NERACA

Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan kebijakan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) terutama untuk perkebunan dan pertambangan. Program ini untuk menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, untuk mendukung konversi BBM ke BBG, pemerintah bekerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan swasta dalam membangun serta menyediakan Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG) serta gas di wilayah timur Sumatera.

KKKS tersebut adalah PT Medco E&P, yang telah menyanggupi akan membangun SPBG di Muara Enim guna memudahkan kendaraan perkebunan dan pertambangan membeli bahan bakar gas.\"Sementara PT Sinar Mas akan mengkonversi sekitar 1.000 truknya yang semula menggunakan BBM ke bahan bakar gas,\" kata dia mengutip situs resmi Kementerian ESDM, di Jakarta, Senin (22/7).

Menurut Susilo, truk-truk pertambangan dan perkebunan akan didorong menggunakan bahan bakar gas karena pada kenyataannya, penyalahgunaan BBM banyak terjadi di kedua sektor ini. ”Dengan menggunakan gas, kita harapkan jumlah BBM bisa dikontrol,” tagas Susilo.

Susilo memastikan pemerintah bersungguh-sungguh mendorong kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas, mengingat produksi minyak yang semakin berkurang, sementara gas masih berlimpah. Selain itu, konversi juga bertujuan menekan subsidi BBM.

Saat ini, kebutuhan BBM Indonesia saat ini mencapai 1,4 juta barel per hari. Padahal produksi minyak hanya 850.000 juta barel. Untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah terpaksa melakukan impor minyak mentah dan BBM. Diperkirakan tahun depan, sejalan dengan peningkatan konsumsi BBM 8% per tahun, kebutuhan BBM dapat mencapai 1,6 juta barel per hari. ”Pemerintah berupaya mengurangi impor tersebut dengan melakukan konversi BBM ke bahan bakar gas,” katanya.

Lakukan Konversi

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melakukan konversi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi ke Bahan Bakar Gas (BBG), untuk kendaraan operasional dalam rangka mengurangi emisi gas buang dan mengurangi penggunaan BBM.

Pada Januari hingga Juni 2013, SKK Migas dan KKKS sudah melakukan konversi penggunaan BBM non subsidi ke BBG untuk 117 unit kendaraan operasional di enam KKKS, yaitu Chevron Pacific Indonesia sebanyak 56 unit, Medco EP (37 unit), Pertamina EP (10 unit), PHE ONWJ (5 unit), PHE WMO (4 unit), dan ConocoPhillips (5 unit).

Dari konversi penggunaan BBM non subsidi ke BBG bagi 117 unit kendaraan operasional tersebut, terdapat potensi pengurangan emisi CO2e/tahun sebesar 340,47 ton per tahun, dan ada potensi penghematan biaya BBM non subsidi per tahun untuk 117 unit kendaraan operasional sebesar Rp 1,5 miliar per tahun dengan asumsi harga Pertamax per 15 Juni Rp 9.100 per liter.

“Apa yang kami lakukan di industri hulu minyak dan gas bumi dalam mendorong konversi BBM ke BBG memang sangat kecil. Tapi kami yakin bahwa dengan memulai dari diri sendiri, dari sesuatu yang kecil untuk perubahan yang besar maka perubahan besar itu dapat diwujudkan,” ujar  Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas, Agus Budiyanto.

SKK Migas berharap, program ini juga akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan jumlahnya di tahun-tahun mendatang untuk seluruh kendaraan operasional KKKS di seluruh wilayah Indonesia.

Total jumlah kendaraan operasional KKKS pada tahun 2013 mencapai 2.846 unit kendaraan sementara asumsi pengurangan emisi rata-rata per unit kendaraan dari program konversi penggunaan BBM ke BBG sebesar 2,91 ton CO2e per tahun dan penghematan BBM rata-rata per unit kendaraan sebesar 1.432,3 liter per tahun.

Maka jika program konversi penggunaan BBM non subsidi ke BBG dilaksanakan untuk 2.846 kendaraan operasional akan terdapat potensi pengurangan penggunaan BBM hingga mencapai 4.076.325 liter per tahun atau setara dengan penghematan sebesar Rp 37 miliar per tahun dan pengurangan emisi sebesar 8.281,86 ton CO2e per tahun.

“SKK Migas sangat berharap program konversi penggunaan BBM ke BBG di industri hulu migas dapat terlaksana secara keseluruhan namun demikian pelaksanaan program ini juga akan sangat tergantung pada infrastruktur penyedia BBG seperti stasiun pengisi BBG dan lainnnya,” pungkasnya.