Industri Petrokimia Jadi Prioritas Kemenperin

NERACA

Jakarta - Indonesia masih belum bisa mandiri untuk memenuhi produk-produk petrokimia yang menjadi kebutuhan industri nasional. Mulai dari hulu seperti propylene, ethylene dan methanol, maupun produk petrokimia antara (intermediate) seperti polypropylene dan polyethylene.

Produk-produk tersebut hingga kini sebagian besar masih diimpor khususnya dari Thailand dan Singapura. Sebab itu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri petrokimia menjadi prioritas pembangunan industri nasional guna memperkuat struktur industri petrokimia hulu ke hilir.

\"Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor yang terus meningkat dan mencapai US$ 8,5 miliar pada tahun 2012 lalu,\" ujar Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Berdasarkan data Kemenperin, pasokan ethylene masih defisit 670 ribu ton karena pasokan dari dalam negeri baru sebesar 440 ribu ton per tahun. Padahal kebutuhan mencapai 1,11 juta ton per tahun.

Kemudian untuk produk propylene, pasokan dalam negeri baru mencapai 680 ribu ton, sedangkan kebutuhan 950 ribu ton per tahun.

Produk polyethylene dari kebutuhan 850 ribu ton, pasokannya baru mencapai 350 ribu ton. Produk polypropylene dari kebutuhan mencapai 1,2 juta ton per tahun, pasokannya hanya 510 ribu ton.

Begitu pula produksi methanol dalam negeri yang baru mencapai 600 ribu ton, sedangkan kebutuhan 800 tibu ton per tahun. Produksi propane dan butane (LPG) dalam negeri juga baru mencapai 2,598 juta ton sedangkan kebutuhan 4,231 juta ton per tahun.

Bahkan khusus naphtha, Indonesia belum sama sekali mampu memproduksinya sehingga harus mengimpor seluruh kebutuhan yang mencapai 1,268 juta ton per tahun.

Pembangunan Pabrik

Sebelumnya,Panggah juga mengungkap, dengan adanya pabrik petrokimia baru yang rencananya akan dibangun di Papua Barat diharapkan mampu menekan angka impor bahan baku Indonesia.

\"Proyek-proyek ini akan bisa mengurangi importasi bahan baku yang menurut data pada tahun 2012 mencapai 16 miliar dolar AS untuk bahan baku kimia,\" kata Panggah.

Ia mengatakan dengan adanya kerjasama tersebut akan dihasilkan produk-produk dasar, seperti propylene dan polypropylene, yang nantinya tidak akan mengurangi importasi bahan baku tersebut.

\"Diharapkan, pada tahun 2019 akan mulai beroperasi, yang kita upayakan adalah bagaimana sesegera mungkin untuk mendapatkan alokasi gasnya,\" katanya.

Panggah menjelaskan langkah pembangunan pabrik tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan dua sektor penting di Indonesia yang terkait dengan industri kimia dasar dan logam dasar.

\"Dua industri dasar tersebut kita dorong pengembangannya, hal tersebut penting karena selaras dengan peningkatan pertumbuhan industri dalam negeri, yang akan meningkatkan kebutuhan bahan baku dan juga barang modal,\" katanya.

Ia mengatakan nantinya hasil dari pabrik yang diperkirakan akan menelan investasi sebesar US$ 1,8 miliar tersebut akan diperuntukkan bagi pasar dalam negeri. \"Kebutuhan dalam negeri cukup besar, maka nantinya akan diperuntukkan bagi pasar dalam negeri,\" kata dia.

BERITA TERKAIT

Pengusaha Optimistis Regulator Dukung Industri

NERACA Jakarta – Pelaku usaha mengaku optimistis dengan hasil pemilihan umum yang baru dilansir Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa pemerintah…

Gelar Bazar Lebaran - Pemerintah Terus Dorong Industri Jaga Ketersediaan Pasokan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian senantiasa mendorong sektor industri manufaktur agar siap memenuhi kebutuhan konsumen terutama di pasar domestik selama…

Industri Perikanan Fokus Sejahterakan Nelayan

NERACA Jakarta – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menginginkan program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan selanjutnya dapat benar-benar fokus…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Akuakultur - KKP Lakukan Konsultasi Publik Aturan Usaha Pembudidayaan Ikan

NERACA Bandung - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakuan konsultasi publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang…

RI-Belanda Kolaborasi Genjot Daya Saing Industri

NERACA Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda sepakat untuk terus berkolaborasi dalam upaya peningkatan daya saing industri nasional…

KIARA: KPK Harus Tangkap Mafia Pengadaan Kapal Nelayan

NERACA Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan menangkap mafia…