NERACA

Bandung - Pansus DPRD Jabar , dalam rangkaian pembahasan Raperda tentang Dana Talangan Pupuk dan Gabah pekan ini telah menggelar pertemuan dengan beberapa kalangan. Salah satunya lembaga HKTI. Dalam pertemuan tersebut, dihadirkan Wakil Ketua HKTI Jabar, Entang Sastraatmadja.

Entang, ketika dihubungi  Neraca usai menggelar rapat, Jumat (1/7) ybl mengungkapkan rencana diterbitkannya regulasi berupa Perda yang akan mengatur perihal dana talangan khususnya pupuk, dinilai merupakan langkah maju karena dengan kehadiran Raperda tersebut dapat menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi petani terutama dalam masalah pengadaan pupuk.

Merujuk kepada fakta, rata-rata penghasilan petani buruh di Jabar sebesar Rp 400.000 per KK per bulan, sulit bagi petani untuk mampu membeli pupuk. Dalam rangka mengimplemntasikan rencana regulasi tersebut, perlu disiapkan kelompok-kelompok tani yaitu Gapoktan karena dana yang disiapkan berupa dana bergulir.

Melalui Gapoktan tersebut, lanjut Entang, pupuk yang akan diberikan kepada petani dan gapoktan diharapkan memberikan andil dalam pengawasan dan distribusi dana talangan. Sehingga petani dapat memanfaatkan dana talangan, khususnya tatkala petani membutuhkan pupuk serta dana talangan. Dana talanagan itu merupakan dana bergulir tidak mengalami atau sedikit mengalami kemacetan sehingga pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Sementara itu, Kadis Perindag Jabar, Ferry Sofwan yang juga ditemui Neraca usai mengikuti rapat Pansus menambahkan, kesulitan yang dihadapi oleh petani dalam masalah pupuk bukan pada distribusinya, tetapi terletak pada terbatasnya kemampuan petani untuk membeli pupuk.

“Proses pendistribusian pupuk selama ini, telah diatur oleh pemerintah yang dirancang berdasarkan rencana pendistribusian dari line 1 sampai 4 sehingga untuk pendistribusian tidak ada masalah,”ujar Ferry.

Kehadiran Raperda tentang Dana Talangan Pupuk, nantinya akan memberikan dana talangan tatkala petani mengalami kesulitan untuk membeli pupuk. Merujuk kepada rencana dalam Raperda di tahun ini disiapkan dana sebesar Rp.10 miliar.

Anggota Pansus D, Humar Dani berpendapat, sejalan dengan akan dibentuknya Gapoktan dalam rangka pencairan dana talangan untuk pupuk gapoktan yang dibuat harus yang mempunyai kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai Gapoktan dibikin oleh instansi di tingkat bawah yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu sehingga dana tersebut tidak sampai kepada petani yang betul-betul membutuhkan. 

“Dalam mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diharapkan tersebut, dalam Perda perlu ada aturan yang pengatur perihal sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan,”papar dia.

Raperda tentang dana talangan pupuk, dinilai merupakan Raperda yang sifatnya akan mengatur hal-hal teknis sehingga dalam tataran implementasinya harus bersinergi dengan penataan pembangunan pertanian secara keseluruhan.

Untuk kepentingan hal tersebut, RTRW yang mengatur perihal  areal persawahan harus dipertegas, mengingat konversi lahan sawah selalu terjadi setiap tahun .