuk membuat renewable energi saja, dan tidak tergantung sama gadget/alat,\" katanya.

Sebagaimana diketahui, memang pengendalian subsidi BBM penting dilakukan, selain untuk mengendalikan jumlah subsidi yang umumnya akan meningkat bila harga minyak naik, juga dapat mengarahkan subsidi agar tepat sasaran.

Salah satu pembatasan subsidi BBM menurut Direktur Pusat Tek. Informasi dan Komunikasi (PTIK-BPPT), Hammam Riza, bisa dilakukan dengan penggunaan smart card untuk pengaturan penggunaan BBM bersubsidi.\"Smart card tersebut layak menjadi solusi pembatasan subsidi BBM. Sebab kartu kendali berbasis smart card memiliki keunggulan, yakni dapat menyimpan dan menyajikan data transaksi secara dinamis,\" tuturnya.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan, kebijakan pemerintah soal pengendalian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mengundang kesalahpahaman di daerah, khususnya petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Disisi lain,aturan implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 1 Tahun 2013 tersebut mengatur pengendalian BBM jenis premium serta solar untuk kendaraan dinas, pengendalian BBM untuk sektor kehutanan atau perkebunan, serta transportasi laut.\"Implementasi Permen ESDM Nomor 1/2013 tersebut di lapangan ada kesalahpahaman oleh operator SPBU. Jadi menghambat dalam distribusi angkutan barang,\" kata Andriansyah, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda di kantor BPH Migas.

Kesalahpahaman yang dimaksud Andri adalah, operator barang yang mengangkut hasil perkebunan dan pertambangan tidak boleh menggunakan BBM subsidi. Padahal yang dilarang adalah khusus angkutan kehutanan dan pertambangan di sektor hulu bidang tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy Hermantoro bilang, Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013 hanya melarang truk barang pengangkut hasil pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.\"Kalau untuk truk angkut sektor hilir distribusi ke masyarakat, seperti dari pelabuhan tidak dilarang menggunakan BBM subsidi,\" tegas Edy.

Maka dari itu, Andri dan Edy mengimbau para pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat segera menyalurkan kembali BBM subsidi ke angkutan barang yang ada.

Seperti diberitakan sebelumnya, dampak kesalahpahaman itu, angkutan barang di Pelabuhan tanjung Perak, Surabaya mogok kerja. Sehingga, suasana pelabuhan tampak sepi karena ngkutan barang peti kemas tidak jalan.

BERITA TERKAIT

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

Banten Masih Butuh Banyak Impor Kimia Organik

Banten Masih Butuh Banyak Impor Kimia Organik NERACA Serang - Provinsi Banten masih membutuhkan banyak impor golongan barang bahan kimia…

BI Nilai Pelonggaran Bunga Masih Bisa Berlanjut

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia mengklaim pelonggaran suku bunga kredit perbankan masih dapat berlanjut di 2018, meskipun penurunan suku…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Impor Ponsel Turun Drastis - Produksi Nasional Disebut Tembus 60 Juta Unit

NERACA Jakarta – Industri telepon seluler (ponsel) di dalam negeri mengalami pertumbuhan jumlah produksi yang cukup pesat selama lima tahun…

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…