Eksplorasi Gas Diakui Belum Optimal

Sektor Energi

Jumat, 02/08/2013

NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menyatakan posokan dalam negeri mulai menipis. Alasannya, gas yang diambil dari sumber yang ada di daratan semakin lama semakin sedikit, sedangkan penemuan gas lebih banyak di laut dalam. Selain itu, lanjut dia, untuk eksplorasi gas memerlukan biaya mahal dan tekhnologi yang canggih dengan risiko yang besar pula.

“Biaya besar, resikonya juga besar, dan saat ini negara belum mampu mengoptimalisasikan itu,” katanya saat ditanya Neraca sesaat setelah diskusi Optimalisasi Regulasi Gas Nasional Menuju Tercapainya Harga Gas Bumi yang Tepat Guna Bagi Industri, di Jakarta, Rabu (31/7).

Susilo mengakui, pasokan gas domestik terbatas. Di samping terbatas, dan sebenarnya untuk menentukan harganya dilihat dari supalainya. Saat ini konsumsi terbesar gas untuk daerah Jawa dan Sumatera, sedangkan di Jawa sumbernya sedikit, makanya harus ngambil dari wilayah timur. “Selain biaya produksi yang besar, untuk dapat mendatangakan harus ada biaya distribusi, belum lagi penegembangan memerlukan biaya tinggi,” katanya.

Maka dari itu, sambung Susilo, pemerintah sekarang sedang kolaborasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perindustiran, SKK Migas dan yang lain untuk menentukan sumber gas yang mana saja yang potensial, serta pembenahan dari infrastruktur yang ada. “Perbaikan infrastruktur harus digeber, agar pemanfaatannya bisa lebih maksimal,” tukasnya.

Menurut Herman Agustiawan, Anggota Dewan Energi Nasional mengomentari terkait harga gas, dia menjelaskan, saat ini pemerintah masih mengeksport Liquified Natural Gas (LNG) sebagai pendapatan negara, sedangkan untuk harga domestik naik terus. Sedangkan pasokan dalam negeri kian menipis, sedangkan kebutuhan semakin meningkat. Maka dari itu, harga gas kian membumbung di dalam negeri. “Pasokan dalam negeri saat ini sudah terbatas, pemerintah harusnya berpikir bagaimana untuk bisa eksplorasi di luar bukan hanya mengebor dari dalam negeri saja,” tambahnya.

Itu sebabnya, di mata Herman, pemerintah harus harus membuat kebijakan nasional jangka panjang terkait optimalisasi rencana pembangunan jaringan pipa transmisi dan distribusi nasional. “Di samping itu, mengatur harga jual dan pasokan gas dan LNG,” imbuhnya.

Harmonisasi Kebijakan

Sedangkan menurut Edy Putra Irawady, Deputi Menko Bidang Industri dan Perdangan, saat ini memang harus ada keseimbangan kepentingan, tidak lagi bicara hanya ekspor, tapi harus bagaimana memikirkan agar regulasinya pas, untuk menentukan permintaan dan pasokan. “Memang keseimbangan pemakai gas dan perlindungan investasi bagi produsen gas, adalah tugas kita bersama. Harus bisa menjaga harmonisasi kebijakan, supaya rulenya enak,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini masih banyak kontrak terkait ekspor yang harus dicermati dari perhitungan alokasi dalam negeri. Karena memang peningkatan alokasi dalam negeri dan kenaikan porsi dalam negeri, menunjukkan bahwa banyak industri dalam negeri kekurangan pasokan gas, dan rencana investasi terkendala tidak adanya kepastian pasokan gas. “Kita harus me-review semua kontrak-kontrak migas dari situ kita kita bisa melihat keberpihakan terhadap nasional,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Safiun menyatakan bahwa sebagian besar gas Indonesia lebih banyak diekspor ke luar negeri. Padahal setiap tahunnya kebutuhan gas semakin meningkat seiring dengan semakin mahalnya harga bahan bakar fosil seperti BBM. "Produksi gas bumi hingga pada 2012 mencapai rata-rata 8.195 juta kaki kubik per hari (mmscfd) namun lebih dari 50% diekspor ke luar negeri," ungkap Safiun.

Ia menyesalkan kebijakan Pemerintah yang masih tidak mau memperbaharui kontrak mengenai harga gas dengan perusahaan perusahaan asing. Pasalnya harga gas yang di ekspor lebih murah dibandingkan dengan harga gas untuk domestik. Padahal, jika aturan Domestik Market Obligation (DMO) diterapkan secara ketat, pemerintah masih mampu mengekspor gas. Dalam catatan FIPGB, produksi gas dan minyak per hari mencapai 2,4 juta barel oil equivalen. "Artinya stok gas nasional sangat melimpah," katanya.

Terkait dengan infrastruktur gas seperti pipa gas, Safiun menilai bahwa Pemerintah perlu memastikan pasokan gas bumi jika ingin mempercepat pembangunan jaringan pipa distribusi di dalam negeri. Hal itu untuk menghindari tidak terpakainya jaringan pipa distribusi akibat tidak adanya pasokan gas. "Pasokan gas yang mau disalurkan itu mana. Jadi perlu kepastian gasnya, seperti gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah yang sejak 2005 lalu diputuskan, tetapi saat ini gasnya tidak ada," ungkapnya.

Safiun juga menyayangkan apabila Pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga gas di hulu sebesar 40%. Pasalnya, pada April lalu baru saja ada kenaikan harga gas sebesar 50%. Akan tetapi, pihaknya telah mendapatkan kepastian dari SKK Migas bahwa tidak ada kenaikan harga gas hulu. "Pada saat kenaikan April lalu, Pemerintah mengambil untung banyak. Katanya sih untuk pembiayaan APBN. Kalau sekarang dinaikkan lagi, pengusaha buntung dan Pemerintah untung besar," imbuhnya.