Nasib TKI di Negeri Jiran

Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan seribu satu macam masalah. Permasalahan yang tidak pernah terselesaikan, dan akankah dapat diselesaikan? Tapi pernahkah kita duduk diam dan merenung sejenak, Mengapa masalah itu bisa terjadi? Benarkah semua kesalahan ada pada pihak majikan? Apakah TKI selalu benar, dan paling benar sehingga mereka tidak patut dipersalahkan. Dan bagaimanakah dengan pengiriman mereka keluar negeri, apakah sudah sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada? Apakah para TKI dapat mengerti aturan di negara dimana kelak mereka tinggal?

Bayangkan penduduk Indonesia yang berasal dari desa terpencil yang tidak mengetahui betapa pesatnya perkembangan zaman, kemajuan IPTEK yang luar biasa. Dan mereka harus dihadapkan dengan peralatan yang lebih canggih yang tidak dapat mereka gunakan. Bisa kita bayangkan kalau mereka dipaksa mengoperasikannya, bisa jadi peralatan itu akan menjadi rusak, dan mengakibatkan majikan marah besar.

Kasus Ruyati sungguh ironis sekali, andai saja umurnya tidak dipalsukan, maka Ruyati tidak dapat berangkat sebagai TKI, umur dapat menjadi quality control pertama.

Umur tua dimudakan, umur muda dituakan, yang belum mahir dimahirkan, yang belum kompeten dikompetenkan. Jangan hanya menyalahkan salah satu pihak, but think out of the box dari berbagai sisi. Penghentian pengiriman TKI bukanlah menjadi jalan keluar, tetapi ketatnya prosedur atau quality control untuk pengiriman adalah hal terbaik yang mungkin dapat kita lakukan.

Ferina Y. Nababan, Jakarta

BERITA TERKAIT

Menteri Luar Negeri - Indonesia Akan Terus Bersama Palestina Sampai Merdeka

Retno Marsudi Menteri Luar Negeri Indonesia Akan Terus Bersama Palestina Sampai Merdeka Padang - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan…

TOTAL UTANG INDONESIA MENINGKAT 69% - Indef: Utang Luar Negeri RI Belum Optimal

Jakarta-Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, nilai tambah dari utang yang ditarik selama ini belum optimal…

PALING LAMA PARKIR DEVISA TIGA BULAN - DHE Wajib Disimpan di Dalam Negeri

Jakarta-Pemerintah akhirnya resmi menerbitkan aturan yang mewajibkan pengusaha untuk memarkir devisa hasil ekspor  (DHE) di dalam negeri paling lama 3 bulan,…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Manajemen Sampah Plastik

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Tema debat Pilpres ke-2 Minggu (17/2) adalah ‘Energi, Pangan,…

Indonesia 2045, Antara Lumbung Pangan Dunia dan Krisis Pangan

Oleh : Abdul Aziz, Mahasiswa Fisipol di PTN Jakarta   Masa kampanye yang tinggal beberapa minggu lagi membuat intensitas kampanye…

Debat Capres Harusnya Tampilkan Tema Kelautan-Perikanan

Oleh: Muhammad Razi Rahman Debat calon presiden putaran kedua memang menampilkan tema pangan, yang di dalamnya juga termasuk pangan perikanan,…