Pelemahan Rupiah dan Otoritas Pemerintah - Oleh: Drs. Kasman SAN, Karyawan Perusahaan Swasta Nasional

Bulan-bulan ke depan situasi nasional tampaknya akan bertambah runyam. Bayangkan saja, gonjang-ganjing politik tak pernah reda, situasi ekonomi pun tidak terasa membaik. Berbagai indikator memperlihatkan masalah yang kita hadapi makin sulit, bahkan situasinya rumit dan bisa menyeret pada krisis berkepanjangan.

Di permukaan kita lihat, antara lain berupa pelemahan nilai rupiah yang melewati batas psikologis. Dalam perdagangan awal pekan ini sudah melampaui Rp 10.000 per US$ 1, meski kemudian berfluktuasi, kadang menguat dan melemah lagi.

Keadaan ini juga diperburuk oleh pelemahan indeks bursa saham gabungan (IHSG) karena banyak pemodal asing yang menjual saham mereka. Meski otoritas moneter berusaha menenangkan keadaan dengan menyatakan situasi ini bersifat sementara, tak mudah untuk menutupi kecemasan mereka terhadap perkembangan ini.

Tak kurang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut mengomentari situasi ini. Demikian pula Menko Ekuin Hatta Radjasa yang bahkan meminta kalangan swasta untuk melepas simpanan devisanya ke pasar demi membantu stabilisasi rupiah.

Menteri BUMN Dahlan Iskan juga mengaku telah mengontak Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo. Tak jelas apa yang ditawarkan Dahlan, namun tampaknya berkaitan dengan cadangan devisa yang dikuasai BUMN, jumlahnya pasti cukup besar sehingga signifikan untuk berjaga-jaga bila situasinya mendesak. Tampak ada keprihatinan yang mendalam di kalangan pemerintah. Mudah-mudahan saja tidak sampai terlihat panic.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mulai menerapkan banyak jurus untuk meredam tren penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belakangan ini. Selain intensif melakukan intervensi ke pasar valuta asing dengan mengguyurkan dolar AS sejak beberapa pekan lalu, BI juga mulai menerap surat utang negara (SUN).

Lalu, kemudian BI juga memutuskan menaikkan suku bunga deposit fasility dan BI Rate masing-masing sebesar 25 basis poin menjadi 4,25 persen dan 6 persen. Selain itu, pimpinan BI masih pula menyiapkan jurus-jurus lain yang siap digulirkan jika memang diperlukan. Efektivitas berbagai jurus itu sendiri masih harus ditunggu dalam beberapa hari ini.

Khawatir

Mudah-mudahan, tentu, kurs rupiah segera stabil alias tidak terus terseok-seok lagi seperti dalam beberapa pekan terakhir. Namun kalau ternyata kurs rupiah tetap loyo, kita layak khawatir. Pertama, karena upaya stabilisasi kurs ini sudah makan ongkos yang tak bisa dibilang kecil. Ongkos tersebut paling tidak sudah mencapai 2,12 miliar dolar AS, sehingga cadangan devisa pun susut menjadi 105,149 miliar dolar AS per 31 Mei lalu. Jadi, kalau intervensi ke pasar valuta asing terus dilakukan BI, sementara kurs rupiah tetap cenderung melemah, berarti ongkos yang harus dikeluarkan semakin besar sehingga cadangan devisa pun terkuras lebih dalam.

Kenyataan seperti itu secara psikologis sungguh rentan terhadap kurs rupiah karena bisa mengundang reaksi negatif di pasar uang. Kedua, kita juga layak khawatir karena kurs rupiah sempat menembus level psikologis Rp 10.000 per dolar AS. Jika hari-hari ke depan ini kurs rupiah ternyata masih cenderung tertekan, bukan tidak mungkin batas psikologis itu jebol lagi. Jika itu yang terjadi, kepanikan hampir pasti melanda pasar valas. Konsekuensinya, tekanan terhadap rupiah makin berat lagi. Kemungkinan ke arah itu bukan mustahil.

