Pengamat: Wilayah Timur Tak Minati Mobil Murah - Haga Jual Niscaya Lebih Mahal

NERACA

Jakarta - Wilayah Indonesia Timur hampir pasti tidak akan menikmati mobil murah dan hemat energi (LCGC) yang diprogramkan pemerintah. Hal ini disebabkan karena harga mobil bertambah akibat biaya pengiriman dan faktor kondisi wilayah yang tidak sesuai dengan produk yang dikeluarkan.

Pengamat otomotif Suhari Sargo menerangkan masyarakat di wilayah timur seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua pasti tidak akan menikmati mobil tersebut. “Jadi produk ini bakalan dinikmati oleh masyarakat pada wilayah tertentu saja,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/7).

Dia mengatakan selama ini penjualan mobil memang di dominasi sebanyak 60% di wilayah Jawa, itu berarti jika produksi mobil LCGC dimulai pasti akan dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Sedangkan untuk wilayah Indonesia timur, sambungnya, sangat sukar untuk mendapatkan karena produk mobil murah dan hemat energi tidak sesuai dengan kondisi jalan yang berimbas pada melambungnya harga.

Harga mobil LCGC di wilayah timur, lanjutnya, pasti akan naik akibat biaya pengiriman produk mobil murah dan hemat energi. Menurutnya jika harga off the road seperti yang dipatok Pemerintah senilai Rp95 juta maka terjual di wilayah timur bertambah, belum lagi kelengkapan lain yang disempurnakan produsen.

Suhari menambahkan, agar roh awal mobil tersebut bisa dinikmati dengan harga yang sama Pemerintah harus mampu memberikan jalan keluar sehingga harganya tetap sama dan ongkos pengiriman bisa ditekan sehingga tidak akan ada lonjakan harga ketika sampai di wilayah luar jawa seperti Papua,Kalimantan, dan Sulawesi. “Pertanyaannya apakah ATPM bersedia memberikan subsidi terhadap biaya distribusi pengiriman mobil murah dan hemat energy?” ungkapnya.

Namun, hingga saat ini kalangan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yang siap mengambil bagian dalam program mobil murah dan hemat energi belum mendaftarkan produknya ke Kementerian Perindustrian.

Dua ATPM yang siap yakni Toyota dan Daihatsu mengaku kendala yang menghambat hal terkait belum adanya Petunjuk Teknis (Juknis) yang resmi dari Pemerintah terkait program tersebut.

Tunggu Juknis

Sebelumnya Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Jhonny Darmawan menerangkan pihak TAM hingga saat ini masih menanti Juknis (Petunjuk Teknis) dari Pemerintah. Juknis itu, ungkapnya, dianggap sebagai hal penting untuk memulai produksi tersebut.

Dia menerangkan Juknis dianggap sebagai pegangan bagi setiap ATPM untuk mulai mengerjakan program mobil murah. Menurutnya jika belum ada Juknis yang pasti dan mengatur, ATPM yang ingin memproduksinya belum bisa mengambil langkah lebih cepat.

Sampai saat ini, ada tiga ATPM yang sudah mengumbar untuk mengikuti program LCGC diantaranya Toyota, Daihatsu, dan Datsun yang siap dikelola oleh PT Nissan Motor Indonesia. Ketiga ATPM ini bahkan sudah menargetkan produksi dari masing-masing produk yang ingin diluncurkan.Toyota dengan produknya Agya sudah menargetkan produksinya sebanyak 6000 unit, Daihatsu melalui produknya Ayla sebanyak 3000 unit, dan Datsun dengan target yang ambisiusnya sebanyak 8000 unit.

Terkait insentif pajak buat ATPM, sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengungkap ada empat persyaratan untuk mendapatkan insentif pajak program LCGC. Pertama, setiap ATPM wajib memberikan hasil uji konsumsi bahan bakar, uji ketentuan teknis, bukti visual penggunaan tambahan merek Indonesia, termasuk model dan logo yang mencerminkan Indonesia.

BERITA TERKAIT

Pasar Murah Efektif Jaga Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok

NERACA Jakarta – Kepala Perum Bulog Divisi Regional Aceh Sabaruddin Amrullah menyatakan pasar murah yang digelar di seluruh kabupaten/kota di…

Pemda Sukabumi Gelar Bazar Murah

Pemda Sukabumi Gelar Bazar Murah NERACA Sukabumi – Pemerintah Daerah (Pemda) Sukabumi menggelar bazar murah selama di Halaman Sekolah Tinggi…

ANGGOTA DPR BERHARAP DEMO SEGERA BERAKHIR - Darmin: Aksi Demo Tak Berdampak Signifikan

Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini dampak aksi demonstrasi 22 Mei 2019 tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi investasi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Akuakultur - KKP Lakukan Konsultasi Publik Aturan Usaha Pembudidayaan Ikan

NERACA Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakuan konsultasi publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang…

RI-Belanda Kolaborasi Genjot Daya Saing Industri

NERACA Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sepakat untuk terus berkolaborasi dalam upaya peningkatan daya saing industri nasional…

KIARA: KPK Harus Tangkap Mafia Pengadaan Kapal Nelayan

NERACA Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan menangkap mafia…