NERACA

Jakarta -  Meski pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan aksi penimbunan oleh sejumlah oknum masyarakat masih saja berlangsung.

Kepala BPH Migas, Andy Noorsaman Sommeng mengatakan penyalahgunaan BBM bersubsidi terus berlangsung karena masih adanya disparitas antara harga BBM bersubsidi dan non subsidi. \"Masih ada, disparitas premium Rp 3.000, solar Rp 4.000, orang masih untung dibandingkan efek jeranya,\" kata Andy, di Jakarta, Rabu, (26/6).

Menurut Andy penyalahgunaan BBM bersubsidi kemungkinan besar masih akan terus terjadi selama masih ada perbedaan harga antara BBM yang disubsidi dan BBBM dengan nilai keekomian. Posisi tersebut memungkinkan oknum yang tidak bertanggung jawab berani memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan. \"Selama orang bisa mengambil keuntungan, (penimbunan) itu masih ada,\" tegasnya.

Kondisi ini diperparah dengan efek jera dari penegak hukum yang dianggap terlalu ringan. Hal itu menyebabkan para pelaku penimbunan tidak segan mengulangi aksi kejahatannya. \"Efek jeranya masih kecil, dalam UU hukum maksimal Rp 5 miliar, cuma yang jual BBM pakai botolan dihukum begitu nggak mungkinlah,\" tutunya.

Meski demikian, BPH Migas mengapresiasi kinerja aparat kepolisian yang terus melakukan penindakan terhadap oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi. Salah satunya adalah penggagalan aksi penimbunan seperti yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Lima Alasan

Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy berpendapat setidaknya ada lima alasan yang rasional mengapa BBM bersubsidi harus dirasionalisir naik, dengan atau tanpa kompensasi. \"Harga BBM bersubsidi Rp 4.500 per liter terlalu murah, jauh berbeda dengan harga BBM industri yang mencapai Rp 9.300 per liter,\" kata dia.

Menurut Rommy, sapaan akrabnya, harga BBM di Indonesia termurah di kawasan ASEAN dibandingkan harga Rp 4.500 di Indonesia untuk Ron 90, misalnya dengan Vietnam untuk Ron 92, yang mencapai Rp 15.553, di Laos Rp 13.396, di Kamboja Rp 13.298, di Myanmar Rp 10.340. \"Bahkan harga BBM bersubsidi Indonesia adalah yang termurah di dunia untuk ukuran negara net importer,\" kata Rommy.

Murahnya harga BBM telah merangsang penyelundupan, baik kepada sektor industri atau pertambangan, maupun penyelundupan ke luar negeri.Sebagai bukti nyata, lanjut dia, adanya dugaan penimbunan atau penyelundupan BBM oleh seorang oknum polisi di Papua, \"Jika seorang oknum AIPTU saja demikian, bukankah besar kemungkinan banyak lagi oknum lainnya,\" imbuhnya.

Bukti lain, lanjut Rommy, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan DPR bersama pemerintah setiap tahunnya selalu terlampaui, yang berarti pertumbuhan tingkat konsumsi BBM bersubsidi selalu melampaui prediksi pertumbuhan konsumsi berdasarkan jumlah kendaraan. \"Disinyalir jebolnya kuota ini karena penyelundupan dimana-mana,\" tegas Rommy.

Harga BBM fosil yang murah, kata Rommy, menghambat munculnya energi alternatif, seperti bahan bakar nabati, baik berbasis etanol maupun CPO. \"Tidak bisa bersaing,\" tegasnya. Bahan bakar alternatif seperti gas, menurut dia, tidak berkesempatan tumbuh karena harganya relatif dekat dengan BBM bersubsidi.

Sejak awal dekade 2000, Rommy menjelaskan bahwa Indonesia telah beralih status dari negara eksportir menjadi net importir minyak. Hal itu dibuktikan dengan importasi BBM dan minyak mentah yang mencapai lebih sepertiga dari kebutuhan nasional, sehingga harga BBM nasional sangat bergantung kepada harga internasional. \"Publik perlu diberikan pemahaman bahwa perlu pergeseran paradigma dlm meletakkan Indonesia dari eksportir menjadi importir,\" ujar dia.

Akibat impor BBM yang terus naik, menurut Rommy, berimbas pada defisit fiskal membengkak sehingga mengancam neraca pembayaran. \"Subsidi BBM yang berlangsung selama ini tidak sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang menyebutkan subsidi disediakan untuk kelompok masyarakat tidak mampu,\" papar dia.

Kenyataannya, lanjut Rommy, subsidi BBM dinikmati lebih 70% oleh kelas menengah pemilik mobil pribadi dan sepeda motor bersilinder tinggi. Sehingga pengurangan subsidi BBM yang disertai kompensasi kepada masyarakat golongan ekonomi terlemah dimaksudkan untuk membenahi subsidi yang salah sasaran itu. \"Seperlima APBN kita tersedot untuk subsidi energi yg bersifat konsumtif,\" tegas Rommy.

Ruang gerak belanja negara untuk sektor produktif yang lebih bersifat jangka panjang, kata Rommy, menjadi terbatas. Akibatnya daya saing yang tercipta di pasar internasional semu, didominasi oleh produk mentah yang mengandalkan buruh murah dan harga energi yang murah. \"Padahal murahnya harga energi karena disubsidi,\" kata dia.