Menkeu Tanpa Masa Bulan Madu

Oleh: Ahmad Buchori

Rabu, 29/05/2013

Muhammad Chatib Basri langsung bertugas usai dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Susilo Yudhoyono, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (21/5).

Doktor ekonomi dari Australian National University yang menggantikan Agus DW Martowardojo karena mengundurkan diri pada 19 April 2013 setelah terpilih sebagai gubernur Bank Indonesia, langsung tancap gas mengingat sejumlah tugas berat sudah menunggu.

\"Saya tidak memiliki kemewahan, apakah ini rasa senang atau sedih setelah menjabat sebagai menteri keuangan, karena pekerjaan sudah menunggu, besok (22/5) saya ke badan anggaran,\" katanya usai pelantikannya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Beruntung bagi Chatib Basri yang akrab dipanggil Dede, tanpa bulan madu dan masa transisi sepertinya bukan masalah. Maklum, ia sudah terbiasa bekerja di lingkup Kementerian Keuangan. Bahkan, ia juga pastinya sadar bahwa masa jabatannya dalam kabinet tersebut hanya sekitar satu setengah tahun.

Usai dilantik, Chatib Basri yang pernah menjadi Penasehat Khusus Menkeu Sri Mulyani Indrawati, pada Rabu (22/5) langsung mengawal pembahasan RAPBN Perubahan 2013 dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkaitan dengan rencana pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pesan Presiden

Chatib Basri yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menerima tiga pesan dari Presiden yang harus dilaksanakan berkaitan dengan tugas barunya sebagai Menkeu.

Pesan itu adalah menjaga fiskal yang berhati-hati, menjaga target pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan 2013 tercapai, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Berkaitan dengan pesan tersebut, Chatib Basri mengatakan, menjaga fiskal yang berhati-hati merupakan anchor atau jangkar dari kebijakan keuangan ke depan.

Ia menganggap ini adalah satu hal yang sangat penting karena dalam situasi keuangan global yang tidak pasti ini, salah satu hal yang menjadi fondasi utama adalah stabilitas makro. Stabilitas makro hanya dapat dikawal jika defisit anggarannya masih berada pada zona yang aman dan berhati-hati.

\"Jadi dari sini, presiden berpesan bahwa salah satu tugas Menteri Keuangan adalah menjaga fiskal dengan disiplin,\" kata Chatib yang pernah menjadi Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN).

Dalam menjaga agar target pertumbuhan ekonomi pada APBN-P 2013 tetap berada pada level 6,2 persen, Menkeu baru itu mengatakan ia akan sumber-sumber pertumbuhan, termasuk konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan investasi.

\"Dalam kaitan ini presiden berpesan bahwa perlu dipikirkan mengenai skema-skema atau insentif yang menjamin bahwa fiskal itu bisa mendukung pola investasi yang ada,\" katanya.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada level yang telah ditargetkan. \"Ini tidak mudah, karena di satu sisi fiskal harus dijaga dengan kehati-hatian, di sisi lain perlu dipikirkan skema-skema insentif untuk mendukung investasi,\" jelas dia.

Tentang penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, Chatib Basri mengatakan, \"Saya kira tujuan akhir dari pembangunan pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat, dan kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat, itu berarti penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan.\"

Karena itu, investasi harus diarahkan pada sektor yang berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan. Struktur anggaran dan struktur fiskal harus juga membantu untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, termasuk di dalam investasi-investasi yang ada.

Chatib Basri juga mengatakan ia akan membenahi tata kelola dan meningkatkan pelayanan publik di Kementerian Keuangan, terkait proses pencairan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yang masih lambat.

\"Ada persepsi yang cukup kuat bahwa berhubungan dengan Kementerian Keuangan sangat sulit, berkaitan dengan anggaran, perbintangan dan birokrasi,\" katanya.

Menurut Chatib, untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Keuangan akan turun langsung membantu penyiapan tata kelola dan dokumen pencairan anggaran bagi Kementerian/Lembaga, agar penyerapan belanja dapat lebih maksimal.

\"Tata kelola perlu dijaga tapi kita perlu menjadi helper instead of stopper. Ini penting bagaimana menjembatani, menyeimbangkan antara fungsi sebagai regulator dengan pelayanan publik,\" ujarnya.

Dengan upaya tersebut, Chatib mengharapkan komunikasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga makin terjaga, dan masalah pencairan anggaran yang lambat karena dokumen yang kurang lengkap, tidak terjadi.

Chatib pun minta jajaran pegawai Kementerian Keuangan untuk ikut berperan serta dalam membenahi masalah tersebut agar proses reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

Sejumlah masalah yang selama ini sepertinya belum beres, dijanjikan Chatib Basri yang pernah menjabat sebagai komisaris independen di sejumlah BUMN dan perusahaan swasta, akan diselesaikan.

Masalah itu antara lain, menyesaikan masalah jembatan Selat Sunda (JSS), menaikkan harga BBM bersubsidi, membersihkan kementeriannya dari pegawai pajak yang nakal dan mencoba meningkatkan efektivitas pemberian insentif bagi investor, baik dalam maupun luar negeri. (ant)