Kenaikan Dana Pilgub dan Wagub 2013, Diungkapkan Pemprov Jabar

NERACA

Bandung – Meskipun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat masih tersisa dua tahun lagi, namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengajukan anggaran senilai kurang lebih Rp 1 triliun. Biaya Pilgub dan Wagub Jawa Barat itu mengalami kenaikan dibanding dengan Pilgub 2008 yang besarnya Rp 650 miliar.

Pemprov. Jabar, telah menyampaikan alasan perihal kenaikan dana Pilgub dan Wagub tahun 2013. Hal tersebut, disampaikan secara resmi oleh Gubernur Jabar, H.Ahmad Heryawan dalam sidang paripurna yang berlangsung pekan ini.

Gubernur, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, kenaikan biaya penyelenggaraan Pilgub dan Wagub tahun 2013 dari tahun 2008, disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, adanya perubahan jumlah pemilih. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih pada Pilgub dan Wagub tahun 2008 sebanyak 27.972.924 dan pada Pilpres dan Wapres tahun 2009 sebanyak 30.124.261.

Dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan tersebut, asumsi kenaikan dana Pilgub dan Wagub Jabar tahun 2009 cukup rasional. Jumlah pemilih berimplikasi kepada jumlah TPS yang harus disediakan sebanyak 68.000 TPS dengan rasio rata-rata per TPS untuk 500 orang pemilih.

Alasan kedua, adanya calon perseorangan yang harus diverifikasi secara faktual di lapangan. Sesuai ketentuan, verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan dilakukan terhadap seluruh pendukung, bukan sampling sehingga kebutuhan anggaran sangat besar, mengingat jumlah minimal dukungan kepada setiap pasangan calon sebesar 3% dari jumlah penduduk.

Gubernur, menambahkan berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemda dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Perda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai tahap awal pembentukkan dana cadangan, direncanakan pada Perubahan APBD Tahun anggaran 2011 yang dialokasikan sebesar Rp.200 miliar.

Seluruh Tahapan

Tentang rincian dana kebutuhan dana dan rencana alokasi, alokasi dana akan diperuntukkan untuk seluruh tahapan Pilgub dan Wagub, yang akan dimulai dari Oktober 2012 sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wagub Jabar pada 13 Juni 2013.

Jumlah anggaran yang dibutuhkan terdiri dari empat komponen yaitu untuk penyelenggaraan Pilgub dan Wagub oleh KPU, pengawasan penyelenggaraan Pilgub dan Wagub oleh Panwaslu Provinsi yang dibentuk oleh Bawaslu, Desk Pilkada dan Instansi vertikal.

Komponen kesatu, untuk penyelenggaraan Pilgub dan Wagub putaran 1 yaitu sebesar Rp.649.908.555.767,-. Sedangkan untuk putaran II sebesar Rp.327.971.635.374,- sehingga total yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.977.880.191.141,-.

Komponen kedua, dipergunakan untuk pengawasan penyelenggaraan Pilgub dan Wagub yaitu sebesar Rp.125.miliar,-. Komponen ketiga, dipergunakan untuk Desk Pilkada yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 untuk mengambil langkah-langkah dan antisipasi mengenai keadaan penyelenggaraan pemerintahan, kondisi sosial politik dan keamanan serta memberikan fasilitasi pada tahap pelaksanaan Pilgub dan Wagub.

Komponen keempat, dipergunakan untuk biaya pengamanan penyelenggaraan Pilgub dan Wagub oleh instansi vertikal.Koordinasi dilakukan dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam III/Siliwangi dan Kodam Jaya. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.51,894 miliar.

Sementara itu sejumlah fraksi di DPRD Jabar menilai, usulan dana Pilgub dan Wagub Jabar 2013 tersebut realtif mahal. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mengakaji usulan pihak eksekutif itu.

BERITA TERKAIT

Pemprov DKI : 6 Proyek Tol Diambil Pemerintah Pusat

    NERACA  Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan enam proyek tol dalam kota telah diambil alih oleh…

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pendapatan Sektor Pajak

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pendapatan Sektor Pajak  NERACA Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi capaian pendapatan dari sektor…

Kemensos Pede Kenaikan PKH Rp32 Triliun Disetujui DPR

    NERACA Jakarta – Kementerian Sosial optimistis kenaikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dua kali lipat mencapai Rp32…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional NERACA Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis…

KABUPATEN SUKABUMI - Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung

KABUPATEN SUKABUMI  Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung NERACA Sukabumi - Harga telur dan ayam potong di wilayah Kabupaten…

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket - Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung”

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung” NERACA…