Di satu sisi, karena jurus-jurus yang ditebar BI belum tentu memang merupakan jawaban yang pas untuk mengatasi tren depresiasi rupiah ini. Di sisi lain, juga karena bukan tidak mungkin aneka jurus itu malah dipersepsi pelaku pasar sebagai wujud kepanikan BI dalam menghadapi tekanan terhadap rupiah belakangan ini. Sebenarnya, upaya stabilisasi rupiah ini bukan melulu tugas BI. Bagaimanapun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk berbuat konkret dan padu dengan apa yang dilakukan BI. Namun pemerintah justru terkesankan masih tenang-tenang saja.

Seolah-olah pemerintah menyerahkan penuh upaya stabilisasi rupiah kepada BI. Padahal, boleh jadi, sumber masalah yang memicu pelemahan kurs rupiah sekarang ini justru terletak di sisi pemerintahan.

Tentang itu, sejumlah kalangan sudah sejak jauh hari mengingatkan bahwa faktor yang belakangan menekan kurs rupiah ini antara lain rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terus menggantung akibat keragu-raguan pemerintah mengambil keputusan. Juga soal defisit dalam neraca pembayaran yang belum terlihat ditangani pemerintah secara serius dan mengesankan.

Belum lagi beban utang pemerintah yang sudah menumpuk, melampaui Rp 2.000 triliun, sementara utang baru terus saja dijala. Walhasil, pemerintah sangat diharapkan segera berbuat. Pemerintah jangan lagi bersikap busisess as usual dalam menghadapi tren pelemahan rupiah ini. Bahu-membahu bersama BI, pemerintah harus segera melakukan langkah konkret untuk meredakan tren itu. Antara lain dengan merespons isu-isu yang memicu sentimen negatif di masyarakat, terutama di pasar uang.

Harus diakui pula bahwa persoalannya memang tidak sederhana, sebab pelemahan nilai rupiah juga menunjukkan ada yang salah pada aspek fundamental kita. Misalnya, pasar merespons negatif data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai defisit neraca perdagangan kita. Terakhir kali BPS mengumumkan defisit selama April yang mencapai US$ 1,62 miliar karena impor migas yang terus meningkat. Ini faktor pertama, namun tampaknya akan terus terjadi. Ini bahkan merupakan dilema berjangka jangka panjang karena produksi minyak nasional cenderung menurun. Sebaliknya, volume konsumsinya justru meningkat.

Impor non-migas juga meningkat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan barang modal dan bahan baku industri. Yang jelas, peningkatan defisit itu akan terus menggerogoti cadangan devisa. Faktor kedua, jumlah utang luar negeri swasta terus bertambah, apalagi sebagian utang swasta tersebut berjangka pendek, kurang dari satu tahun. Dalam tahun ini saja jumlah utang swasta yang jatuh tempo diperkirakan mencapai US$ 32,12 miliar, terdiri atas utang pokok US$ 29,8 miliar, serta bunga US$ 2,23 miliar.

Dari utang swasta sebesar itu, 20 persen atau sekitar US$ 6,4 miliar dalam bentuk valas. Artinya, ada kebutuhan devisa swasta yang mendesak untuk membayar kembali utang mereka yang akan meningkatkan tekanan di pasar.

Kondisi ini juga menimbulkan kerawanan bila pemerintah dan BI tidak berhati-hati menanganinya, seperti yang pernah kita alami pada masa krisis moneter dahulu. Tidak seperti pada masa lalu, kini semestinya BI dan pemerintah lebih bisa memperhitungkan situasi karena mereka memiliki data utang swasta yang jelas dan terinci.

Maka kita berharap BI dan pemerintah mengantisipasinya dengan baik sehingga mampu mengendalikan situasi agar tidak bertambah buruk. Sangat disayangkan bila pemerintah tidak lugas, bahkan terlihat selalu ragu, sehingga menimbulkan spekulasi yang berdampak negatif.

Keraguan pemerintah menaikkan harga BBM yang sudah berjalan satu tahun lebih tidak positif bagi penyehatan anggaran, selain meningkatkan spekulasi di pasaran. Spekulasi bahkan berupa kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang langsung membebani rakyat.

Kita mengharapkan pemerintahan SBY mengakhiri keraguannya dan tidak tersandera oleh kepentingan dan manuver politik tertentu. Pemerintah harus mampu menggunakan otoritasnya, apa pun risikonya sehingga rakyat melihat arah yang jelas dan tidak terus-menerus dililit kebingungan. (analisadaily.com)

Related posts