NERACA

Kuningan – Sebanyak 16 temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Kuningan, ternyata mendapat reaksi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, sehingga beberapa hari lalu langsung mengklarifikasi ke-16 temuan di Kuningan tersebut.

Sebelumnya, BAKN mengadakan hal yang sama di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Diantaranya Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten/Kota Tasik dan Kota Banjar. Rombongan yang berjumlah 9 orang yang merupakan perwakilan dari tiap fraksi DPR RI, diterima oleh Wakil Bupati Kuningan H. Momon Rochmana, Sekda H. Yosef Setiawan, unsur Muspida serta pejabat Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

“Kami datang ke Kabupaten Kuningan untuk mengklarifikasi temuan BPK, semua temuan itu sudah ditindaklanjuti daerah,” kata Ketua BAKN DPR-RI, Ahmad Mujani.

Menurut Mujani, sebagai alat kelengkapan DPR-RI BAKN mempunyai kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan keuangan negara. Dikatakan, di Kabupaten Kuningan sendiri ada 16 masalah yang muncul setelah dilakukan audit oleh BPK. Mulai masalah pengendalian internal sampai kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Kuningan mengatakan, bahwa Kabupaten Kuningan secara umum telah melakukan tindak lanjut dari temuan-temuan hasil audit BPK tahun 2009.  “Memang ada beberapa temuan BPK terkait penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan, namun Alhamdulillah temuan tersebut sudah ditindaklanjut sesuai rekomendasi dari BPK,” kata Momon.