NERACA

Jakarta - Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) menuntut pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap data produksi rumput laut baik secara regional maupun nasional. “Selama ini, data produksi rumput laut masih kurang tepat dan menjadi penyebab tidak adanya pengembangan strategi nasional khusus bagi rumput laut. Pelaku usaha rumput laut sering disulitkan dengan ketidaksesuaian data produksi yang ada di pemerintah dan berpengaruh dengan ketepatan metode ukur,” kata Ketua ARLI, Safari Azis, di Jakarta, Rabu (5/6).

Rumput Laut jika diukur dalam keadaan basah, menurut Safari, memang bobotnya menjadi besar.“Pengusaha tidak mengenal adanya kondisi basah terutama untuk perdagangan, kecuali untuk keperluan masih bibit. Pemerintah perlu memperbaiki data produksinya dan perbandingan produksi rumput laut jika diukur dalam keadaan basah dan kering itu bisa 10 berbanding satu (10 : 1),” paparnya.

Saat ini, lanjut Safari, produksi per Mei 2013 diperkirakan menurun 20% hingga 40%. Pelaku usaha juga mempertanyakan jumlah produksi rumput laut yang dinyatakan besar walaupun kondisi musim tidak menentu.“Faktanya, para eksportir sekarang susah mencari barang. Penggunaan dalam negeri masih kecil, jadi tidak mungkin dengan jumlah yang besar bisa terserap oleh lokal,” ujarnya.

Safari menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan dengan validitas data yang ada di pemerintah. Indonesia memang merupakan salah satu produsen terbesar, hanya saja data itu harus segera dibenahi agar tata kelola pengembangan rumput lautnya bisa lebih profesional dan pada gilirannya pelaku usaha bisa mengatur strategi bisnisnya. “Kami harapkan angka produksinya rasional, sehingga partisipasi semua pihak termasuk pengusaha bisa lebih jelas melakukan tata kelola pengembangan rumput laut untuk bisnis,” tegasnya.

Sebelumnya Safari mengungkap berkembangnya industri pangan, industri kosmetik, industri pupuk, industri energi terbarukan berbasis rumput laut  baik Nasional maupun Global sebenarnya sangat menguntungkan bagi posisi Indonesia sebagai Negara penghasil rumput  laut terbesar di dunia. Prospek industri rumput laut sebagai wujud nyata dari gagasan Blue Economy memerlukan adanya platform sebagai landasan program dalam pengembangan dari sektor hulu sampai hilir di Indonesia.

Ke depan, pihaknya berharap rumput laut sebagai bahan pencampur alami tidak hanya eksis dengan agar-agar dan carageenan saja, tetapi bisa lebih menampilkan produk-produk jadi yang berasal dari ekstraksi rumput laut. “Di pameran-pameran mendatang kita harus bisa menampilkan end product rumput laut, karena tidak hanya menguntungkan bagi perdagangannya saja tetapi juga untuk peluang investasi budidaya dan pengolahannya,” ujar Safari.

Rangsang Perekonomian

Secara alami, lanjut dia, pengembangan industri hilir yang berbasis community development  seperti yang bisa diterapkan pada rumput laut berpeluang melibatkan masyarakat pantai sebagai aktor. Artinya, bahwa perekonomian masyarakat pantai dan kepulauan dapat dirangsang dari industri rumput laut. Namun, menurut dia kesinambungan antara industri hilir dan hulu yang belum terancang secara cermat seperti yang terjadi sekarang mengakibatkan terganggunya supply chain.

Melihat kondisi demikian, untuk memudahkan perencanaan industri rumput laut ARLI merekomendasikan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dan semua pemangku kepentingan dapat menciptakan road map industri rumput laut untuk mewujudkan optimalisasi rumput laut dalam Blue Economy.“Kesinambungan antara industri hulu dan hilir dapat terjamin, sehingga masyarakat rumput laut secara terstruktur dan optimal dapat berperan. Selain itu, road map akan memudahkan dalam mengidentifikasi berbagai dimensi dari suatu kawasan yang dianggap prioritas untuk pembangunan industri rumput laut sehingga pola pengembangan industrinya pun akan jelas dan terarah,” papar Safari.

Pihaknya berharap, road map Industri rumput laut dapat menjadi platform pentingnya industrialisasi rumput laut sebagai unggulan komparatif di Indonesia, sehingga pada gilirannya road map dapat digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian lain yang terkait maupun oleh para pemangku kepentingan.