Perajin Cor Non Logam Terancam Bangkrut

NERACA

Sukabumi - Sejumlah pelaku usaha industri cor non logam (Non Ferro) di Kabupaten Sukabumi, terancam bangkrut. Indikasi itu terlihat dari sekitar 120 industri yang ada, kini hanya bertahan sebanyak kurang lebih 20.

Menurut Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sukaumi, H Jajat, penyebab utama melempemnya usaha tersebut, diakibatkan rendahnya orderan yang diterima perajin dan akibat perdagangan bebas.

Dimana, kata Jajat, produk luar khususnya China selain memiliki kuantitas, dari segi harga tegolong murah, “ Semenjak perdagangan bebas diterapkan di Indonesia, kerajinan industry logam non ferro khusunya mulai melempem. Produk China misalnya, mereka bisa menyediakan harga murah dibandingkan harga perajin lokal” sebut Jajat, didampingi Kasi Industri Logam, Aep, kemarin.

Sebelumnya, imbuh Aep, perajin non ferro hanya mengandalkan pesanan dari PLN dan PT KA,dan PU. Kini ketiga lembaga pemerintah itu, sudah mulai melirik produk asing, dengan kualitas dan kuantitas serta harga murah. Sehingga pelaku industry khususnya yang berada dsi Kabupaten Sukabumi, kehilangan objek.

Para pelaku indsutri ini, untuk mempertahankan usahanya terpaksa menciptakan kreasi sendiri. Bagi yang masih memiliki modal, lebih dominan membuat aksesorir kendaraan roda dua dan roda empat. “ Kalau tidak, sudah lama mereka gulung tikar” tandasnya.

Sebagai Pembina pelaku industri, diharapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian membuat terobosan baru dengan melibatkan industry kecil local sebagai mitra perusahaan, khususnya yang bergerak dalam pembuatan produk non ferro.

Pelaku industri Kabupaten Sukabumi, terang Aep, memiliki kemampuan dalam pembuatan jenis kerajinan logam. Hanya saja, ungkap dia, para perajin ini belum memiliki sertifikat dan standar ISO,

“Semua produk otomotif, dan peralatan pertanian dan lainnya, mampu di kerjakan oleh perjin kita. Hanya saja mereka tidak bisa menjadi mitra bagi perusahaan kecil karena keterbatasan administrasi seperti sertifikat, dan kebutuhan standar yang ditentukan oleh regulasi internasional” terang dia.

BERITA TERKAIT

Masyarakat Apresiasi Turunnya Harga BBM Non-Subsidi

Oleh : Rika Prasetya, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Masyarakat Indonesia patut bergembira karena awal tahun 2019…

PERAJIN KAIN ENDEK KHAS BALI

Perajin menyelesaikan pembuatan kain Endek yaitu kain khas Bali dengan menggunakan alat tenun tradisional di Denpasar, Bali, Kamis (31/1/2019). Pelestarian…

Investasi PMDN Non Fasilitas Lebak Tembus Rp809,318 Miliar

Investasi PMDN Non Fasilitas Lebak Tembus Rp809,318 Miliar NERACA Lebak - Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim NERACA Pamekasan - Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (Perbamida Jatim) akan lebih…

Chandra Asri Petrochemical Dukung Penerapan Aspal Plastik di Cilegon

Chandra Asri Petrochemical Dukung Penerapan Aspal Plastik di Cilegon NERACA Jakarta – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), perusahaan petrokimia…

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian NERACA Sukabumi - Iklim perkoperasian di Kota Sukabumi belum menunjukan grafik mengembirakan, hal…