Beleid LCGC Sudah di Meja Presiden - Program Mobil Murah dan Ramah Lingkungan

NERACA

Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengungkapkan, rancangan aturan terkait program mobil beremisi rendah atau mobil murah ramah lingkungan (low emission carbon/LEC) saat ini sudah berada di tangan Presiden. LEC merupakan program pemerintah terkait pengembangan mobil ramah lingkungan, yakni memanfaatkan berbagai teknologi seperti listrik, fuel cell dan hybrid. Salah satu program di dalam LEC adalah juga LCGC atau low cost green car (mobil murah ramah lingkungan).

Sebelumnya, draf aturan tersebut sempat mengalami beberapa perubahan. Hingga akhirnya, menurut Hidayat, draf tersebut sudah ditandatangani oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan diserahkan ke Setneg.\\\"Katanya, dari Setneg sudah diserahkan ke Presiden. Nah, semoga saja. Setahu saya, di Presiden itu dokumen penting tidak pernah menginap. Kalau pun nginap, sehari-lah,\\\" kata Hidayat, saat ditemui sebelum acara \\\"ABAC Business Luncheon on Indonesia\\\'s APEC Chairmanship 2013,\\\" di Jakarta, Kamis (16/5).

Terkait harga, lanjut Hidayat, hal itu akan ditetapkan di dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri. \\\"Di Keppres nggak pernah ada soal harga. Nanti di Peraturan Menterinya. Jangan bicara detaillah. Yang jelas, saya yakin aturan itu bisa terbit semester I ini,\\\" ujarnya.

Beberapa waktu lalu nasib Astra-Toyota Agya dan Astra-Daihatsu Ayla yang akan dijual dengan kisaran harga Rp 100 juta, sampai sekarang belum pasti. Pasalnya, regulasi atau Keputusan Presiden untuk mobil beremisi karbon rendah (LCEP) - belum juga muncul. Kendati demikian, draf usulan dari Kementerian Perindustrian Nomor 262/M-IND/6/2012 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Agus Marto, tertanggal 27 Juni 2012. Pembahasan hal ini nantinya akan menjadi acuan utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan Keppres.

Kurangi Emisi

Mantan ketua kadin mengusulkan, pengembangan kendaraan bermotor melalui teknologi emisi karbon rendah (low carbon emission) bertujuan untuk mengurangi emisi karbon sekaligus menghemat konsumsi bahan bakar (BBM). Untuk mendorong industri otomotif menuju ke arah itu, harus diikuti dengan insentif pajak.

\\\"Pembebasan atau pengurangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya berlakuk untuk kendaraan bermotor beremisi karbon rendah,\\\" jelas Hidayat dalam surat itu. Menperin juga menjelaskan beberapa teknologi LCE, yaitu hibrida, listrik, sel bahan bakar (fuel cell) alias hidrogen, mesin bensin dan diesel dengan teknologi terkini, mesin dengan dua bahan bakar, yatu gas (CNG atau LGC) dan bensin serta bahan bakar nabati (biofuel).

Syarat,Kementerian perindustrian mewajibkan seluruh industri mengembangkan teknologi LCE untuk memenuhi empat persyaratan utama agarbisa menikmati insentif. Pertama, konsumsi bahan bakar rata-rata minimum 20 kpl untuk bensin dan diesel, gas-bensin dan bahan bakar nabati.

Kedua, untuk kendaraan hibrida, sel bahan bakar atau hidrogen, listrik, BBG, wajib memenuhi konsumsi bahan bakar rata-rata 28 kpl. Ketiga, seluruh merek yang mengajukan ikut serta dalam program ini wajib punya fasilitas manufaktur di dalam negeri, minimal merakit kendaraan dan atau punya tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimum 40 % dalam jangka maksimum 4 tahun.

Keempat, setiap kendaraan yang dibuat, emisi gas buangnya memenuhi standar Euro2, khususnya untuk mobil bahan bakar non-subsidi dan diesel dengan ambang batas gas karbondioksida 150 gram per km atau dikonversi sama dengan konsumsi BBM pada syarat sebelumnya.

Selain pembebasan atau pengurangan PPnBM, Kemenperin juga mengusulkan insentif lain. Pertama, pembebasan bea masuk (impor duty) untuk impor mobil CBU LCE dan pengurangan PPnBM selama 18 bulan pertama. Bagi industri (merek) yang berkomitmen memproduksinya di dalam negeri, dapat memperpanjang fasilitas tesebut selama 6 bulan untuk pengembangan kendaraan LCE.

\\\"Pertimbangannya, kendaraan bermotor LCE memerlukan waktu untuk diterima konsumen dan harus mendidik masyarakat. Sedangkan impor CBU tanpa komitmen manufaktur untuk membuatnya di dalam negeri, tetap dikenakan PPnBM secara penuh,\\\" kata Hidayat.

Belum cukup, Kemenperin juga mengusulkan insentif lain berupa pembebasan bea masuk impor bahan baku dan bahan penolong serta komponen yang belum diproduksi di dalam negeri selama 8 tahun. Rentang waktu ini diberikan supaya industri bisa mengembangkan mobil LCE.

Ketua Umum GAIKINDO Sudirman Maman Rusdi mengatakan, sampai saat ini pelaku industri otomotif terus menunggu keputusan pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang pasti. \\\"Ayla dan Agya memang sudah diperkenalkan namun regulasinya belum jelas. Kami harapkan secepatnya peraturan ini bisa keluar,\\\" beber Sudirman yang juga menjabat Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor.

BERITA TERKAIT

Kontribusi Sektor Logam Pada Transaksi Online Hingga 70 Persen - Hasil Program e-Smart IKM

NERACA Jakarta – Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional terus didorong agar dapat memanfaatkan fasilitas promosi online melalui platform…

Layanan BOLT Hadir di Serang dan Cilegon

Dalam rangka perluas penetrasi pasar, BOLT sebagai pionir operator 4G-LTE di Indonesia kembali memperluas jangkauan jaringannya ke kota-kota baru. Dua…

Pengawasan Perbankan dan Teknologi Nano

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan di…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…