BSBI Tak Bisa Awasi OJK

NERACA

Jakarta - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bidang Perbankan, Nelson Tampubolon, menegaskan kalau Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) tidak bisa mengawasi OJK lantaran tugas BSBI adalah mengawasi Bank Indonesia (BI), meskipun pengaturan perbankan akan beralih dari bank sentral ke OJK. Hal ini, kata Nelson, searah dengan pasal yang menjadi cikal bakal kelahiran BSBI yakni UU No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI.

“Sebenarnya asal ada di UU-nya diatur seperti itu, OJK diawasi siapa saja tidak ada masalah. Tetapi yang namanya Badan Supervisi Bank Indonesia, yaitu kewenangannya mengawasi BI,” jelas Nelson di Jakarta, Kamis (4/7). Meskipun demikian, Nelson menjelaskan OJK akan terbuka jika ke depannya dibentuk badan supervisi khusus mengawasi OJK. Namun, pembentukan badan pengawasan OJK ini harus berdasarkan UU sebagai legalitas keberadaannya.

“Kami akan terbuka apabila dibentuk badan khusus dalam pemgawasan. Namun, semuanya kan harus sistem UU,” tambahnya. Sedangkan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengharapkan lima orang anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang akan dipilih melalui prosesfit and proper testhari ini bisa menjadi perpanjangan tangan DPR untuk mengawasi kinerja Bank Indonesia. Hal ini tugas yang terpenting dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada BI sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

“Kami ingin anggota yang independen. Orang ini harus dapat menjadi perpanjangan tangan DPR dalam mengawasi BI,” ungkap Harry Azhar. Perlu diketahui, semenjak kehadiran OJK, fungsi pengawasan perbankan yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI) secara bertahap hingga 2014 mendatang beralih ke lembaga pimpinan Muliaman Darmansyah Hadad tersebut.

Perpindahan fungsi itu rupanya memunculkan niat dari beberapa anggota komisi XI DPR untuk memperluas fungsi Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) untuk ikut menelaah dan mengawasi OJK. Menanggapi gagasan tersebut, calon anggota BSBI, Fadhil Hasan menyatakan, pihaknya siap melakukan pengawasan terhadap OJK. Dengan catatan, ada penugasan secara resmi dari komisi XI DPR.

\"Jika ada penugasan dari Komisi XI dan sepanjang tidak ada larangan secara hukum, maka saya merasa penelaahan dan analisa terhadap OJK adalah sesuatu yang memadai,\" ujar Fadhil, kemarin. Menurut dia, pengawasan terhadap kinerja OJK sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh BSBI, sepanjang DPR sebagai lembaga pengawas otoritas keuangan menugaskan BSBI untuk mengawasi OJK. \"Karena fungsi BSBI adalah alat atau instrumen pengawasan dari DPR, maka BSBI bisa memenuhi apapun permintaan Komisi XI sepanjang tidak dilarang oleh Undang-undang,\" tandasnya. [mohar]

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Industri Hijau Bisa Masuk Bagian Program Digitalisasi Ekonomi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia agar semakin meningkatkan kegiatan yang terkait…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

BANYAK FINTECH ILEGAL DARI CHINA - Satgas OJK Tindak Tegas 404 Fintech Ilegal

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi akhirnya menghentikan kegiatan usaha dari 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer to…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…