Mobil Rakyat dan Beban Jalan Raya - Oleh: Donny Orlando, Pemerhati Masalah Transportasi

Setiap orang tanpa terkecuali pasti pernah menggunakan jalan raya untuk melakukan aktivitasnya. Lantas, bagi para pengguna jalan raya, hal apakah yang sangat mengganggu kenyamanan Anda? Jawabannya jelas kemacetan! Ya, kemacetan telah menjadi momok menggelisahkan bagi siapa saja. Bukan hanya kerugian dalam bentuk materi, energi dan waktu pun terbuang sia-sia. Bukan juga hanya supir atau pengendara yang mengeluhkan, penumpang pun kerap tersulut emosinya.

Kemacetan telah menjadikan pengguna jalan raya menjadi pribadi yang sering tidak sabar dan buas. Bunyi klakson sering terdengar panjang seakan tanpa putus. Hujatan, umpatan, dan makian pun dengan mudah diucapkan. Saking buasnya maka tidak jarang trotoar dan jalur pedestrian pun diembat oleh pengguna motor bahkan mobil. Kemacetan terus ada, bukan lagi hanya saat jam pergi dan pulang kantor. Cerita tentang kemacetan ini pastilah bertambah muram pada musim hujan seperti sekarang ini. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, sudah macet, becek, plus banjir pula. Lengkaplah penderitaan!

Mobil Pro Rakyat

Tampaknya kita masih harus bersabar panjang menghadapi pelik kemacetan yang belum kunjung bisa diselesaikan. Di tengah kejenuhan ini pula, tampaknya perhatian kita pun akan mudah teralihkan. Nyatanya, pemerintah dan swasta kini tengah berlomba untuk memproduksi secara massal mobil rakyat. Berbagai tipe dan alternatif performa mesin hingga skema pendanaan pun kini marak dibincangkan. Mobil murah produksi dalam negeri ini pun nantinya diharapkan bisa menjadi kebanggaan nasional. Konon, mobil murah ini siap diluncurkan pada tahun ini dan dengan harga sekitar 100 juta!

Sekelebat mata, gagasan ini sangatlah prorakyat. Kelak, mobil bukan lagi barang mewah yang hanya bisa dimiliki segelintir orang. Semua orang nantinya bisa memiliki mobil pribadi impiannya. Tidak hanya itu, berbagai skema kredit dan cicilan pun akan semakin memanjakan rakyat. Cukuplah membayar uang muka dulu dan mobil pun bisa dibawa pulang. Alhasil, kita pun bisa memprediksi, berbondong-bondonglah rakyat akan pindah ke alternatif moda transportasi ini.

Memang tidak serta-merta semua orang akan lalu menjadi latah menggunakan mobil pribadi untuk aktivitasnya. Namun, kenapa tidak mempertimbangkan mobil tatkala semua moda transportasi umum yang tersedia juga tidak lebih cepat, tidak lebih aman, dan tidak lebih murah. Toh, kita juga bisa berlindung dari terik dan hujan sembari menikmati alunan radio di dalam mobil walau harus pegel beberapa jam menginjak kopling.

Namun, mobil rakyat ini juga bisa menjadi bumerang. Alih-alih prorakyat, jalanan akan semakin sumpek dengan berjejalnya mobil-mobil baru ini. Bukankah salah satu akar penyebab terjadinya kemacetan adalah ketimpangan rasio antara prasarana jalan dengan volume kendaraan. Bila demikian, beban jalan raya pun dapat dipastikan bertambah besar. Bisa-bisa malah yang terjadi adalah macet total.

Perlu diketahui, penulis bukanlah anti terhadap mobil rakyat. Malah saya bangga bila kelak bisa memiliki mobil karya anak bangsa sendiri. Namun, proses distribusi mobil rakyat ini yang harus kita kaji bersama agar kelak tidak menjadi masalah baru. Pengalaman hidup di kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Jakarta, dan Yogyakarta membuktikan bahwa masyarakat lebih rela membeli kendaraan baru daripada memperkerjakan supir. Begitu usia si anak cukup, maka kendaraan baru pun kerap dibelikan guna menunjang aktivitasnya. Maka, tidak heranlah kemudian dalam satu keluarga yang jumlahnya empat orang kerap juga mempunyai tiga hingga empat kendaraan.

