Indef: Jangan Gunakan Debt Ratio

NERACA

Jakarta – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan bahwa penggunaan debt ratio dalam mengukur jumlah utang Indonesia kuranglah tepat karena mengaburkan jumlah utang sebenarnya.

“Walaupun utang pemerintah terus bertambah, pemerintah mengklaim debt ratio memiliki tren negatif. Pada 2000 debt ratio sebesar 89%, kemudian terus turun hingga pada 2011 hanya sebesar 24%. Penurunandebt ratio dikarenakan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang meningkat tajam sejak 2000, dari Rp1.390 triliun kemudian meningkat hampir enam kali lipat pada 20112 menjadi Rp8.421 triliun,” kata Eko kepada Neraca, Senin (22/7).

Oleh karenanya, lanjut Eko, wajar jika debt ratio Indonesia terus menurun. Namun, indikator ini cukup rapuh jika digunakan untuk menilai kemampuan membayar oleh perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi inilah yang selalu menjadi basis argumen pemerintah untuk melakukan utang. Padahal faktanya kontributor terbesar PDB Indonesia adalah konsumsi rumah tangga dan investasi swasta.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga mengatakan bahwa dalam mencapai target pertumbuhan sesuai APBN-P 2013 sebesar 6,3%, andalannya adalah konsumsi rumah tangga dan investasi.

Konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik, kata Hatta, akan dipertahankan di tengah inflasi tinggi ini dengan cara memberikan beberpa bantuan yang utamanya menyasar masyarakat kelas menengah bawah. Beberapa di antaranya adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Raskin (Beras Miskin). Sementara untuk meningkatkan investasi di Indonesia adalah dengan mempermudah terutama modal asing agar mudah utuk masuk ke Indonesia.

Menurut Eko, dengan perhitungan pemerintah menggunakan debt ratio, maka seakan-akan jumlah utang pemerintah berkurang, padahal secara kuantitas utang pemerintah bertambah. “Sebagai akibat perilaku pemerintah yang mudah berutang menyebabkan beban bunga dan cicilan utang terus bertambah. Pada 2000, cicilan bunga utang pemerintah hanya sekitar Rp50 triliun. Kemudian trennya secara umum cenderung terus meningkat hingga pada tahun 2012 menjadi Rp100,5 triliun, walaupun rasionya terhadap belanja negara terus menurun,” jelas Eko.

Andai penyerapan anggaran tidak bermasalah, lanjut Eko, dan dilakukan dengan efektif dan efisien, sebenarnya berutang adalah suatu hal yang wajar dalam memacu perekonomian. Permasalahan muncul ketika pemerintah berutang namun digunakan untuk pembiayaan program yang tidak produktif, dan lebih parah lagi komitmen utang banyak yang tidak terserap.

Yang lebih ironi, lanjut Eko, adalah tentang kualitas serapan anggaran tersebut. Komposisi belanja Pemerintah Pusat sebagian besar dihabiskan untuk pos-pos yang kurang produktif. Pengeluaran terbesar Pemerintah Pusat digunakan untuk belanja subsidi, belanja pegawai, dan pembayaran bunga utang.

Ketiga pos belanja ini menghabiskan anggaran Pemerintah Pusat rata-rata sekitar 60% dari total belanja selama 2005-2013. Tren belanja subsidi secara umum cenderung fluktuatif (tergantung fluktuasi harga minyak dunia), menghabiskan sekitar 20-40% dari total belanja Pemerintah Pusat, sedangkan belanja pegawai trennya terus meningkat sekitar 15-20%, dan pembayaran bunga utang terus menurun.

Eko menambahkan, fenomena menarik lainnya mencermati kebijakan fiskal pascareformasi adalah utang dalam negeri pemerintah yang meningkat tajam. Sebelum reformasi, Pemerintah hanya menggunakan utang luar negeri sebagai tambahan pembiayaan pembangunan. Kemudian pascareformasi, instrumen utang dalam negeri mulai digunakan untuk membiayai kekurangan pembiayaan pembangunan. [iqbal]

Related posts