Berisiko Tinggi, Industri Hulu Butuh Peran Pemerintah

NERACA

Jakarta- Pembangunan industri hulu di Indonesia memerlukan campur tangan pemerintah. Sebab, pengembangan industri hulu punya berisiko tinggi (high risk) dan pengembalian investasi yang lama (low return), sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan.

Demikian dijelaskan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Sudirman M Rusdi di Jakarta, Rabu (24/6). Rusdi menjelaskan, dalam membangun industri hulu di berbagai negara banyak yang dilakukan oleh BUMN pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta.

Lebih Jauh Sudirman mengatakan, pengembangan industri hulu merupakan tindakan yang sangat strategis karena juga akan membantu industri antara hingga ke industri hilir. Selain itu, Rusdi juga mengingatkan bahwa saat ini semakin minim ketersediaan sumber daya alam, sementara tingkat kesejahteraan masih jauh dari pemerataan. Sedangkan kondisi ironi kini dinilai tengah berlangsung karena Indonesia dikenal kaya dengan sumber daya alam tetapi relatif miskin ekonominya dibanding negara-negara yang minim atau tidak memiliki sumber daya alam.

Kadin juga menilai, permasalahan industri nasional seperti masalah perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah hingga pembangunan infrastruktur yang masih jauh dari memadai, akibat dari tidak harmonisnya kebijakan lintas sektoral di dalam pemerintah. \"Kendala utama dalam proses pemanguna nasional saat ini antara lain adalah kurangnya sinergi kebijakan dan koordinasi program antarkementerian,\" kata Rusdi.

Itu sebabnya, ujar Sudirman, diperlukan segera harmonisasi antarsektor yang antara lain diimplementasikan integrasi pelayanan satu atap agar lebih efektif. Menurut dia, dunia usaha sangat mendambakan konsep industrialisasi yang benar-benar konsisten dan mendasar karena legislasi yang ada saat ini belum terintegratif. \"Legislasi yang masih terlalu berorientasi sektoral perlu kita ubah. Sikap \'business as usual\' dan distorsi kebijakan karena tarik-menarik kepentingan haruslah dihentikan,\" ucapnya.

Di samping itu, Indonesia yang terdiri atas 34 Provinsi dan sekitar 500 daerah otonom kabupaten/kota selama ini berjalan sendiri-sendiri, dan bahkan saling bersaing dalam pola yang sama sekali tidak sinergis. Harapannya agar dapat segera dilakukannya dialog yang insentif guna terciptanya kesepahaman visi dan misi antarkementerian. \"Setiap pihak terkait dapat mengambil peran dalam memajukan perindustrian nasional,\" tuturnya.

Semi Industri

Sementara itu, Ketua Tim Kerja RUU Perindustrian Kadin Indonesia, Rauf Purnama, menilai Indonesia masih termasuk di dalam kategori negara semi-industri berdasarkan perhitungan sumbangan sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). \"Sesungguhnya Indonesia sudah masuk dalam kategori sebagai negara semi-industri,\" katanya.

Purnama menjelaskan, menurut standardisasi Organisasi Pembangunan Industrial PBB, negara dapat dikelompokkan kelompok negara industri apabila sumbangan mencapai lebih dari 30%. Negara semi-industri apabila 20 – 30%, negara dalam proses industrialisasi apabila 10 – 20%, dan negara nonindustri apabila kurang dari 10%. \"Nilai kontribusi yang dicapai (Indonesia) ini padahal belum mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam,” ungkapnya.

Bila Indonesia mau mengerahkan kebijakan pengembangan industrinya melalui pemanfaatan SDA, lanjut Purnama, maka nilai kontribusi industri terhadap PDB mampu dicapai berlipat-lipat dan dapat tumbuh secara lebih signifikan. Upaya itu, menurut dia, tentu akan mendapatkan hasil yang optimal bila pengembangan sektor industri didukung oleh teknologi industri atau teknologi proses yang dapat diperoleh antara lain melalui lisensi dan riset.

\"Untuk itu, fokus pengelolaan sektor industri harus ditata kembali sehingga harus mampu mendukung dan menjadi landasarn bagi berkembangnya industrialisasi di Indonesia,\" jelasnya.

Kadin menyimpulkan bahwa untuk masukan RUU Perindustrian, Indonesia dalam kerangka dasar pengembangan industrialisasi harus berbasis pada sumber daya alam yang strategis. Hal tersebut dinilai karena akan meningkatkan penerimaan negara (pajak/non-pajak), meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan perolehan atau penghematan devisa dan menumbuhkembangkan pengusaha nasional. Sementara produknya dimanfatkan oleh bangsa Indonesia dan juga bisa diekspor serta memperkuat struktur industri nasional sehingga mampu bersaing di pasar global.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo membenarkan bahwa koordinasi dan sinergi antarkementerian masih kurang. Untuk itu, kata Susilo, perlu sekali banyak pertemuan dan pembahasan setidaknya di antara berbagai pejabat terkait bila setidaknya di level kementerian dinilai sangat sibuk. \"Kalau jalan-jalan sendiri menjadi ribet. hal-hal yang mudah menjadi susah,\" ujarnya.

Related posts