Beban Jalan Raya

Untuk mengurangi beban jalan raya, kita juga tidak bisa serta-merta menyudutkan para (calon) pengguna mobil sebagai penyebab kemacetan. Pasalnya, bakal ada saja orang-orang yang tetap menggunakan mobil dengan berbagai alasan. Yang kemudian harus menjadi perhatian adalah bagaimana rakyat dapat tetap berkesempatan memiliki mobil (rakyat) dan juga menikmati fasilitas prasarana jalan secara utuh. Untuk itu, berbagai solusi pun dapat dilakukan.

Pertama, dalam konteks kepemilikan mobil (rakyat) kelak, pemerintah harus bisa memberikan aturan kepemilikan yang jelas. Bila selama ini pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor (baik motor atau mobil) berdasarkan nama individu, maka aturan ini harus diperketat (dipermahal). Skema yang dicontoh dari Singapura ini tentu tidak akan menutup kesempatan warga yang memimpikan mobil pribadi pertamanya. Alangkah lebih baik lagi kalau kepemilikan kendaraan bermotor bisa terpantau per keluarga.

Ini bukanlah bentuk pembatasan, melainkan redistribusi kesempatan kepemilikan kendaraan bermotor. Setiap keluarga (warga negara) tidak dibatasi jumlah kendaraan bermotor yang hendak dimiliki. Namun, untuk memiliki kendaraan kedua atau lebih, maka pajak/biaya yang dibayarkan akan semakin mahal. Hal ini bisa juga diterapkan pada skema cicilan ataupun kredit dengan pembayaran uang muka yang semakin tinggi (sudah diterapkan di bidang properti). Adapun sanksi tegas harus diberikan apabila ada yang tidak mematuhi.

Kedua, alih-alih menuangkan semua investasi ke prasarana jalan (jalan tol, jalan layang, jembatan layang, dan sebagainya) yang berakibat pada melonjaknya kebutuhan akan kendaraan pribadi, lebih baik mengembangkan moda transportasi umum sehingga menjadi lebih baik. Investasi sebesar itu lebih baik kemudian dialokasikan untuk menambah dan memperbaiki kualitas transportasi umum (bus, angkot, kereta api, dan sebagainya) sembari menambah jalur baru. Seorang psikolog sosial, Sarlito W. Sarwono, dalam kolom opininya di Kompas menyebutkan secara tegas bahwa gebrakan tersebutlah yang merupakan kebijakan yang benar-benar prorakyat. Bukan hanya bagi rakyat miskin, melainkan semua rakyat yang membutuhkan transportasi cepat, aman, dan murah (Kompas, 09/01/13).

Ketiga, pemerintah daerah harus segera melakukan akselerasi peningkatan kesejahteraan daerahnya masing-masing. Bukan hal baru lagi bila kita masih menjumpai ribuan orang yang rela menghabiskan waktu panjang di perjalanan demi bayaran (gaji) yang lebih tinggi. Contohnya rute Bogor - Jakarta, Klaten - Kota Yogyakarta, Lubuk Pakam atau Binjai - Kota Medan, dan sebagainya. Bila daerah sudah menyediakan kesempatan kerja yang kompetitif, maka ribuan orang pun tidak perlu lagi berbondong-bondong hijrah ke kota.

Penutup

Pada akhirnya, mimpi mewujudkan mobil rakyat nan murah hanyalah perkara waktu saja. Dahaga pasar domestik yang begitu besar memang sudah seyogianya tidak lagi dipuaskan oleh para pemain asing. Namun, perlu pertimbangan matang dalam implementasinya guna mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan mudarat. Tentu kelak kita juga tidak akan bangga memiliki mobil rakyat lagi apabila hanya bisa parkir manis di garasi karena jalan rayanya terlanjur macet total. (analisadaily.com)

Related posts